Connect with us

Ekonomi

Anggaran KPR Subsidi Tahun Depan Rp11 Triliun, Ini Daftar Banknya

DP Pembelian Rumah Kedua Jadi Lebih Rendah


JAKARTA – Program penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kembali dilanjutkan pemerintah pada 2020. KPR bersubsidi pada tahun depan disalurkan oleh 37 bank. Adapun 37 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan, pemerintah pada 2020 mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun terdiri dari Rp9 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rp 2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah.

“Nilai ini meningkat 38% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019,” ujar dia di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (19/12).

Menurut dia, jumlah bank penyalur tidak sebanyak pada tahun ini karena hanya 37 bank yang dinilai layak dan bagus secara kinerja. Pada tahun ini ada 39 bank yang menyalurkan rumah subsidi.

“Ada 3 bank yang belum bisa melanjutkan, 36 bank lama dengan kinerja bagus pada kuartal IV. Dari kuota hampir semua naik. Hanya ada tambahan satu bank, yaitu BNI Syariah,” ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia, dalam menjalankan program KPR FLPP, LPDPP yang merupakan badan di bawah Kementerian PUPR ini menunjuk bank sebagai penyalur beserta kuota yang harus disalurkan. “Jadi, jika kinerja buruk, bank itu tak dapat lagi menyalurkan KPR FLPP,” kata dia kepada okezone.

Secara rinci 37 bank tersebut antara lain Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BJB, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Kalbar, Bank NTB Syariah, Bank BJB Syarah, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Papua, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank NTT, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Keb Hana, Bank Kepri, Bank Kepri Syariah, Bank Sulteng, Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, dan Bank Kaltimtara. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021 – siarminang.net

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021 – Beritasumbar.com

Payakumbuh, siarminang.net – Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh dipastikan akan berkurang pada 2021 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura mengatakan secara prinsip seluruh anggota DPRD menolak untuk dikurangi. Namun dengan kondisi APBD yang lebih rendah dari tahun sebelumnya membuat hal ini tidak dapat dihindarkan.

“Kemaren badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berat harus menyetujui pengurangan gaji THL. Sebenarnya hampir secara keseluruhan terdampak, banyak anggaran OPD dikurangi dan iven-iven dikurangi. Kurang lebih satu bulan THL bergaji Rp2 juta,” kata dia.

Meski begitu, kata dia, seluruh fraksi DPRD Kota Payakumbuh menyepakati rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dijadikan Perda.

“Kalau dari sidang penyampaian pandangan fraksi kemaren secara keseluruhan fraksi menyetujui ranperda APBD 2021. Meskipun dengan beberapa catatan,” kata dia

Salah satu yang paling banyak menjadi catatan dari para fraksi adalah kegiatan yang dilakukan 2021 diharapkan lebih memaksimalkan yang ada saat ini.

“Jadi ada beberapa kegiatan atau pembangunan yang sudah jalan atau tertinggal di 2020, ini perlu dimaksimalkan. Sebisa mungkin mengurangi pembangunan yang baru, kecuali sesuatu yang krusial seperti pengentasan banjir,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari PPP Edward DF mengatakan bahwa poin utama yang disampaikan oleh fraksinya, yakni tentang program pembangunan yang tertunda karena pandemi COVID-19 dan lainnya.

“Ada seperti rencana pembangunan masjid raya, meski tidak bisa menyelesaikan bangunannya, setidaknya pembebasan lahan dan izin lingkungannya diselesaikan. Ada juga GOR Ibuh yang bisa diselesaikan,” katanya.



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Bank Nagari Tapan Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat

Bank Nagari Tapan Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat


 

PAINAN – Wabah Virus Covid 19 masih berkeliaran disekeliling kita. Pemerintah telah berusaha mengantisipasinya dengan menggalakkan program 3M yaitu Mencuci tangan, Memakai Masker dan Menjaga jarak.

Bank Nagari Tapan juga telah melakukan langkah preventif terhadap masalah ini dengan melakukan tes swab bagi seluruh pegawai. Mulai dari Air Haji sampai Silaut. Berdasarkan hasil swab tersebut, terdapat 6 orang karyawan positif Covid 19 dengan rincian 3 orang isolasi mandiri di rusunawa Painan, 2 orang isolasi mandiri di kota Padang dan 1 orang dirawat di RS M jamil Padang.

Pelaksanaan swab di lingkungan Bank Nagari Tapan langsung dibawah koordinasi Kantor Pusat Bank Nagari. Kegiatan rutin ini sebagai wujud kepedulian Bank Nagari terhadap penanganan Covid 19 di provinsi Sumbar khususnya dan kab Pesisir Selatan.

Helfiyanrika selaku Pemimpin Bank Nagari Tapan mengatakan pelaksanaan swab juga merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada nasabah dan stakeholder kami lainnya utk dapat tetap bertransaksi di seluruh unit kerja Bank Nagari Tapan. Selain itu Helfi juga menghimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan selama bertransaksi di Bank Nagari Tapan. (rel)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Honorer Mulai Disalurkan 

BI Sediakan Layanan Penukaran Uang di BIM


JAKARTA – Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar menyebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS mulai disalurkan.

“Bantuan ini sudah mulai disalurkan kepada PTK nonPNS baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bantuan ini diberikan secara bertahap hingga akhir November dengan anggaran lebih dari Rp3,6 triliun,” ujar Abdul Kahar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan BSU tersebut diberikan kepada PTK baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi. Kahar menyebut dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan pelaku usaha maupun pekerja tetapi juga guru honorer.

Besaran BSU tersebut yakni Rp1.800.000 yang diberikan sebanyak satu kali.

Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

“Total anggaran untuk BSU Kemendikbud ini yakni sebanyak Rp3,66 triliun,” terang dia.

 

Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5.000.000 per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Kahar menjelaskan untuk mencairkan BSU tersebut, PTK hanya menyiapkan dokumen pendukung yakni KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDIkti, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani.

PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021. (ant/mat)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer