Connect with us

News

AKP. Yulandi SH: Senyum Pemudik Adalah Kebahagian Bagi Kami

AKP. Yulandi SH: Senyum Pemudik Adalah Kebahagian Bagi Kami

[ad_1]

Sabtu, 16 Juni 2018 – 22:30:43 WIB – 102

AKP. Yulandi SH: Senyum Pemudik Adalah Kebahagian Bagi Kami

Kasat Lantas Polres Tanah Datar AKP.Yulandi Rusadi, SH.

Pilwako Kota Padang 2018

TANAH DATAR – Arus lalu lintas di jalan-jalan utama di Batusangkar dan Tanah Datar, Sumbar mulai padat sejak beberapa hari terakhir. Disampaikan Kasat Lantas Polres Tanah Datar AKP. Yulandi Rusadi, SH bahwa diperkirakan pada H+2 akan terjadi peningkatkan jumlah kendaraan masuk kota sekitar 30-40 persen.

“Hari ini saja jumlah kendaraan yang melintas di Batusangkar meningkat sekitar 25 sampai 30 persen dari hari-hari sebelumnya,” ungkap Kasat Lantas Polres Tanah Datar, AKP. Yulandi Rusadi SH, Sabtu (16/6).

AKP. Yulandi menyampaikan, kenyamanan pengendara pada lebaran ini di tengah padatnya jalanan merupakan tugas polisi dalam mengantisipasi kemacetan khususnya Satuan Lalu Lintas.

“Senyum para pemudik di lebaran ini, berkumpul dengan keluarganya adalah kebahagian kami. Polantas harus tetap bertugas, 25 personel saat ini telah berada dibeberapa titik diseluruh wilkum Tanah Datar untuk mengatur lalu lintas. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutur kasat Lantas.

AKP. Yulandi juga berpesan kepada pengguna jalan, agar terus menjaga ketertiban berlalulintas dan mematuhi rambu-rambu.

“Jika merasa pengedara lelah, silakan istirahat sejenak di rest area yang sudah kami siapkan di posko-posko pengamanan lebaran. Karena mengemudi dalam kondisi mengantuk sangat berbahaya,” sampainya.

Ketika ditanyakan kepada AKP. Yulandi tentang kapan ia mudik dan berlebaran bersama keluarganya, tampak Ia hanya tersenyum.”Nanti kita lanjutkan, maaf saya harus bertugas, “ujarnya, sembari berlalu pergi kembali mengatur kendaraan yang padat merayap siang itu. (Fernando Stroom)

Editor/Sumber: Romeo

Tag: daerah,metro,pos-polisi,sumatra-barat,tanah-datar

DPP HIPPI Santuni 1000 Anak Yatim dan Dhuafa se-Jakarta

DPP HIPPI Santuni 1000 Anak Yatim dan Dhuafa se-Jakarta

JAKARTA – Sebagai wujud rasa syukur atas rezeki dari usahanya, pada bulan Ramadhan 1439 H ini pengurus dan anggota…

Berkah Ramadan, 230 orang Petugas Kebersihan Pariaman Terima Zakat

Berkah Ramadan, 230 orang Petugas Kebersihan Pariaman Terima Zakat

PARIAMAN – 230 orang petugas kebersihan Kota Pariaman menerima zakat dari BAZNAS Kota Pariaman sebesar dua ratus ribu…

Amankan Lebaran 2018, Polres Tanah Datar dan Tim Gabungan Terjunkan 315 Personil

Amankan Lebaran 2018, Polres Tanah Datar dan Tim Gabungan Terjunkan 315 Personil

TANAH DATAR – Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas.SH menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam apel gelar…

Duka di Hari Lebaran, Ibu di Padang Pariaman Ini Harus Diamputasi Akibat Ledakan Bom Ikan

Duka di Hari Lebaran, Ibu di Padang Pariaman Ini Harus Diamputasi Akibat Ledakan Bom Ikan

PADANG PARIAMAN – Febrianti (45), warga di Korong Pasa Usang Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera…

Kasus Dugaan Chat Mesum, Habib Rizieq Shihab Telah Terima SP3 dari Polisi?

Kasus Dugaan Chat Mesum, Habib Rizieq Shihab Telah Terima SP3 dari Polisi?

NASIONAL – Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan dirinya meyakini penghentian penyidikan…



[ad_2]

Sumber

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer