Connect with us

Padang

Deki Susanto Ditembak, Bukan Melawan – siarminang.net

Deki Susanto Ditembak, Bukan Melawan – Beritasumbar.com

SIARAN PERS PBHI WILAYAH SUMATERA BARAT

Nomor 001/BPW/PBHI-SB/II/2020

Teka teki di balik penembakan terhadap Deki Susanto (DS) pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian Sektor Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada saat penangkapannya, semakin mendapat titik terang. Sebelumnya, beredar informasi yang seolah mesjustifikasi DS mencoba melawan petugas dengan menggunakan sebilah golok (sebagian lagi mengatakan pisau), sehingga melukai tangan petugas. Bahkan, DS dikatakan telah melakukan penusukan. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian mulai dari Humas Polda Sumbar hingga Kapolres Solok Selatan. Klarifikasi tersebut perlu dipertanyakan. Terlebih lagi sejak awal, kepolisian hingga kini belum memperlihatkan kepada publik bukti yang meyakinkan DS telah melawan sehingga harus dilumpuhkan.

Terungkapnya fakta baru bahwa DS telah ditembak pada bagian kepala (organ vital) tanpa tembakan peringatan terlebih dahulu, pasca beredarnya 2 (dua) video yang mengarah kepada adanya kesalahan fatal petugas dalam proses penindakan yang berujung maut bagi korban (DS), dan kesaksian istri korban, serta telah diturunkan Tim Lidik untuk Polda Sumbar mengindikasikan kepolisian telah lalai dalam proses penangkapan DS yang berujung pada kematian korban.

Dari pemantauan yang dilakukan PBHI Sumbar, mencatat beberapa hal penting. Pertama, penembakan terhadap DS dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh ±6 (enam) anggota kepolisian adalah pelanggaran HAM yang serius melalui tindakan (by action). Penembakan tersebut jelas tidak dibenarkan dan termasuk kepada pembunuhan di luar proses peradilan (extra judicial killing). UU Kepolisian dan Hukum Acara Pidana kita mengatur bahwa penegakan hukum harus menghormati asas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasinya selaku warga negara. Seseorang yang diduga melanggar suatu peraturan perundang-undangan (hukum) harus dihormati haknya untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Karena itu, patut diduga seperangkat peraturan perundang-undangan terkait penggunaan kekuatan dan senjata oleh petugas, Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI, Penggunaan Kekuatan dan Tindakan, SOP ataupun prosedur tetap penggunaan senjata, telah dilanggar oleh petugas di lapangan.

Kedua, Terduga pelaku penembakan harus dipecat dan diberhentikan secara tuidak hormat dari tugas sebagai anggota kepolisian. Jajaran pimpinan terkait juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan anggota sesuai mekanisme yang berlaku di tubuh kepolisian. Lebih penting lagi, pelaku harus dihukum berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan PBHI meminta hentikan praktik impunitas (pelaku tidak mempertanggunggjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku).Untuk itu PBHI meminta kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pelaku secara profesional, transparan dan bertanggungjawab.

Ketiga, hentikan pengalihan opini atas apa yang terjadi di lapangan. PBHI meminta, kepolisian tidak memberikan informasi hanya berdasarkan keterangan dari anggota sebelum mendapatkan fakta yang utuh tentang kejadian yang sesungguhnya. Informasi yang hanya berdasarkan keterangan anggota justru terkesan bagi publik sebagai bentuk perlindungan anggota. Jangan terkesan bahwa informasi yang disebarkan secara tidak utuh, dianggap sebagai berita hoaks yang biasa menjadi objek kriminalisasi bagi masyarakat. Akankah sebaliknya jika kepolisian yang dipandang menyebarkan berita hoaks juga dapat diproses secara pidana? Pertanyaan kritis ini tentu akan muncul di tengah-tengah masyarakat. PBHI meminta, ke depan kepolisian benar-benar bekerja dalam batas koridor sebagaimana fungsi dan tugasnya menurut UU 02/2002 (UU POLRI), yaitu memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan, dan tugas pokok POLRI adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Padang, 01 Februari 2021

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat

MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H.
Ketua
IHSAN RISWANDI, S.H.
Sekretaris  



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Padang

Rezka Tegaskan Demokrat Solid dan Tegak Lurus dengan AHY – siarminang.net

Rezka Tegaskan Demokrat Solid dan Tegak Lurus dengan AHY – Beritasumbar.com

Padang,siarminang.net, – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Rezka Oktoberia dan Darizal Basir memimpin jalannya deklarasi penolakan Kongres Luar Biasa (KLB) bersama dengan seluruh jajaran Fraksi Partai Demokrat tingkat Provinsi dan Kabupaten Kotamadya se-Sumatera Barat.

Rezka Oktoberia mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di salah satu tempat makan di Kota Padang ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas Partai Demokrat di Sumbar. “Kami ingin tunjukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar, bahwa kami partai Demokrat tetap solid bersama Ketum AHY, kata Rezka.

Dalam deklarasi tersebut, Rezka juga menyoroti soal upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum mantan Kader Demokrat ini sebagai usaha yang inkonstitusional dan ilegal. “Saya menilai, langkah-langkah ini merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak mendasar karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang telah disepakati secara bersama pada Kongres V Partai Demokrat,” ujar Rezka kepada wartawan yang hadir.

Rezka juga menegaskan bahwa dirinya dan seluruh kader Demokrat se-Sumbar tetap tegak lurus terhadap kepemimpinan Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah untuk periode 2020-2025. “Bersamaan dengan ini juga saya sampaikan bahwa saya, Rezka Oktoberia, anggota DPR RI Fraksi Demokrat dan Deputi Operasi dan Kampanye DPP Partai Demokrat, senantiasa tegak lurus terhadap Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum yang dipilih secara demokratis dan sah melalui Kongres V Partai Demokrat,” tegas Rezka.

Selain itu, Rezka juga menambahkan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam KLB tersebut tidak memiliki legal standing sebagai pemilik suara yang sah di Partai Demokrat. “Saya tegaskan bahwa siapapun peserta yang hadir dalam KLB tidak mempunyai legal standing sah sebagai pemilik suara di Partai Demokrat,” pungkas Rezka.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPR RI Demokrat yang lain, Darizal Basir, yang secara tegas mengatakan bahwa KLB tersebut tidak punya dasar hukum yang jelas. “AHY adalah ketua umum yang sah dan legal sesuai AD/ART Partai, juga legal menurut aturan perundang-undangn berlaku, juga merupakan panji-panji partai, yang wajib dijaga kehormatan dan marwahnya,” tegas Darizal

Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi upaya-upaya KLB yang digagas oleh sekelompok oknum mantan kader Partai Demokrat yang beberapa hari lalu sudah diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat.

“Kami terus berjuang mempertahankan kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat dari gangguan siapapun dan kami tetap memperjuangkan harapan rakyat dan melanjutkan kerja kerja politik untuk rakyat”, tutup Rezka yang juga Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI.(rel)



Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – siarminang.net

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net – Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng Kompak (GMK), dimana organisasi yang ada di Sumatera Barat yàng bersekretariat di Kota Padang setiap bulanya dilakukan rapat kerja(raker), dan kali ini dilaksanakan di Pasir Jambak Kota Padang.

GMK yàng berorientasi berbagai  kegiatan sosial kemasyaraktan itu sampai tahun keempat semenjak dideklasikan di Kota Padang semakin kompak dengan capaian hingga 150 orang anggota yang terdaftar dan tergabung di dalam organisasi tersebut.

Ketum ( Ketua Umum) Etika Khair  mengatakan GMK merupakan organisasi yang berbasis serta orientasi kepada sosial masyarakat dengan program kerja bakti sosial, olahraga, keagamaan dan jalin silaturahmi antar sesama anggota serta masyarakat dalam menciptakan kebersamaan, kekompakkan dengan mengedepankan kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat serta menunjukkan nilai nilai positif.

Organisasi yang berazazkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan sesuai undang undang dasar  dengan Ad/Art organisasi.

Kegiatan organisasi GMK merupakan organisasi non politik apalagi politik praktis, GMK lebih mengedepankan Jalin silaturahimi antar lembaga masyarakat dan para anggota yang terlibat, sehingganya GMK akan terus berpacu dalam pengembangan hingga ke daerah daerah Se-Sumatera Barat.

“Logo Minang Kompak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang Solid dalam berorganisasi yang telah terhimpun dalam Grup,” kata Etika. Pada kegiatan tersebut tampak kekompakkan pengurus,  Sekretaris dan Bendarhara Srikandi organisasi Wirdawati sebagai Sekrataris dan Raudah pengelola Keuangan organisasi. (Syamsul)



Sumber

Baca Selengkapnya

adat

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – siarminang.net

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – Beritasumbar.com

Polemik SKB tiga Menteri kembali menuai tantangan berat dari berbagai elemen di Sumatera Barat, selain tokoh ulama dan tokoh adat; saat ini juga di sampaikan oleh organisasi Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Hal ini dibenarkan oleh Taufikul Hakim selaku Ketua Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII Sumbar) disaat acara pelantikan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Padang (28/2/2021)

Pernyataan sikap disampaikan oleh ketua PD PII Kota Padang terpilih Esa Kurnia (Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang) dalam sambutannya di Aula Dinas Pendidikan Padang. Kemudian turut diperkuat oleh Taufikul Hakim bahwa pernyataan tersebut juga telah mewakili aspirasi para pengurus PII se-Sumatera Barat

Bersama Esa Kurnia (mahasiwa UIN Imam Bonjol Padang) sebagai Ketua Umum, juga dilantik saudari Ega Yulia Putri (Mahasiswa Staipiq Sumbar)  sebagai Sekretaris Umum, Chairun Nissa (Mahasiswa Staipiq Sumbar) sebagai Korda PII Wati dan Muhammad Adib Dzachwan (Siswa MAN 2 Padang) selaku Komandan Brigade. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum PW PII Sumatra Barat (Sumbar) Taufikul Hakim.

“Kami meminta SKB 3 Mentri tentang pakaian seragam dan atribut di sekolah ditinjau ulang & di revisi karena mencidrai norma anak bangsa, terutama generasi Minangkabau yang menjunjung tinggi norma adat bersyandi syarak, syarak bersandikan kitabullah” ujar Taufikul Hakim.

Sementara PD PII Kota Padang menilai, pijakan SKB Tiga Menteri sangat bertentangan dengan nilai agama dan keyakinan pada diri peserta didik. “Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menempatkan berpakaian sesuai ajaran agama adalah pilihan pribadi, melarang membuat aturan yang mewajibkan atau melarang berpakaian agama tertentu, bahkan pada usia didik (SD/SMP/SMA), terkesan ingin memisahkan agama dengan pendidikan itu sendiri,” kata Esa Kurnia.

SKB 3 menteri juga di nilai PII juga mengabaikan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia” Ujar Esa

Disamping itu SKB tiga Menteri itu di anggap sangat prematur, gegabah dan terkesan tergesa-gesa serta mengabaikan fungsi musyawarah dan munfakat; tanpa didahului oleh dialog dengan berbagai pihak, seperti pemangku adat, tokoh budaya, tokoh agama di daerah-daerah.

Lebih jauh Esa menjelaskan “Karena basis SKB tiga Menteri adalah kejadian di SMKN 2 Padang, bahkan terbitnya SKB tiga Menteri, tanpa didahului dengan pemeriksaan internal oleh Pemerintah sendiri, juga tanpa menunggu hasil investigas lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman terhadap dugaan pelanggaran di SMKN 2 Padang”

Perlu ditegaskan kembali soal agama adalah soal privasi dan hak setiap warga, jadi tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan lain bahkan terhadap agama lain. Dalam Islam ada konsep “Lakum Dinukum Waliyadin – Untukmu Agamamu Untukku Agamaku,” ungka Esa. Dalam pernyataan sikap ini, PII Kota Padang .

Maka dari itu PII Sumatera Barat menudukung penolakan SKB tiga Menteri oleh MUI Sumatra Barat, Lembaga Kerapatan Ada Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang serta Taushiyah MUI Pusat, tanggal 11 Februari 2020. Dengan ketentuan, sekolah dapat membuat aturan pewajiban atau imbauan untuk menggunakan seragam sesuai agama dan keyakinan peserta didik. Ketentuan tersebut, harus dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.”

PII Kota Padang meminta pelajar Islam di Kota Padang agar tetap tenang, tidak terpengaruh, dan jangan menanggalkan jilbab. Tapi jika diperlukan bersama dengan berbagai elemen ormas Islam, Pelajar, Mahasiswa & Pemuda Islam se-Sumatera Barat PD PII siap melanjutkan aksi “bela adat dan agama”  Ujar para pengurus PII penuh bersemangat.



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer