Pariaman,siarminang.net,-Indonesia pada tahun 2020 terjadi bencana yang sangat mempengaruhi siklus pertumbuhan baik di ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat sampai kepada hal pendidikan sebagai generasi penerus negara untuk bersaing dengan bangsa lainnya, tentunya hal ini tidak menjadi keinginan bersama. Oleh karena itu pemerintah pusat sampai kepada lembaga-lembaga lain bekerjasama mempercepat penanganan untuk keluar kasus corona ini.

Pemerintah telah hadir dengan mengadakan bantuan sosial sampai kepada penanganan secara cepat untuk menghilangkan dan menghambat virus tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan banyaknya oknum-oknum yang menjadikan wabah ini menjadikan pemasukan pribadi atau golongan, contohnya untuk bansos masyarakat di korupsi oleh salah satu Kementerian yang ada di kabinet presiden Jokowi, serta adanya korupsi alkes untuk penanganan corona.

Salah satu organisasi kemahasiswaan Lingkaran Mahasiswa piaman (LIMAPIA) sebagai Mahasiswa untuk agent of control Sosial angkat bicara terkait dugaan Korupsi yang ada di provinsi Sumbar atas analisis dan kajiannya yang bersumber dari temuan BPK laporan keuangan penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020 di provinsi Sumatra Barat.

Rahman salah seorang aktivis LIMAPIA kepada siarminang.net beberapa hari lalu menyampaikan, “saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi yang telah hadir dan antusias untuk membantu masyarakat akan penanganan covid 19 akan tetapi saya sangat mengecam dengan kejadian apa yang ditemukan oleh BPK atas audit keuangan penanggulangan covid 19 tahun 2020 hal ini benar laknat dan tidak mempunyai kemanusiaan atas perilaku dengan dugaan markup atau dugaan korupsi pengadaan Alkes yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Selain itu hasil kajian kami sebagai mahasiswa agent of control sosial pemerintah Sumbar harus segera memberikan hukuman atau pemberhentian terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaangunaan anggaran covid 19 sebesar 150M dan dikembalikan 10 milyar. Hal ini kami melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oknum yang mempunyai kekuasaan untuk menyalurkan dana covid 19. Kami menganalisis atas perbuatan tersebut oknum harus diberikan sanksi administratif atau harus diberhentikan sekarang juga sebab telah melanggar PMK 43 tahun 2020 yang seharusnya memberikan pembayaran secara langsung harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai aturan pemprov Sumatra Barat yang tidak memberikan pembayaran secara tunai sebab akan menjadi prasangka itu menjadi liar, maka saya sangat setuju kepada pemprov Sumbar yang telah menghambat peluang dalam hal Korupsi terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala BNPB sebagai pemimpin pusat untuk para pemimpin lembaga BPBD mempunyai kekuaasan untuk memberikan sanksi administratif atau pemberhentian terhadap pejabat BPBD yang melanggar aturan penggunaan anggaran melalui APBN yang digunakan.

Rahman juga mengatakan pejabat BPBD yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan harus segera diberhentikan apalagi adanya temuan BPK yang mengatakan adanya indikasi dan dugaan yang dilakukan oleh pejabat BPBD sumbar yang telah memberikan pembayaran tunai kepada perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengadaan alkes di provinsi Sumatera barat dengan adanya dugaan temukan beberapa PT yang belum memiliki ke profesional atau mempunyai rekam jejak yang jelas.

Kepala BNPB harus cepat dan sigap dalam hal ini dan harus berkordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait temuan BPK yang merugikan anggaran negara apalagi ini dalam pemulihan ekonomi negara secara cepat yang dapat membantu masyarakat sumbar untuk membantu proses pengembalian dana covid 19 yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi dengan angka keuangan miliaran rupiah.

Rahman juga mendesak BNPB dapat membantu dan memberhentikan oknum yang terlibat secara transparan dalam memproses laporan dugaan Pejabat BPBD sumbar yang tidak manusiawi ini, dan ia juga berharap Bapak Mahyeldi dan Audy sebagai pejabat Pemprov yang baru saja terpilih dan sudah berputar-putar ke seluruh pelosok sumbar tentu ia telah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sumbar,. Oleh karena itu kami berharap pembuktian Pemprov Sumbar untuk hadir dan menolong masyarakat sumbar, ujar aktivis Limapia.

Related