Connect with us

News

Cerita Amien Rais Ungkap Fakta di Balik Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo

Cerita Amien Rais Ungkap Fakta di Balik Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo


Jumat, 24 Agustus 2018 – 06:24:50 WIB – 200

Prabowo dan Sandiaga Uno (Foto: Tagar News)

POLITIK – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengungkapkan, cerita dibalik penentuan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Menurut Amien, terpilihnya Sandiaga Salahuddin Uno tidak terlepas dari campur tangan langit.

“Kita tahu Pak Prabowo menggandeng ulama. Diajukan ijtimak ulama itu ada dua, UAS (Ustaz Abdul Somad) dan Salim Segaf. Dan ketika ditimbang-timbang lebih nendang UAS. Kemudian saya mengejar UAS tapi kemudian memang artinya tidak (mau). Tapi ini dari Allah, wisdom, bijaksana,” ungkap Amien dalam sambutannya di perayaan milad PAN ke-20 di Kantor DPP PAN, Kamis (23/8) dikutip dari laman Republika.co.id.

Ia menambahkan, rakyat akan terpecah jika Prabowo memilih UAS sebagai wakilnya. Sebab. Jokowi telah memilih Maruf Amin sebagai wakilnya. Kedua tokoh, kata Amien, adalah ahli fiqih.

“Satu tua dan satu muda bertempur perang ayat, perang hadis dan lain lain melebar bangsa kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa dirinya juga tertarik menggandeng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diduetkan dengan Prabowo. Namun, Anies menegaskan bahwa dirinya ingin tetap melanjutkan tugasnya di DKI Jakarta sampai tuntas.

“Tapi begitu Pak Sandiaga ini kemudian jelas dari Allah kita terima karunia Allah SWT. Kalau mau tahu rahasia dapur, saya kasih tahu. Saya berkali kali mengarah pada Anies Baswedan” ujarnya.

Amien pun mengaku bahwa nama Sandiaga Uno juga tidak kalah nendang terutama dikalangan emak-emak. Ia menganggap Sandiaga bukanlah tokoh yang jemawa.

“Macam mengejek jenderal kardus dan lain itu lupakan saja. Insya allah kita memetik kemenangan untuk bangsa dan seluruh masyarakat,” ucapnya.

Sandiaga pernah menceritakan awal mula ia dipinang oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sandiaga mengaku keputusan untuk maju melawan pasangan pejawat Jokowi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengejutkan, bahkan bagi dirinya sendiri.

“Ini datang sebagai suatu surprise buat saya,” kata Sandiaga di kediaman Ibunya, Mien R Uno, di Jalan Galuh II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/8).

Sandiaga menceritakan, pada awalnya Prabowo menetapkan pilihan utama kepada rekan politiknya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Namun, Anies menolak pinangan tersebut.

“Pak Anies mengatakan akan fokus di Jakarta,” ujar Sandiaga.

Penolakan itu disampaikan secara pribadi. Ketika itu, Sandiaga diundang untuk duduk bersama dengan Anies dan Prabowo. Kepada kedua politikus senior Partai Gerindra itu, Anies berkata ingin menuntaskan rencana dan janji-janjinya untuk warga Jakarta.

Saat itu juga, di hadapan Anies, Prabowo menodong Sandiaga. “Jadi saat itu saya langsung diminta oleh Pak Prabowo,” kata Sandiaga. (rep)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Republika.co.id

Tag: indonesia,metro,nasional,politik,tokoh

Makna Berkurban bagi Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar

Makna Berkurban bagi Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar

PADANG — Idul Adha menjadi momen yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat muslim di Indonesia, termasuk…

14 Atlet Sumbar Perkuat Indonesia di Ajang Asian Games 2018, Kadispora Sumbar Beri Support

14 Atlet Sumbar Perkuat Indonesia di Ajang Asian Games 2018, Kadispora Sumbar Beri Support

JAKARTA – Sebanyak 14 atlet Sumatera Barat dipanggil mengikuti Pelatnas untuk memperkuat tim Indonesia diajang Asian…

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

LOMBOK – Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,0 skala richter di Kabupaten Lombok Utara,…

Sapi Kurban Asal Tanah Datar Seberat 1 Ton Dilirik Jokowi

Sapi Kurban Asal Tanah Datar Seberat 1 Ton Dilirik Jokowi

TANAH DATAR – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun ini kembali sumbangkan sapi kurban untuk Sumatera Barat…

Minim Fasilitas Pengawasan dan Kesehatan, Kalapas Karan Aur Pariaman Minta Bantuan Pemda

Minim Fasilitas Pengawasan dan Kesehatan, Kalapas Karan Aur Pariaman Minta Bantuan Pemda

PARIAMAN – KaLapas Kls II Karan Aur Pariaman Pudjiono Gunawan minta bantuan Kepala Daerah setempat terkait minimnya…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer