Connect with us

Berita DPR

10 Caleg Terpilih DPR Periode 2019-2024 dengan Suara Terbanyak, Puan Maharani hingga Fadli ZonWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

gedung-dpr-ri

[ad_1]

10 Caleg Terpilih DPR Periode 2019-2024 dengan Suara Terbanyak, Puan Maharani hingga Fadli Zon

575 calon legislatif terpilih telah ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penetapan calon legislatif sebagai anggota DPR RI ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Berikut ini daftar 10 caleg DPR RI yang mendapat suara terbanyak pada pemilu 2019 berdasarkan penetapan KPU:

1. Puan Maharani

Puan Maharani adalah caleg Partai PDI Perjuangan.

Ia mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V dan memeroleh sebanyak 404.034 suara.

Hasil itu membuat Puan menjadi caleg dengan suara terbesar pada Pemilu 2019.
Selain populer karena merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan juga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ia juga pernah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.

2. Cornelis

Sama dengan Puan, Cornelis adalah caleg dari Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat I.

Ia mendapatkan 285.797 suara pada Pemilu 2019.

Cornelis populer di dapilnya, karena pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat dua periode.

3. Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid adalah caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Dalam pileg 2019, ia memeroleh sebanyak 281.372 suara.

Hidayat juga sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.

Saat ini, ia menjabat Wakil Ketua MPR.
Ia juga pernah mencalonkan diri dalam Pilgub DKI 2012.

Namun, dia kalah dari pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

4. Roberth Rouw

Robert adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

Pada Pileg 2019, Robert loncat ke Partai Nasdem.

Ia pun maju lewat dapil Papua.

Ia meraih 274.426 suara di dapilnya.

5. Rano Karno

Rano Karno adalah caleg dari Partai PDI Perjuangan.

Dia mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Banten III.

Pemeran Si Doel ini memeroleh sebanyak 274.294 suara.

Rano Karno cukup populer di dapilnya, karena pernah menjadi Wakil Gubernur serta Gubernur Banten.

6. Edhie Baskoro Yudhoyono

Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas maju dari Partai Demokrat.

Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Timur VII.

Putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini memeroleh sebanyak 263.510 suara.
Sebelumnya, Ibas juga sudah beberapa kali menjadi politisi Senayan.

7. I Made Urip

I Made adalah caleg petahana PDI Perjuangan di dapil Bali.

Sebelumnya, Urip berkarir di Komisi IV DPR bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Sebanyak 255.130 suara berhasil diperoleh Urip di Pulau Dewata.

8. Imron Amin

Imron Amin maju lewat Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur XI.

Ia lolos ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 242.437.

Imron Amin adalah adik dari Fuad Amin, mantan Ketua DPRD dan Bupati Bangkalan.

9. Fadli Zon

Fadli Zon adalah calon legislatif petahana dari Partai Gerindra.

Pada pemilu 2019, Fadli kembali maju lewat dapil Jawa Barat V.

Ia mendapat dukungan dari 230.524 pemilih.

Fadli saat ini adalah Wakil Ketua DPR RI.

10. Achmad Baidowi

Baidowi adalah caleg petahana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia maju lewat daerah pemilihan Jawa Timur XI.

Mantan wartawan salah satu media cetak nasional ini berhasil memeroleh sebanyak 227.170 suara.

 

Sumber

[ad_2]

Sumber

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer