Connect with us

News

Dandim 0312/Padang Arahkan Babinsa di Wilayah Objek Wisata Harus Ambil Bagian

Dandim 0312/Padang Arahkan Babinsa di Wilayah Objek Wisata Harus Ambil Bagian

[ad_1]

Selasa, 19 Juni 2018 – 21:51:20 WIB – 43

Sertu Iwan Agus, Babinsa Koramil 07/Bungus, sedang berdinas di Pantai Caroline Padang (19/6)

Pilwako Kota Padang 2018

PADANG – Sesuai petunjuk Komandan Kodim 0312/Padang Letkol.Kav.Eriyzal Satria, para Babinsa di wilayah Objek wisata harus ambil bagian dalam pengamanan. Arahan Dandim bahwa untuk semua kegiatan di objek wisata kota Padang pada saat Lebaran 2018, harus ikut diamankan oleh Babinsa.

Hal tersebut diungkapkan Danramil 07/Bungus Kodim 0312/Padang, Sumbar, Kapten.Inf. Joni Efendi, Selasa (19/6/2018). Ia menjelaskan bahwa Babinsa berkewajiban melaksanakan pengaman untuk menciptakan kenyamanan Wisatawan/ Pengunjung.

“Menyikapi perkembangan situasi saat ini, pengamanan yang dilakukan oleh Babinsa didaerah wisata adalah upaya untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung kelokasi wisata. Tujuannya adalah supaya para pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara merasa aman “ujar Danramil

Dari salah satu lokasi objek Wisata di Padang tampak Sertu Iwan Agus Babinsa Koramil 07/Bungus, tetap berdinas. Pantai Caroline Padang merupakan daerah binaan Babinsa Iwan.

“Kami tidak boleh lengah, dalam pengamanan lokasi wisata ini. Karena pengunjung wisata Pantai ini pada saat libur bersama, dalam lebaran ini sangat banyak dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal yang membahayakan wisatawan sangatlah besar, “ujar Sertu Iwan, saat mengamati kondisi anak-anak yang bermain dipinggir pantai, Selasa (19/6/2018)

Dikatakan Sertu Iwan, bahwa dalam pengamanan itu ia selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas terkait seperti Babinkamtibmas, Penjaga Pantai, Basarnas, dan masyarakat setempat.(romeo)

Editor/Sumber: romeo

Tag: metro,padang,pariwisata,sumatra-barat

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Sumbar Akan Direalisasikan

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Sumbar Akan Direalisasikan

JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menghadiri Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan…

Heboh Perwakilan NU Diundang ke Israel, Ini Kata PBNU

Heboh Perwakilan NU Diundang ke Israel, Ini Kata PBNU

NASIONAL – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas menegaskan tidak ada kerja sama antara NU dan…

Indonesia Terpilih Jadi Dewan Keamanan PBB, Ini Reaksi Presiden Jokowi

Indonesia Terpilih Jadi Dewan Keamanan PBB, Ini Reaksi Presiden Jokowi

NASIONAL – Presiden Joko Widodo bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK)…

Harlah Pancasila ke-73 di Pariaman, Kapolres Bacakan Sambutan Presiden RI

Harlah Pancasila ke-73 di Pariaman, Kapolres Bacakan Sambutan Presiden RI

PARIAMAN – Pemko Pariaman gelar Upacara dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-73 Tahun 2018 di Halaman…

Inilah Hasil Pertemuan Amien Rais, Prabowo dan Habib Rizieq di Makkah

Inilah Hasil Pertemuan Amien Rais, Prabowo dan Habib Rizieq di Makkah

JAKARTA – Silaturahim Amien Rais, Prabowo Subianto dan Habib Rizieq menghasilkan kesepakatan bahwa umat Islam dan anak…



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer