Connect with us

News

447 PNS di Pasaman Barat Terima SK Kenaikan Pangkat, Bupati Pesankan Ini

447 PNS di Pasaman Barat Terima SK Kenaikan Pangkat, Bupati Pesankan Ini


Selasa, 01 Oktober 2019 – 13:06:38 WIB – 2

Bupati Pasaman Barat H. Yulianto foto bersama udai membagikan SK kenaikan pangkat PNS di Aula Kantor Bupati Setempat, Selasa (1/10).

PASAMAN BARAT – Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menekankan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mengutamakan kesantunan dan jangan menciptakan gep atau kelompok serta menjaga loyalitas kepada pimpinan.

Hal ini disampaikan saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada 447 PNS di aula kantor bupati Pasaman Barat, Selasa (1/10).

Dia mengatakan, sebagai abdi negara tetap utamakan kekompakan dan tugas. Jangan menciptakan kelompok tertentu dan merugikan pihak lain.

“Jangan mentang-mentang dekat dengan bupati, sekda, muncul kesombongan dan tidak ada saling harga menghargai lagi. Saya ingin seluruh PNS ini dekat dengan saya, dan tidak menyalahgunakan kedekatan tersebut. Malah ada yang mengancam segala. Saya tidak suka itu, dan gunakan bahasa yang santun di dalam situasi apapun,” ucap Yulianto.

Selain itu, tambah Yulianto kenaikan pangkat bagi PNS bukanlah suatu hal tetapi merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh negara atas kinerja selama ini.

“Pengabdian dan prestasi kerja saudara yang baik, dengan demikian kenaikan pangkat seharusnya menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, disiplin dan penuh semangat,” tandas Yulianto.

Seorang PNS sebagai abdi negara, dan abdi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dan semakin tinggi pangkat seseorang PNS seharusnya semakin profesional dalam arti memiliki standar keahlian dan keterampilan dan etos kerja, mempunyai kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, serta memiliki misi yang lebih luas, lanjutnya.

“Dengan naiknya pangkat tentunya adanya hal yang mengikutinya yaitu bertambah gaji dan penghasilan yang akan saudara-saudara peroleh. Hal ini tentunya harus saudara syukuri tidak hanya diikrarkan kepada Allah SWT, tuhan yang maha esa tetapi juga direalisasikan dalam tindakan nyata yaitu kerja keras, jujur, disiplin dan bersih. Dan juga dengan naiknya pangkat akan membuka peluang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi karena untuk menduduki suatu jabatan sangat ditentukan oleh pangkat yang dimiliki seseorang, sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki disamping pertimbangan lainnya seperti tingkat pendidikan dan kinerja yang baik,” tutup Yulianto.

Terlihat dalam kegiatan pemberian SK ini, Kepala Bagian Humas Setda, Yosmar Difia yang juga menerima kenaikan pangkat terhitung 1 Oktober 2019. (EL)

Editor/Sumber: Siel Saputra

Tag: pasaman-barat,sumatra-barat

Aksi Damai di Patung kuda Jakarta, Ini Pesannya

Aksi Damai di Patung kuda Jakarta, Ini Pesannya

JAKARTA — Aksi mahasiswa dan pelajar di depan DPR yang berakhir ricuh, tentu tidak dapat dipungkiri juga banyak…

447 PNS di Pasaman Barat Terima SK Kenaikan Pangkat, Bupati Pesankan Ini

447 PNS di Pasaman Barat Terima SK Kenaikan Pangkat, Bupati Pesankan Ini

PASAMAN BARAT – Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menekankan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mengutamakan…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer