Connect with us

Pariaman

Aktivis LIMAPIA Kecam Oknum Penyalahgunaan Jabatan di Sumbar – siarminang.net

Beredar Informasi Ada Pulau di Jual, Ini Komentar LIMAPIA – Beritasumbar.com

Pariaman,siarminang.net,-Indonesia pada tahun 2020 terjadi bencana yang sangat mempengaruhi siklus pertumbuhan baik di ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat sampai kepada hal pendidikan sebagai generasi penerus negara untuk bersaing dengan bangsa lainnya, tentunya hal ini tidak menjadi keinginan bersama. Oleh karena itu pemerintah pusat sampai kepada lembaga-lembaga lain bekerjasama mempercepat penanganan untuk keluar kasus corona ini.

Pemerintah telah hadir dengan mengadakan bantuan sosial sampai kepada penanganan secara cepat untuk menghilangkan dan menghambat virus tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan banyaknya oknum-oknum yang menjadikan wabah ini menjadikan pemasukan pribadi atau golongan, contohnya untuk bansos masyarakat di korupsi oleh salah satu Kementerian yang ada di kabinet presiden Jokowi, serta adanya korupsi alkes untuk penanganan corona.

Salah satu organisasi kemahasiswaan Lingkaran Mahasiswa piaman (LIMAPIA) sebagai Mahasiswa untuk agent of control Sosial angkat bicara terkait dugaan Korupsi yang ada di provinsi Sumbar atas analisis dan kajiannya yang bersumber dari temuan BPK laporan keuangan penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020 di provinsi Sumatra Barat.

Rahman salah seorang aktivis LIMAPIA kepada siarminang.net beberapa hari lalu menyampaikan, “saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi yang telah hadir dan antusias untuk membantu masyarakat akan penanganan covid 19 akan tetapi saya sangat mengecam dengan kejadian apa yang ditemukan oleh BPK atas audit keuangan penanggulangan covid 19 tahun 2020 hal ini benar laknat dan tidak mempunyai kemanusiaan atas perilaku dengan dugaan markup atau dugaan korupsi pengadaan Alkes yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Selain itu hasil kajian kami sebagai mahasiswa agent of control sosial pemerintah Sumbar harus segera memberikan hukuman atau pemberhentian terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaangunaan anggaran covid 19 sebesar 150M dan dikembalikan 10 milyar. Hal ini kami melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oknum yang mempunyai kekuasaan untuk menyalurkan dana covid 19. Kami menganalisis atas perbuatan tersebut oknum harus diberikan sanksi administratif atau harus diberhentikan sekarang juga sebab telah melanggar PMK 43 tahun 2020 yang seharusnya memberikan pembayaran secara langsung harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai aturan pemprov Sumatra Barat yang tidak memberikan pembayaran secara tunai sebab akan menjadi prasangka itu menjadi liar, maka saya sangat setuju kepada pemprov Sumbar yang telah menghambat peluang dalam hal Korupsi terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala BNPB sebagai pemimpin pusat untuk para pemimpin lembaga BPBD mempunyai kekuaasan untuk memberikan sanksi administratif atau pemberhentian terhadap pejabat BPBD yang melanggar aturan penggunaan anggaran melalui APBN yang digunakan.

Rahman juga mengatakan pejabat BPBD yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan harus segera diberhentikan apalagi adanya temuan BPK yang mengatakan adanya indikasi dan dugaan yang dilakukan oleh pejabat BPBD sumbar yang telah memberikan pembayaran tunai kepada perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengadaan alkes di provinsi Sumatera barat dengan adanya dugaan temukan beberapa PT yang belum memiliki ke profesional atau mempunyai rekam jejak yang jelas.

Kepala BNPB harus cepat dan sigap dalam hal ini dan harus berkordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait temuan BPK yang merugikan anggaran negara apalagi ini dalam pemulihan ekonomi negara secara cepat yang dapat membantu masyarakat sumbar untuk membantu proses pengembalian dana covid 19 yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi dengan angka keuangan miliaran rupiah.

Rahman juga mendesak BNPB dapat membantu dan memberhentikan oknum yang terlibat secara transparan dalam memproses laporan dugaan Pejabat BPBD sumbar yang tidak manusiawi ini, dan ia juga berharap Bapak Mahyeldi dan Audy sebagai pejabat Pemprov yang baru saja terpilih dan sudah berputar-putar ke seluruh pelosok sumbar tentu ia telah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sumbar,. Oleh karena itu kami berharap pembuktian Pemprov Sumbar untuk hadir dan menolong masyarakat sumbar, ujar aktivis Limapia.



Sumber

Pariaman

Satlantas Polres Pariaman Amankan pelaku Balap Liar – siarminang.net

Satlantas Polres Pariaman Amankan pelaku Balap Liar – Beritasumbar.com

Pariaman, siarminang.net,-Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pariaman kembali amankan puluhan kendaraan roda dua yang ditunggangi para Anak Baru Gede (ABG) yang hendak melakukan aksi balap liar di kawasan By Pass Kota Pariaman,Sabtu (malam) 17/4/2021.

Dalam operasi penertiban aksi balapan liar tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Pariaman Iptu Albert IG Hutagalung bersama Jajaran Satlantas Polres Pariaman.

Kasat Lantas Polres Pariaman Iptu Albert IG Hutagalung mengatakan pengguna kendaraan bermotor yang tertangkap ini selanjutnya akan diberikan sanksi pelanggaran dengan tindakan tilang selama 3 bulan.

“Namun jika ada yang terlibat dalam tindak pidana akan di proses di Reskrim secara hukum pidana yang berlaku. ujarnya.

Ditambahkan oleh Iptu Albert Hutagalung juga menyebutkan pihaknya akan terus berupaya lakukan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam wilayah hukum Polres Pariaman.
Terutama menciptakan kekhusukan dalam menjalankan ibadah ramadhan bagi umat muslim.
imbuhnya.(andra)



Sumber

Baca Selengkapnya

#capres

DPP Partai Golkar Putuskan Airlangga Sebagai Calon Presiden

DPP Partai Golkar Putuskan Airlangga Sebagai Calon Presiden


Pariaman, Singgalang – Anggota DPR-RI, H. John Kenedy Azis menyampaikan bahwa DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.

Keputusan itu disampaikan John Kenedy Azis di hadapan pengurus dan kader-kader Partai Golkar Padang Pariaman dalam sebuah pertemuan di gedung pertemuan sebuah rumah makan di Kota Pariaman, Senin (15/3).

Sekaitan itu, John Kenedy Azis meminta seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di daerah agar bangkit, berjuang untuk kemenangan kader terbaik, Airlangga Hartarto sebagai Presiden.

Menurut John Kenedy Azis, Airlangga Hartarto mampu merubah Indonesia menjadi lebih baik. Sebab itu, perlu perjuangan bersama, menjadikannya sebagai Presiden.

“Tidak mudah memang, tetapi Partai Golkar pasti mampu,” ujarnya. (darmansyah)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – siarminang.net

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net – Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng Kompak (GMK), dimana organisasi yang ada di Sumatera Barat yàng bersekretariat di Kota Padang setiap bulanya dilakukan rapat kerja(raker), dan kali ini dilaksanakan di Pasir Jambak Kota Padang.

GMK yàng berorientasi berbagai  kegiatan sosial kemasyaraktan itu sampai tahun keempat semenjak dideklasikan di Kota Padang semakin kompak dengan capaian hingga 150 orang anggota yang terdaftar dan tergabung di dalam organisasi tersebut.

Ketum ( Ketua Umum) Etika Khair  mengatakan GMK merupakan organisasi yang berbasis serta orientasi kepada sosial masyarakat dengan program kerja bakti sosial, olahraga, keagamaan dan jalin silaturahmi antar sesama anggota serta masyarakat dalam menciptakan kebersamaan, kekompakkan dengan mengedepankan kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat serta menunjukkan nilai nilai positif.

Organisasi yang berazazkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan sesuai undang undang dasar  dengan Ad/Art organisasi.

Kegiatan organisasi GMK merupakan organisasi non politik apalagi politik praktis, GMK lebih mengedepankan Jalin silaturahimi antar lembaga masyarakat dan para anggota yang terlibat, sehingganya GMK akan terus berpacu dalam pengembangan hingga ke daerah daerah Se-Sumatera Barat.

“Logo Minang Kompak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang Solid dalam berorganisasi yang telah terhimpun dalam Grup,” kata Etika. Pada kegiatan tersebut tampak kekompakkan pengurus,  Sekretaris dan Bendarhara Srikandi organisasi Wirdawati sebagai Sekrataris dan Raudah pengelola Keuangan organisasi. (Syamsul)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer