Connect with us

Ekonomi

Bank Nagari Syariah Sosialisasikan Q-Ris dan Digital Banking di Bukittinggi

Bank Nagari Syariah Sosialisasikan Q-Ris dan Digital Banking di Bukittinggi


BUKITTINGGI – Bank Nagari Syariah menggelar sosialisasi Quick Response Indonesia Standard (Q- RIS) dan Digital Banking untuk penerimaan infak serta sedekah pada masjid se- Bukittinggi, Rabu (19/2).

Sosialisasi dibuka Asisten II Setdako Bukittinggi Hj Ellia Makmur dan diikuti pengurus masjid, Ketua Baznas, Ketua dan Dai.

Dalam acara itu menghadirkan Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar sebagai narasumber bersama Direksi Bank Nagari Syariah diwakili oleh pemimpin divisi usaha syariah Azmi Febrian dan Kepala Bank Nagari Syariah,  Musa Adi Guna.

Asisten II Setdako Bukittinggi Ellia Makmur dalam kesempatan itu mengatakan, program Q-RIS dari Bank Nagari Syariah membantu pengurus masjid dalam pengumpulan dana infak dan sedekah dari para jemaah. Para jemaah tidak perlu lagi membawa uang tunai ke mesjid dan pengurus tidak menyimpan uang tunai di mesjid sehingga dapat menimalisir dari kasus pencurian kotak amal.

Selain itu, pengurus mesjid tidak direpotkan lagi menghitung uang dan pencatatannya lebih akurat karena uang jamaha langsung masuk rekening mesjid di Bank Nagari Syariah serta terhindar dari uang palsu.

“Masjid di Bukittinggi ini menjadi pilot project dari program Q-RIS Bank Nagari Syariah melalui program pembayaran non tunai. Kita berharap program Bank Nagari Syariah ini dapat berjalan dengan lancar sehingga nantinya akan membantu pengurus mesjid dan lembaga sosial lainnya,” katanya.

Buya Gusrizal Gazahar mengatakan, gerakan ekonomi dan dakwah tidak dapat dipisahkan, karena gerakan ekonomi merupakan pilar dari dakwah Nabi Muhammad.

“Di dalam dakwah kita jangan hanya berbicara aspek perang saja, namun kita juga membicarakan ekonomi umat. Selama ini kita lebih banyak membicarakan riba tapi kenapa kita masih juga menyimpan uang di bank konvensional,” kata Buya Gusrizal yang juga Dewan Pengawas Bank Nagari itu.

Pemimpin Divisi Usaha Syariah Bank Nagari, Azmi Febrian menyebutkan, mesjid dan mushalla merupakan salah satu bagian terpenting dari Bank Nagari Syariah dalam menjalankan operasionalnya.  Sehingga segala kebutuhan mesjid dan mushalla menjadi prioritas bagi di Bank Nagari Syariah untuk memfasilitasinya.

Sementara Kepala Bank Nagari Syariah Cabang Bukittinggi, Mosa Adi Guna mengatakan sosialisasi ini merupakan yang pertama dilakukan di Sumbar. “Kita berharap dengan adanya kegiatan itu Bukittinghi dapat menjadi pilot projek penerapanya di Sumatera Barat,”tegasnya. (gindo)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021 – siarminang.net

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021 – Beritasumbar.com

Payakumbuh, siarminang.net – Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh dipastikan akan berkurang pada 2021 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura mengatakan secara prinsip seluruh anggota DPRD menolak untuk dikurangi. Namun dengan kondisi APBD yang lebih rendah dari tahun sebelumnya membuat hal ini tidak dapat dihindarkan.

“Kemaren badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berat harus menyetujui pengurangan gaji THL. Sebenarnya hampir secara keseluruhan terdampak, banyak anggaran OPD dikurangi dan iven-iven dikurangi. Kurang lebih satu bulan THL bergaji Rp2 juta,” kata dia.

Meski begitu, kata dia, seluruh fraksi DPRD Kota Payakumbuh menyepakati rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dijadikan Perda.

“Kalau dari sidang penyampaian pandangan fraksi kemaren secara keseluruhan fraksi menyetujui ranperda APBD 2021. Meskipun dengan beberapa catatan,” kata dia

Salah satu yang paling banyak menjadi catatan dari para fraksi adalah kegiatan yang dilakukan 2021 diharapkan lebih memaksimalkan yang ada saat ini.

“Jadi ada beberapa kegiatan atau pembangunan yang sudah jalan atau tertinggal di 2020, ini perlu dimaksimalkan. Sebisa mungkin mengurangi pembangunan yang baru, kecuali sesuatu yang krusial seperti pengentasan banjir,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari PPP Edward DF mengatakan bahwa poin utama yang disampaikan oleh fraksinya, yakni tentang program pembangunan yang tertunda karena pandemi COVID-19 dan lainnya.

“Ada seperti rencana pembangunan masjid raya, meski tidak bisa menyelesaikan bangunannya, setidaknya pembebasan lahan dan izin lingkungannya diselesaikan. Ada juga GOR Ibuh yang bisa diselesaikan,” katanya.



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Bank Nagari Tapan Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat

Bank Nagari Tapan Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat


 

PAINAN – Wabah Virus Covid 19 masih berkeliaran disekeliling kita. Pemerintah telah berusaha mengantisipasinya dengan menggalakkan program 3M yaitu Mencuci tangan, Memakai Masker dan Menjaga jarak.

Bank Nagari Tapan juga telah melakukan langkah preventif terhadap masalah ini dengan melakukan tes swab bagi seluruh pegawai. Mulai dari Air Haji sampai Silaut. Berdasarkan hasil swab tersebut, terdapat 6 orang karyawan positif Covid 19 dengan rincian 3 orang isolasi mandiri di rusunawa Painan, 2 orang isolasi mandiri di kota Padang dan 1 orang dirawat di RS M jamil Padang.

Pelaksanaan swab di lingkungan Bank Nagari Tapan langsung dibawah koordinasi Kantor Pusat Bank Nagari. Kegiatan rutin ini sebagai wujud kepedulian Bank Nagari terhadap penanganan Covid 19 di provinsi Sumbar khususnya dan kab Pesisir Selatan.

Helfiyanrika selaku Pemimpin Bank Nagari Tapan mengatakan pelaksanaan swab juga merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada nasabah dan stakeholder kami lainnya utk dapat tetap bertransaksi di seluruh unit kerja Bank Nagari Tapan. Selain itu Helfi juga menghimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan selama bertransaksi di Bank Nagari Tapan. (rel)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Honorer Mulai Disalurkan 

BI Sediakan Layanan Penukaran Uang di BIM


JAKARTA – Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar menyebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS mulai disalurkan.

“Bantuan ini sudah mulai disalurkan kepada PTK nonPNS baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bantuan ini diberikan secara bertahap hingga akhir November dengan anggaran lebih dari Rp3,6 triliun,” ujar Abdul Kahar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan BSU tersebut diberikan kepada PTK baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi. Kahar menyebut dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan pelaku usaha maupun pekerja tetapi juga guru honorer.

Besaran BSU tersebut yakni Rp1.800.000 yang diberikan sebanyak satu kali.

Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

“Total anggaran untuk BSU Kemendikbud ini yakni sebanyak Rp3,66 triliun,” terang dia.

 

Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5.000.000 per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Kahar menjelaskan untuk mencairkan BSU tersebut, PTK hanya menyiapkan dokumen pendukung yakni KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDIkti, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani.

PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021. (ant/mat)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer