Connect with us

Padang

Akui Kesalahan Staf, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf – siarminang.net

Akui Kesalahan Staf, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf – Beritasumbar.com


Padang,siarminang.net,-Menindaklanjuti santernya kabar mengenai pemaksaan penggunaan kerudung bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, menggelar jumpa pers, Jumat (22/1/2021) malam.

Dalam jumpa pers yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumbar tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, secara resmi menyampaikan permohonan maafnya.

“Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi,” kata Rusmadi.

“Ananda Jeni Cahyani Hia, kelas X OTKP 1 tetap bersekolah seperti biasa. Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman,” lanjut Rusmadi.

DINAS PENDIDIKAN BENTUK TIM INVESTIGASI

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, dalam keterangannya mengaku baru menerima kabar tersebut Jumat pagi. Meski begitu, ia langsung membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke SMKN 2.

“Tim ini diketuai oleh Kabid SMK. Sampai tadi sore, tim masih bekerja dan belum ada laporan tertulis kepada saya. Jika nanti ditemukan ada aturan atau praktek-praktek yang diluar ketentuan, saya akan ambil tindakan tegas,” ujar Alfikri.

Alfikri juga menambahkan, bahwa tidak ada maksud dari sektor pendidikan memberikan sikap pemaksaan sebab tidak ada aturan yang membolehkan hal tersebut.

“Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif, jika ada akan kami proses sesuai atuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, menurut Alfikri, agar hal serupa tidak terulang kembali, ia akan membuat edaran resmi. Kemudian mengkaji ulang serta merevisi jika ditemukan aturan-aturan yang tidak seharusnya

Pada kesempatan tersebut, Jasman Kadis Kominfo selaku Jubir Pemprov Sumbar menjelaskan, bahwa tidak ada satupun regulasi atau kebijakan dari Pemprov Sumbar tentang adanya kewajiban dan paksaan bagi non Islam untuk berpakain muslim ataupun muslimah.

“Pemprov Sumbar tidak ada membuat regulasi ataupun kebijakan agar non muslim berhijab. Tidak ada itu. Itu adalah kebijakan sekolah yang kedepan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya” ungkap Jasman.

Kadis Kominfo ini melanjutkan “Sebelum peralihan kewenangan SLTA diurus oleh pemprov, dulunya aturan berpakaian Muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan Pemko saat itu. Disaat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, aturan ini belum sempat kita evaluasi, karena tidak ada permasalahan selama ini. Namun dengan adanya kasus ini, pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian dan memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi persoalan seperti ini.(relis)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Padang

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – siarminang.net

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net – Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng Kompak (GMK), dimana organisasi yang ada di Sumatera Barat yàng bersekretariat di Kota Padang setiap bulanya dilakukan rapat kerja(raker), dan kali ini dilaksanakan di Pasir Jambak Kota Padang.

GMK yàng berorientasi berbagai  kegiatan sosial kemasyaraktan itu sampai tahun keempat semenjak dideklasikan di Kota Padang semakin kompak dengan capaian hingga 150 orang anggota yang terdaftar dan tergabung di dalam organisasi tersebut.

Ketum ( Ketua Umum) Etika Khair  mengatakan GMK merupakan organisasi yang berbasis serta orientasi kepada sosial masyarakat dengan program kerja bakti sosial, olahraga, keagamaan dan jalin silaturahmi antar sesama anggota serta masyarakat dalam menciptakan kebersamaan, kekompakkan dengan mengedepankan kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat serta menunjukkan nilai nilai positif.

Organisasi yang berazazkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan sesuai undang undang dasar  dengan Ad/Art organisasi.

Kegiatan organisasi GMK merupakan organisasi non politik apalagi politik praktis, GMK lebih mengedepankan Jalin silaturahimi antar lembaga masyarakat dan para anggota yang terlibat, sehingganya GMK akan terus berpacu dalam pengembangan hingga ke daerah daerah Se-Sumatera Barat.

“Logo Minang Kompak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang Solid dalam berorganisasi yang telah terhimpun dalam Grup,” kata Etika. Pada kegiatan tersebut tampak kekompakkan pengurus,  Sekretaris dan Bendarhara Srikandi organisasi Wirdawati sebagai Sekrataris dan Raudah pengelola Keuangan organisasi. (Syamsul)



Sumber

Baca Selengkapnya

adat

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – siarminang.net

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – Beritasumbar.com

Polemik SKB tiga Menteri kembali menuai tantangan berat dari berbagai elemen di Sumatera Barat, selain tokoh ulama dan tokoh adat; saat ini juga di sampaikan oleh organisasi Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Hal ini dibenarkan oleh Taufikul Hakim selaku Ketua Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII Sumbar) disaat acara pelantikan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Padang (28/2/2021)

Pernyataan sikap disampaikan oleh ketua PD PII Kota Padang terpilih Esa Kurnia (Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang) dalam sambutannya di Aula Dinas Pendidikan Padang. Kemudian turut diperkuat oleh Taufikul Hakim bahwa pernyataan tersebut juga telah mewakili aspirasi para pengurus PII se-Sumatera Barat

Bersama Esa Kurnia (mahasiwa UIN Imam Bonjol Padang) sebagai Ketua Umum, juga dilantik saudari Ega Yulia Putri (Mahasiswa Staipiq Sumbar)  sebagai Sekretaris Umum, Chairun Nissa (Mahasiswa Staipiq Sumbar) sebagai Korda PII Wati dan Muhammad Adib Dzachwan (Siswa MAN 2 Padang) selaku Komandan Brigade. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum PW PII Sumatra Barat (Sumbar) Taufikul Hakim.

“Kami meminta SKB 3 Mentri tentang pakaian seragam dan atribut di sekolah ditinjau ulang & di revisi karena mencidrai norma anak bangsa, terutama generasi Minangkabau yang menjunjung tinggi norma adat bersyandi syarak, syarak bersandikan kitabullah” ujar Taufikul Hakim.

Sementara PD PII Kota Padang menilai, pijakan SKB Tiga Menteri sangat bertentangan dengan nilai agama dan keyakinan pada diri peserta didik. “Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menempatkan berpakaian sesuai ajaran agama adalah pilihan pribadi, melarang membuat aturan yang mewajibkan atau melarang berpakaian agama tertentu, bahkan pada usia didik (SD/SMP/SMA), terkesan ingin memisahkan agama dengan pendidikan itu sendiri,” kata Esa Kurnia.

SKB 3 menteri juga di nilai PII juga mengabaikan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia” Ujar Esa

Disamping itu SKB tiga Menteri itu di anggap sangat prematur, gegabah dan terkesan tergesa-gesa serta mengabaikan fungsi musyawarah dan munfakat; tanpa didahului oleh dialog dengan berbagai pihak, seperti pemangku adat, tokoh budaya, tokoh agama di daerah-daerah.

Lebih jauh Esa menjelaskan “Karena basis SKB tiga Menteri adalah kejadian di SMKN 2 Padang, bahkan terbitnya SKB tiga Menteri, tanpa didahului dengan pemeriksaan internal oleh Pemerintah sendiri, juga tanpa menunggu hasil investigas lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman terhadap dugaan pelanggaran di SMKN 2 Padang”

Perlu ditegaskan kembali soal agama adalah soal privasi dan hak setiap warga, jadi tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan lain bahkan terhadap agama lain. Dalam Islam ada konsep “Lakum Dinukum Waliyadin – Untukmu Agamamu Untukku Agamaku,” ungka Esa. Dalam pernyataan sikap ini, PII Kota Padang .

Maka dari itu PII Sumatera Barat menudukung penolakan SKB tiga Menteri oleh MUI Sumatra Barat, Lembaga Kerapatan Ada Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang serta Taushiyah MUI Pusat, tanggal 11 Februari 2020. Dengan ketentuan, sekolah dapat membuat aturan pewajiban atau imbauan untuk menggunakan seragam sesuai agama dan keyakinan peserta didik. Ketentuan tersebut, harus dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.”

PII Kota Padang meminta pelajar Islam di Kota Padang agar tetap tenang, tidak terpengaruh, dan jangan menanggalkan jilbab. Tapi jika diperlukan bersama dengan berbagai elemen ormas Islam, Pelajar, Mahasiswa & Pemuda Islam se-Sumatera Barat PD PII siap melanjutkan aksi “bela adat dan agama”  Ujar para pengurus PII penuh bersemangat.



Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Rakor Kepala Daerah se-Sumbar, Gubernur Apresiasi Daerah Dengan Capaian Vaksinasi 100 Persen – siarminang.net

Rakor Kepala Daerah se-Sumbar, Gubernur Apresiasi Daerah Dengan Capaian Vaksinasi 100 Persen – Beritasumbar.com

Padang,siarminang.net,-Dalam rangka percepatan pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), hari pertama setelah serah terima jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldi langsung menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota se-Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (26/2/2021).

Tiga hal penting yang menjadi pembahasan utama ialah penguatan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, proyeksi pembangunan jalan tol, serta stunting di Sumbar. Diawal rapat, Gubernur memaparkan kondisi kekinian terkait tiga poin diatas dan Gubernur meminta masukan dari peserta rapat.

“Terkait penanganan covid-19, pesan presiden yang juga disampaikan Kemendagri, kita harus lebih serius.
Kita diminta agar mempersempit ruang penyebaran untuk kemudahan pengendalian. Banyak program yg sudah ada selama ini seperti Nagari Tageh, Kongsi Covid, atau yang lainnya, itu sangat bagus sekali tinggal kita perkuat lagi, terutama disiplin prokes,” ungkap Mahyeldi.

Untuk program vaksinasi di Sumbar yang sebelumnya sempat anjlok di rangking 25 di Indonesia, sudah membaik
dengan cakupan pelaksanaan vaksin mencapai 94,83 persen. Gubernur mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasinya yang sudah melebihi 100 persen.

“Alhamdulillah cakupan vaksinasi kita saat ini sudah mencapai 94,83 persen. Bahkan ada kabupaten kota yang nilainya diatas 100 persen. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bisa menjadi motivasi bagi daerah lainnya,” tambah Mahyeldi.

Daerah dengan cakupan vaksinasi mencapai 100 persen adalah Kabupaten Padang Pariaman 124 persen, Kabupaten Sijunjung 115 persen, Kota Pariaman 111 persen, Dharmasraya 102,8 persen, Kota Sawahlunto 104,62 persen, Kota Padang Panjang 104,5 persen, dan Kota Padang 102,96 persen.

Selain itu, Rakor juga membahas progres pengerjaan jalan tol Sumbar-Riau yang terkesan lambat. Untuk pembahasan ini, bupati walikota yang hadir dalam Rakor menyatakan siap berkoordinasi dan bersinergin dengan provinsi demi peecepatan pembangunan.

Bahkan Gubernur secara tegas mengajak, jika perlu perencanaan pembangunan Sumbar kedepan yang melibatkan kabupaten kota agar dituangkan dalam bentuk MoU.

Usai menggelar rakor, peserta rapat melaksanakan Jumatan di Masjid Pemrprov Sumbar, Baitul Auliya, dengan Gubernur langsung sebagai khatib dan imam shalat.(doa/MC)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer