Connect with us

Payakumbuh

BNN Harapkan Awak Media Berperan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba – siarminang.net

BNN Harapkan Awak Media Berperan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba – Beritasumbar.com

[ad_1]

Payakumbuh, siarminang.net,-Berada dijalur perlintasan Sumatera yang juga menjadi gerbang utama di Timur Sumatera Barat, Payakumbuh dan Limapuluh Kota, bisa saja jadi target pusat peredaran di Sumbar. Sehingga, selain penindakan ekstra, butuh benteng kokoh pertahanan lewat pencegahan.

Dipimpin AKBP Sarminal, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh, memiliki tugas berat digarda utama perang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab berada di Kota yang menjadi jalur darat lintas Sumatera, yang kerap dijadikan rute suply narkoba, jenis ganja maupun Sabu-sabu.

Sejumlah pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba, yang berhasil diungkap duo Polres di Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota), menjadi bukti, lintas Sumatera jadi salah satu jalur yang kerap dijadikan sebagai distribusi Narkotika, terutama jenis ganja.

Berkarung-karung ganja dengan berat ratusan kilogram yang pernah diungkap Polres Limapuluh Kota dan Polres Payakumbuh, serta sederet pengungkapan narkoba yang tak pernah sepi dari pemberitaan, menjadi bukti nyata, gempuran peredaran narkoba kian gencar mengancam.

“Kita mengajak wartawan mengambil peran strategis pencegahan terhadap Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagaimana memberikan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat,”ungkap Kepala BNNK Payakumbuh, AKBP Sarminal bersama Sub Koordinator Seksi P2M BNN, Indra Yulita saat Rapat Kerja dan Sosialisasi Peran Wartawan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, di Mangkuto Hotel, Senin(8/3).

Masih segar tentunya dalam ingatan pembaca, ketika peristiwa dibulan Oktober, tepatnya, Selasa(6/10) diakhir tahun 2020 lalu, pengungkapan terhadapan satu unit minibus jenis Toyota Avanza yang membawa narkoba jenis ganja sebanyak empat karung lebih dengan berat mencapai ratusan kilogram. Bahkan ketika itu, terpaksa dihujani peluru oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Payakumbuh yang sedang melakukan pengejaran.

Dibawa ke Payakumbuh, tak hanya sekedar lewat, namun kota di jalur Lintas Sumatera yang nenjadi gerbang Sumatera Barat ini, seperti telah menjadi target distribusi untuk daerah disekitarnya. Sebab sejumlah kabupaten kota sangat mudah dijangkau dari Payakumbuh. Sehingga, jika tak miliki benteng pencegahan yang kokoh, Payakumbuh dan daerah lainnya itu sangat riskan terhadap berjangkitnya pengguna-pengguna baru.

“Disitulah sangat dibutuhkan peran aktif wartawan. Kita berharap, dalam program Bersih Narkoba (Bersinar), Kita berharap wartawan yang tergabung di Balai Wartawan Luak Limopuluah, bisa memainkan peran strategis dalam upaya pencegahan dalam pemberentasan peredaran gelap Narkoba,”ucap Indra Yulita.

Selama ini, pemberitaan terkait narkoba sudah sangat banyak dimuat media massa. Maksudnya, pemberintaan terkait peristiwa pengungkapan dan penindakan. Hanya saja minim pemberitaan yang berkaitan dengan pencegahan. Padahal pencegahan tak kalah pentingnya, sebab benteng utama perang terhadap narkoba.

Hal itu juga menjadi bagian terpenting menurut, Pemimpin Redaksi (Pemred) Padang Ekspres, Revdi Iwan Syahputra yang diminta menjadi narasumber saat pelatihan dan sosialisasi wartawan anti narkoba yang digelar BNN Kota Payakumbuh, kemarin.

Menurut Pemred Padang Ekspres yang biasa disapa Ope ini, wartawan bisa terus menghasilkan karya-karya jurnalistik edukatif terkait upaya pencegahan, narkotika.”Tidak monoton hanya pada peristiwa, namun mampu mengulas lebih jauh, dampak bagi kesehatan, karir dan dampak hukumnya,”ajak Ope.

Sementara diperusahaan Pers, khusus Padang Ekspres, kata Ope, ada rubrik khusus terkait kesehatan, termasuk bahaya narkoba dan dampak buruknya bagi kehidupan sosial. Serta terus mendorong dan mengarahkan wartawan untuk menulis dan kampanyekan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

“Jangan biarkan BNN bekerja sendiri, kita harus aktif berkontribusi, mari bersama-sama kita gelorakan perang terhadap Narkoba melalui peran masing-masing. Sebagai wartawan tentu dengan karya jurnailistiknya,”harap Ope yang sangat apresiatif dengan upaya yang dilakukan BNN merangkul media massa dalam perang terhadap narkoba.

Tak dipungkiri, sekitar 781 ribu pemberitaan yang muncul saat coba diketik “Berita Narkoba” pada pencarian di google, namun hanya sekitar 140 ribu saja ketika dicoba dengan kata “Berita Pencegahan Narkoba”. Artinya berita pencegahan Narkoba tak seimbang dengan berita peristiwa pengungkapan penyalahgunaan narkoba.

Wajar saja hal itu terjadi, sebab nilai jual berita, mungkin lebih tinggi pada peristiwa aktual ketimbang berita pencegahan. Sebab berita pencegahan, butuh keahlian khusus untuk bisa lebih menarik dikonsumsi pembaca.”Disini mungkin menjadi tugas kita bersama para jurnalis. Mengemas lebih baik berita upaya pencegahan dengan sisi pengalaman pahit atau kabar buruk dampak Narkoba bagi kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi,”ucap Koordinator Balai Wartawan Luak Limopuluah, Arfidel Ilham yang juga diminta menjadi narasumber, kemarin.

Dihadapan para wartawan lintas organisasi yang tergabung dalam BW Luak Limopuluah dan BNN Kota Payakumbuh menyampaikan, berdasarkan perbandingan data yang bersumber dari bnn.go.id, jumlah kerugian negara akibat narkotika tercatat hingga Rp 84 triliun berdasarkan data tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan kasus korupsi dari data Indonesian Coruption Watch (ICW) ditahun 2020 yang mencatat kerugian negara sebesar Rp 39,2 triliun. Artinya dari kerugian negara, narkotika jauh lebih besar. Begitu juga dengan kasus yang tercatat di Payakumbuh. Penghuni Lapas Kelas II B Payakumbuh, didominasi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

“Artinya, kita harus terlibat aktif mengambil peran perang terhadap narkoba seperti diumumkan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2016 lalu itu. Ini memang kondisi darurat, jika kita diam, siap-siap saja kehancuran pada anak dan lingkungan kita. Tentunya ini juga akan berdampak luas bagi Indonesia masa depan,”ucap Koordinator Balai Wartawan Luak Limopuluah.

Presepsi masyarakat pada umumnya bahkan sudah sangat tak menguntungkan untuk program pencegahan saat ini, sebab kejahatan narkoba dianggap tak menakutkan dan tidak memalukan. Sehingga membutuhkan upaya lebih keras membangun stigma negatif agar, pelaku merasa tindak kejahatan narkoba memalukan.

“Begitu juga dengan hukuman yang lebih menakutkan, artinya tak ada lagi yang berani berbuat setelah merasakan hukuman kejahatan pertama. Sebab saat ini, tak jarang kita dengar, pelaku kejahatan narkoba berulang kali masuk penjara akibat kasus yang sama, namun tak kunjung jera,”tambah Koordinator BW yang juga koresponden Padang Ekspres ini.

Lantas soal framing berita yang tak tepat, bisa berdampak tak baik. Sebab tidak menjadi kabar buruk, namun sebaliknya menginspirasi pengguna baru,”Kehati-hatian dalam menulis pemberitaan agar framing berita tak mengispirasi pengguna baru narkotika, apalagi nanti narkoba dianggap sebagai sebuah trend,”pungkas Koordinator BW.(rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Payakumbuh

September Vaksin Moderna Mulai Diberikan – siarminang.net

September Vaksin Moderna Mulai Diberikan – Beritasumbar.com

[ad_1]

Payakumbuh,siarminang.net, – Bulan September ini vaksin Covid-19 Moderna akan mulai diberikan, Dimana rencana awalnya vaksin ini hanya akan diberikan untuk tenaga kesehatan (nakes) saja sebagai booster, namun karena cukup tersedia maka juga diberikan untuk masyarakat, tapi dalam jumlah terbatas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Payakumbuh Bakhrizal menjelaskan untuk tenaga kesehatan akan diberikan dosis ketiga, sedangkan untuk masyarakat akan diberikan kepada masyarakat yang belum pernah divaksin.

“Untuk nakes vaksin moderna ini digunakan sebagai vaksinasi booster, yang akan berfungsi supaya imunologi lebih terstimulasi sehingga dapat memperoleh kekebalan yang lebih baik,” kata Kadinkes yang biasa dipanggil dr. Bek itu kepada media di kantornya, Rabu (01/09).

“Sedangkan untuk masyarakat yang telah menerima dosis pertama vaksin sinovak tidak bisa diberikan vaksin moderna untuk dosis keduanya, tetap lanjut dosis keduanya dengan sinovak,” terangnya.

Lebih lanjut Kadinkes menyebut, untuk kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dari vaksin moderna ini, dari yang telah menerima vaksin tersebut kebanyakan merasakan nyeri badan pada bekas suntikan, demam, sakit kepala, dan nyeri otot atau sendi.

“Sebagai besar KIPI nya ringan dan singkat serta akan sembuh tanpa dengan pengobatan, serta gejalanya juga berbeda beda tergantung dari respon tubuh masing masing orang dalam menerima vaksin tersebut,” ujarnya.

Dr. Bek juga mengatakan bahwa keuntungan dari vaksin moderna ini, ketika bepergian ke luar negeri sudah bisa dipakai, sebab dibeberapa negara vaksin ini sudah diakui.

“Untuk sinovak tergantung dari negara yang akan dikunjungi, apakah mereka terima atau tidak,” jelasnya.

Sampai saat ini dr. Bek menyebutkan total vaksin moderna yang sudah di terima sebanyak 4.928 dosis yang diperuntukkan untuk nakes sebanyak 1.288 dosis dan masyarakat sebanyak 3.640 dosis.

“Untuk nakes kita hanya berikan bagi petugas lapangan yaitu di puskesmas dan rumah sakit. Sedang untuk masyarakat hanya untuk 1.820 orang, sebab dari 3.640 itu akan diberikan untuk dua kali dosis,” ujarnya.

“Untuk sinovak tetap kita berikan, karena kita masih menerima bantuan dari pemerintah pusat dan beberapa lembaga,” pungkasnya. (Humas)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Satpol PP Kota Payakumbuh Serahkan Bantuan Bola Dan Net Voli Untuk kegiatan Kepemudaan – siarminang.net

Satpol PP Kota Payakumbuh Serahkan Bantuan Bola Dan Net Voli Untuk kegiatan Kepemudaan – Beritasumbar.com

[ad_1]

Payakumbuh,siarminang.net, – Untuk menekan angka kenakalan remaja dan menjaga ketertiban umum di Kota Payakumbuh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Payakumbuh menyerahkan bantuan 40 net dan Bola Voli untuk kegiatan kepemudaan kepada masyarakat Kota Payakumbuh.

Plt. Kasatpol-PP Kota Payakumbuh Junaidi mengatakan alat olahraga tersebut merupakan bantuan dari Gonjong Limo Bandung yang diperuntukkan bagi generasi muda Kota Payakumbuh untuk mengisi waktu luang ke arah yang lebih positif.

“Alhamdulillah hari ini kita mendapat bantuan perlengkapan bola voli serta kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kepedulian dari Gonjong Limo Bandung untuk generasi muda Payakumbuh agar lebih produktif lagi,” kata Plt. Kasatpol-PP Junaidi kepada media di kantornya, Senin (23/08).

“Ini bertujuan agar nanti anak-anak kita bisa memanfaatkan waktu dengan berolah raga, lebih sehat lagi dan jauh dari pengaruh dan penyalah gunaan narkoba dan minuman keras,” ucapnya.

Junaidi menyebut akan menyerahkan peralatan olah raga tersebut ke kelurahan-kelurahan yang telah memiliki lapangan voli supaya bisa digunakan sebaik mungkin untuk membentuk anak muda yang lebih bugar dan sehat.

“Sampai siang ini sudah 25 kelurahan yang kami serahkan, terlihat antusias anak muda kita mendapatkan net dan volinya dan mereka tidak sabar untuk main voli sore nanti,” ujarnya.

Kasatpol-PP mengharapkan dengan diisinya waktu luang dengan berbagai kegiatan positif diharapkan Payakumbuh selalu aman, ketertiban umum selalu terjaga dan kenakalan remaja tidak ada lagi.

“Dengan begitu generasi muda kita akan lebih sehat dan dengan sendirinya kenakalan remaja dan gangguan ketertiban di Payakumbuh akan menurun,” pungkasnya. (Humas)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

DPRD Kota Payakumbuh Dengar Nota Penjelasan Wali Kota Terkait 2 Ranperda, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – siarminang.net

DPRD Kota Payakumbuh Dengar Nota Penjelasan Wali Kota Terkait 2 Ranperda, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – Beritasumbar.com

[ad_1]

Payakumbuh,siarminang.net,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh mendengarkan Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (23/8).

Rapat paripurna tentang Ranperda Pajak Daerah dan Ranperda Retribusi Daerah itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dan diikuti oleh anggota DPRD lainnya, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. Sementara itu, nota penjelasan wali kota dibacakan oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda.

Armen Faindal mengatakan rapat paripurna ini merupakan tahapan pembentukan dari peraturan daerah (Perda). DPRD nantinya akan memberikan pemandangan umum melalui fraksi dalam rapat selanjutnya.

Sekda Rida Ananda menyampaikan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang utama dan sangat penting bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah. Kontribusi PAD selama ini masih sangat terbatas terhadap pendapatan daerah yang rata-rata sebesar 11%.

“Hal ini masih menjadi hambatan dan tantangan kita. Oleh karena itu, evaluasi secara sungguh sungguh harus terus kita lakukan, sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan daerah, layanan, dan fasilitas kepada masyarakat,” kata Rida Ananda.

Kota Payakumbuh, sebagai daerah otonom sejak 10 tahun yang lalu telah menetapkan 10 peraturan tentang Pajak Daerah dan 3 peraturan tentang Retribusi Daerah. Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekda Rida menjelaskan, pertumbuhan usaha kuliner meningkat di Kota Payakumbuh. Hal ini didukung dengan pencanangan Payakumbuh sebagai City of Randang sehingga menjadikan Payakumbuh dikenal sebagai Kota Kuliner.

“Untuk itu semestinya kita mendorong penyesuaian regulasi guna pertumbuhan usaha dan ekonomi, seperti regulasi tentang pajak hotel dan pajak restoran,” ungkapnya.

Dijelaskan lagi, dengan telah disahkannya undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan penyederhanaan dan sinkronisasi beberapa regulasi yang saling berkaitan termasuk di dalamnya peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemko Payakumbuh mengusulkan penyederhanaan beberapa peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam dua rancangan peraturan daerah.

“Selain penyederhanaan regulasi di atas, rancangan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi daerah menguatkan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. PP Nomor 55 Tahun 2016 mengatur mulai dari pendaftaran wajib pajak sampai sanksi mulai perpajakan,” kata Sekda.

Berdasarkan evaluasi pajak dan retribusi daerah, diakui Sekda kalau masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan penerapan law enforcement. Hal ini menyiratkan perlu untuk melakukan peninjauan terhadap regulasi.

“Khusus terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang mana materi dasarnya sudah melalui kajian dari Pusat Studi Keuangan Akuntansi Negara Universitas Andalas, yang dilakukan dengan menggunakan metode survey terhadap seluruh wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang ada di Kota Payakumbuh, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi dengan ekonomi, maka dapat kami sampaikan dilakukan Penyesuaian tarif pajak hotel yang sebelumnya tarif yang ditetapkan adalah tarif maksimal yang ada pada Undang undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 3 klasifikasi,” jelas Sekda.

Sekda memaparkan untuk Tarif Hotel bintang 3 s/d bintang 5 sebesar 10 %, Tarif Hotel bintang 1 s/d bintang 2 sebesar 5 %, dan Tarif Hotel non bintang sebesar 5 %.

Sementara, penyesuaian tarif pajak restoran yang semula sebesar 10 % menjadi 2 klasifikasi yakni tarif restoran waralaba sebesar 10% dan tarif restoran non waralaba sebesar 5%.

Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) pada PBB P2 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 20.000.000,-.

Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah juga memuat optimalisasi pengelolaan pajak daerah terkait pemungutan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Khusus rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang diajukan saat ini yang pertama terkait Retribusi Jasa Umum, kedua terkait Retribusi Jasa Usaha, dan ketiga terkait Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada rancangan Peraturan Daerah ini, wali kota mengajukan penghapusan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, karena berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD pada Pasal “61” menjelaskan bahwa seluruh dan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit berstatus Pendapatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit masuk ke kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah.

Kemudian penghapusan retribusi penggantian bea cetak KTP dan akta catatan sipil, karena berdasarkan UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, Pasal 79 a menyatakan pengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak dikena biaya.

“Penambahan objek retribusi yang belum ada yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman diselenggarakan oleh Pemerintah. Hal ini kami ajukan mengingat perlunya peningkatan kualitas pelayanan bagi warga Payakumbuh,” tukuknya.

Wali kota juga mengajukan perubahan formulasi tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi dan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan perubahan indeks harga barang/jasa dan perekembangan perekonomian dengan mempedomani pasal 55 UU No 28 Tahun 2009, seperti tarif retribusi parkir tepi jalan umum.

Untuk Retribusi Jasa Usaha, Sekda menyampaikan kalau sama halnya dengan retribusi jasa umum. Retribusi jasa usaha diusulkan untuk dilakukan penyesuaian struktur dan besaran tarifnya.

Seperti retribusi pasar grosir dan pertokoan, diusulkan untuk struktur tarif berdasarkan dilakukan penyesuaian kategori letak dan posisi. Kemudan retribusi tempat rekreasi dan olah raga direncanakan penyesuaian tarif karena perubahan biaya layanan, indeks harga, dan perkembangan perekonomian.

Terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu, Sekda menjelaskan berdasarkan PP nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan PP 28 tahun 2002 tentang Bangun Gedung mengakibatkan perubahan nomenklatur yang semula bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

“Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah pada pasal 1 menyatakan “Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku”. Mengakibatkan penghapusan objek retribusi izin gangguan,” kata Sekda mengakhiri paparannya. (Relis)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer