Connect with us

News

8 September 2019, JSO dan JOS Bersatu Gelar Konser Akbar Monas 2019

8 September 2019, JSO dan JOS Bersatu Gelar Konser Akbar Monas 2019

[ad_1]

JAKARTA — Simfonia Orchestra (JSO) dan Jakarta Oratorio Society (JOS) akan menggelar konser di lapangan Monas, Jakarta pada Minggu, (8/9/2019). Pagelaran seni musik ini merupakan konser musik klasik yang pertama kali dilakukan di area terbuka di Indonesia, secara khusus di ibukota Jakarta.

Ketua Panitia Konser Akbar Monas 2019 Timothy Siddik mengatakan “Konser Akbar Monas 2019, akan diselenggarakan pada 8 September 2019 nanti, Jakarta sekali lagi boleh menjadi perwakilan Indonesia di pentas dunia. Konser ini menunjukkan keragaman Indonesia, kita memiliki kekuatannya ketika bersatu Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ketua Panitia Konser Akbar Monas 2019 Timothy Siddik, saat Jumpa Pers di Mal Grand Indonesia, Rabu, (4/9/2019).

Hadir dalam pers konferens antara lain Eunice Tong : Chorus Master Jakarta Oratorio Society (JOS), Rebecca Tong : Resident Conductor Jakarta Simfonia Orkestra (JSO), Pemain musik : Marini Widyasari (Flute), Eric Awuy (Trumpet), I Nyoman Trieswara Minartha (Perkusi), Ari Moeladi (Piano-Double Bass).

“Seni merupakan bagian terpenting dari sebuah kebudayaan. Seberapa jauh suatu masyarakat menghargai seni, setinggi itu jugalah budaya dan martabat dari masyarakat tersebut khususnya Jakarta,” ujar Timothy Siddik

Katanya, demi mendorong tumbuh kembangnya kebudayaan, banyak negara secara intens mengadakan pendidikan seni, khususnya seni musik, di ruang terbuka. Bentuk nyatanya pendidikan seni adalah konser atau festival musik di alun-alun kota, taman kota, dan tempat-tempat terbuka lainnya. Misalnya seperti pagelaran musik klasik di kota New York yang bertempat di Central Park, kota Los Angeles yang menggunakan Hollywood, masyarakat kota Berlin yang menggunakan Gendarmenmarkt dan Waldbuhne, atau Singapura di Singapore Botanic Gardens.

Lanjutnya, banyak kota penting di dunia setiap tahunnya mengadakan konser di tempat umum, yang sifatnya terbuka, dan tidak jarang, gratis. Konser-konser seperti ini biasanya dihadiri oleh ribuan hingga puluhan ribu orang.

Konser di ruang terbuka ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat awam, terutama khalayak ramai, yang belum terbiasa dengan seni murni, khususnya musik klasik, bersentuhan dengan seni tersebut.

“Melalui konser ini, bangsa kita sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Kota Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan juga nantinya akan menjadi saksi, bahwa ibukota Negara kita memiliki posisi yang sejajar, bertaraf internasional, dan pantas bersanding dengan kotakota internasional lainnya di dunia,” tutur

“Kita berharap JSO melalui Konser Akbar Monas 2019 ini mampu membawa musik bermutu bagi rakyat Indonesia dan musik yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Jadikan kota Jakarta, kebanggaan Indonesia, bagian dari kota-kota metropolitan bertaraf internasiona,” tutur Dr. Stephen Tong.

Selain sebagai sarana pendidikan seni, musik juga merupakan bahasa universal yang tidak membedakan suku, ras, agama, ataupun perbedaan lainnya. JSO sendiri mengusung kesatuan ini dengan harmonis, di mana anggota-anggotanya terwakilkan dari segala kalangan sosial, suku, dan agama. Melalui konser musik ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika akan terekspresikan secara nyata di mata dunia, bahwa bangsa Indonesia itu beragam, namun tetap, dan akan selalu, SATU.

“Akhir kata, mari kita sukseskan Konser Akbar Monas 2019 Jakarta Bersorak, kita tunjukkan kepada dunia bahwa budaya, martabat, dan kesatuan bangsa Indonesia akan terus kokoh,” tutupnya. (Upi)

PADANG — Sejumlah proyek pembangunan di Kota Padang baik drainase hingga pendestrian kawasan wisata di daerah itu yang…

PADANG – Kabar duka datang dari Prof. Dr. Mestika Zed, MA, guru besar sejarah di Universitas Negeri Padang dan…

PADANG — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan soal pembangunan infrastruktur di Papua yang digenjot…

PADANG PARIAMAN – Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni membuka acara MTQ Nasional ke-47 Tingkat Kabupaten Padang…

PADANG — Menyikapi pendapat Abdul Aziz Mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga Jogja yang mengajukan konsep Milk…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer