JAKARTA – Ijtimak Ulama II Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang memantapkan dukungan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2018 ternyata ikut meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut. Dukungan itu terutama dari masyarakat Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Demikian hasil jajak pendapat terbaru dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menjelang hingga selesai Ijtimak Ulama II GNPF yang dipublikasikan, Kamis (27/9).

Dalam rilis hasil survei LSI Denny JA disebutkan dukungan masyarakat yang tergabung dalam PA 212 ke Prabowo-Sandiaga pada Agustus 2018 sebesar 61,1 persen. Sementara pada September 2018 meningkat menjadi 75 persen.

Namun, dukungan dari segmen masyarakat PA 212 ini hanya sekira 3,7 persen dari total 1.200 responden yang disurvei. Survei ini dilakukan pada 14-22 September 2018 menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error sekira 2,9 persen.

Sementara, hasil keputusan Ijtima Ulama II sendiri diumumkan pada 16 September 2018. “Dukungan PA 212 terhadap Prabowo-Sandi naik setelah Ijtimak Ulama II tapi base PA 212 hanya 3,7 persen,” ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di Graha LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur.

Hal sebaliknya terjadi pada pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mengalami penurunan elektabilitasnya dari segmen masyarakat pendukung aksi 212 setelah adanya Ijtima Ulama II.

“Pada bulan Agustus 2018 dukungan dari segmen ini di angka 27,8 persen sementara pada bulan September 2018 turun menjadi 16,7 persen,” kata Ardian dikutip dari okezone.

Menurut Ardian hasil Ijtimak Ulama II tak banyak mengubah dukungan para calon pemilih. Hal ini karena beragamnya pemilih Muslim, di mana ada yang suka ikut mendukung Prabowo, namun ada juga yang justru tak jadi mendukung Prabowo. “Akibat Ijtimak Ulama II, pemilih minoritas justru secara signifikan beralih mendukung Jokowi,” ucap Ardian. (aci)

JAKARTA – Calon presiden (Capres) Prabowo Subianto turut berbicara mengenai sikap Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai.

Prabowo mengatakan jika ternyata kejadian itu memang benar menimpa Presiden ke-enam RI, ia meminta KPU sebagai pihak penyelenggara untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Saya pokoknya, saya ingin baik saja, kalau memang ada aturan yang dilanggar KPU harus bertindak,” jelas Prabowo, Minggu (23/9).

Prabowo pun enggan berkomentar lebih jauh, ia hanya mengungkapkan SBY adalah orang yang penuh perhitungan dan teliti dalam melakukan sesuatu.

“Saya yakin, pak SBY melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan, saya kenal orangnya, sangat teliti, sangat tertib, mungkin saya orangnya agak santai,” jelas Prabowo dikutip dari okezone.

Diberitakan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalakan acara deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dikarenakan presiden ke-enam itu merasa tergangu.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean yanga menjelaskan, SBY merasa tidak nyaman dikarenakan terganggu oleh hadirnya relawan yang berteriak-terik di samping kendaraan SBY. (aci)