Connect with us

Berita DPR

Berharap Konflik di Wamena Berakhir, Fadli Zon Minta Seluruh Tokoh Duduk BersamaWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

wakil-ketua-umum-partai-gerindra-fadli-zon

[ad_1]

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diskriminasi Suku, Ras, Agama dan Golongan (SARA) di Wamena, Papua dihentikan segera.

Ia meminta negara segera hadir melindungi seluruh golongan masyarakat di Wamena.

“Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi,” kicau politisi Gerindra itu Minggu (29/9/2019).

Kicauan Fadli ini mengingat banyaknya perantau yang resah dengan konflik di Wamena yang berlangsung hampir sepekan.

“Kita berharap kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama,” kata Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Setidaknya kata Fadly, dari 981 perantau yang ada di Papua, ada 500 perantau dari Sumatera Barat yang tinggal di Wamena.

“Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. Kerjasama yg terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas,” kata Fadli.

Ia juga meminta tokoh-tokoh Minang dan Papua duduk bersama untuk segera menenangkan masyarakat.

“Terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pasca-konflik kemarin. Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tsb tidak merembet ke mana-mana,” jelas Fadli Zon.

Karena kata Fadli Zon, pasca-kerusuhan kemarin banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi tersebut dan membantu para korban.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban.

Pria asal Sumatera Barat itu juga berharap bantuan juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya korban selamat kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, banyak yang kehilangan harta bendanya karena sudah hangus terbakar dan dijarah massa.

Hingga kini para korban yang masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang ada di Wamena, banyak yang membutuhkan pakaian.

“Banyak dari mereka yang harta bendanya hilang semua dan hanya punya pakaian yang ada di badan saat ini, mereka tidak ganti-ganti baju,” kata Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Candra Dianto, saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (28/9/2019).

Candra pun meminta informasi ini disebarkan seluas-luasnya agar banyak pihak yang tergerak untuk membantu para korban yang kini tengah mengungsi.

Selain pakaian, ia mengaku ada masalah dalam hal distribusi bantuan bahan pokok yang saat ini terfokus di satu titik.

Menurut dia, bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua hanya tersalur ke posko pengungsian Gedung Okumarek yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

“Bantuan dari provinsi hanya sampai ke Okumarek tidak sampai ke Kodim sehingga kita hanya mengandalkan logistik yang ada. Pengungsi tidak mau ke Okumarek, mereka maunya di Kodim sementara dapur lapangannya Pemda ada di sana,” tuturnya.

“Yang paling dibutuhkan pengungsi saat ini kebutuhan pokok, susu Balita, Pampers, pembalut, pakaian,” sambung Candra. Ia mengakui saat ini sudah ada beberapa relawan yang mulai memberikan bantuan.

Namun, jumlah pengungsi terus berubah karena selain ada pengungsi Wamena yang sudah terbang ke Jayapura, tetapi ada juga pengungsi yang masuk dari beberapa kabupaten di sekitar Jayawijaya.

“Di tempat kita sudah 3.200 pengungsi, bertambah lagi, keseluruhan sekitar 5.500 orang. Jadi jumlah tetap karena ada yang turun ke Jayapura dan ada yang datang ke Wamena. Pengungsi berdatangan ke Wamena dari Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya dan Tolikara,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, dampak kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, masih terus berkembang.

“224 mobil roda 6 dan 4 hangus, 150 motor, 465 ruko hangus, dan 165 rumah dibakar,” jata Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal . Sementara korban luka-luka mencapai 76 orang.

 

Sumber

[ad_2]

Sumber

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer