Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, PAN Utamakan Kader

PADANG – Partai Amanat Nasional (PAN) mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada di 13 kabupaten dan kota mendatang. Tak hanya itu PAN juga membuka peluang bagi kader yang ingin bertarung pada Pilgub Sumbar.

Ketua DPW PAN Sumbar Ali Mukhni usai menggelar rapat bersama kader dan perwakilan DPD PAN di Rumah PAN, Ulak Karang, Padang Rabu (30/10) mengatakan rapat telah memutuskan untuk pendaftaran bakal calon kepala daerah dari PAN akan digelar selama 20 hari dibuka pada 1 November hingga 20 November mendatang,” katanya.

Dikatakan Ali Mukhni, pengusungan untuk calon yang bakal maju sebagai calon kepala daerah diprioritaskan kepada kader dari PAN. Skala prioritas untuk menjadi calon kepala daerah itu ialah dari kader PAN atau Ketua DPD PAN.

“Prioritas PAN jelas ketua DPD, ini dari DPP sudah diputuskan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika ada di luar kader, semuanya nanti akan kembali disurvei, jadi siapa saja bisa saja,” ungkapnya.

Untuk Pilgub Sumabr, PAN akan berkoalisi, namun hingga saat ini partai-partai yang akan menjadi koalisinya belum dapat sampaikan. “Calon yang mendaftar ke KPU harus direkomendasikan ketum dan sekjen DPP lewat tanda tangan adalah ketua DPW. Untuk koalisi saat ini masih dalam proses pendekatan, jadi kita lihat saja nanti, kita sudah jalin dan tinggal mencari tiga lagi,” ungkapnya.

Kemudian target untuk Pilkada 2020 mendatang, Bupati Padang Pariaman itu berharap Pilkada nanti bakal sama dengan Pileg 2014 lalu yaitu pemenangnya adalah dari PAN, harapannya juga demikian untuk Pilkada 13 kabupaten/kota nanti. “Mudah-mudahan 13 kabupaten dan kota itu jadi kepala daerahnya dari kader PAN dan juga gubernurnya dari PAN,” ujarnya.

Terkait biaya pendaftaran untuk Pilkada 2020 mendatang di luar dari kader PAN, Ali Mukhni menegaskan bahwa PAN tidak ada meminta uang pendaftaran untuk maju sebagai calon kepala daerah. “Tidak ada uang pendaftaran, kita tidak melihat bentuk uang pendaftaran segala macam, itu nanti kita serahkan ke DPD saja,” ujarnya. (rahmat)