Connect with us

News

Deklarasi Lawan Hoax, Warganet Depok Ajak Masyarakat Posting Konten Positif

Deklarasi Lawan Hoax, Warganet Depok Ajak Masyarakat Posting Konten Positif

[ad_1]

Warganet Depok gelar deklarasi lawan Hoax di Lapan Doubelas Palembang Resto, Jl. Margonda Raya no 301 A Beji Kemiri, Depok Jawa Barat, Jumat (25/10).

DEPOK – Komunitas pegiat medis sosial dari Depok dan sekitarnya yang terdiri dari kalangan youtuber, blogger dan para content creator bersama insan media yang tergabung dalam forum jurnalis pesantren melakukan diskusi dan deklarasi gerakan melawan hoaks melalui penyebaran konten positif dalam rangka ikut berkontribusi mensukseskan program pembangunan nasional 5 tahun mendatang.

Gerakan itu untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam mencerna informasi dan aktif memposting konten positif yang menumbuhkan optimisme serta rasa persatuan demi suksesnya Pemerintahan 5 tahun kedepan.

Ketua Panitia Diskusi Hafyz Marshal menjelaskan, kegiatan itu dikemas dalam dikusi dengan tajuk “Gerakan Warganet Menangkal Hoax Demi Persatuan Bangsa dan Suksesnya Pemerintahan 5 Tahun Kedepan”. Dan telah dilaksnakan pada Jumat siang (25/10/2019) di Lapan Doubelas Palembang Resto, Jl. Margonda Raya no 301 A Beji Kemiri, Depok Jawa Barat.

“Peran Warganet diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya optimisme bangsa dalam mensukseskan berbagai program pemerintahan nasional karena ranah media sosial terbukti menjadi penggerak utama dalam menghasilkan beragam opini, wacana dan kesadaran masyarakat terhadap sesuatu yang terjadi dan berjalan seperti pelaksanaan pembangunan nasional,” kata Hafyz.

Sementara itu, ibu Rita Nurlita KaDiskominfo Kota Depok mengatakan, kegiatan yang diinisiasi oleh FPMSI dan Forum Jurnalis Pesantren dan didukung oleh media Kataindonesia, Kabardepok dan Siarandepok harus bisa mengajak dan menjadi gerakan masif Warganet untuk menyebarkan narasi positif dan optimisme guna mengajak masyarakat merajut persatuan dan menggapai Kemajuan Bangsa.

“Gerakan Melawan Hoax dengan Posting Konten Positif bersama ini ditujukan sebagai tekad merajut kembali persatuan dan menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat demi persatuan dan Kemajuan bangsa. Terlalu sia-sia jika ruang media publik hanya dipenuhi oleh berita berita hoax yang dapat memecah belah bangsa, padahal bangsa kita punya banyak hal yang dapat diunggulkan yang bisa menjadi kebanggaan dan dapat dipublikasikan di jagat media maya,” kata Rita dalam penyampaiannya.

Sementara itu, DR. Arbi Sanit Pengamat Politik UI berujar bahwa hoax mengambil kebebasan berpendapat , diperlukan sebuah upaya dan komitmen bersama, untuk melawan hoax di era millennial ini.

“Salah satu cara yang mungkin adalah mengajak warganet lebih kritis terhadap informasi dan terus memberikan literasi cerdas sehingga tumbuh kesadaran bahwa dunia maya dioptimalkan untuk posting posting tentang kemajuan dan keunggulsn bangsa,” kata Arbi Sanit.

Sedangkan DR Indra Samego Pengamat Politik LIPI mengungkapkan Mari berkontribusi dalam kemajuan bangsa dengan ikut berperan melawan hoax.

“Saya sebagai peneliti dan akademisi mengimbau agar para masyarakat memfilter berita yang diterima jika tidak jelas sumbernya dan meraguksn isinya apalagi berita hoax, Pasalnya media sosial menawarkan hal yang baru bagi Warganet saat ini tapi belum tentu hal yang benar,” ucap Indra Samego.

Selain itu, Hafid Nasir Anggota DPRD Kota Depok mengajak insan muda milineal agar melek informasi dan kritis terhadap informasi yang beredar di dunia Maya.

“Saring sebelum sharing, saya mengajak insan muda agar berkolaborasi mendukung gerakan melawan hoax dan isu propaganda negatif agar kedepan kita bisa awasi dan dukung program pembangunan oleh pemerintahan mendatang,” ujar Nasir.

Sementara dari insan media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Pesantren, Lukman Hakim selaku koordinator nya mengatakan bahwa insan media tergabung dalam Forum Jurnalis Pesantren siap dan solid dengan pemberitaan tanpa hoax.

“Insan media solid untuk menjaga pemberitaan yang benar, dan media harus bisa mengedukasi dan menjadi garda terdepan melawan hoax demi persatuan bangsa,” kata Lukman.

Rohmat Rospari CEO Media SiaranDepok juga menambahkan bahwa media adalah sebagai mata dan telinga masyarakat.

“Media seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mengambil kesimpulan berdasarkan informasi dari sumber yang kredible. Untuk itu, disinilah pentingnya peran media sebagai salah satu instrumen pendidikan politik kewarganegaraan untuk konsisten memberitakan dan memberikan literasi kepada masyarakat,” Kata Rohmat Rospari.

Pada kesempatan yang sama, Utoyo CEO media KabarDepok menyarankan bahwa Media harus memainkan peran pentingnya dalam rangka mencegah berbagai upaya provokasi yang memecah belah bangsa yang bertujuan bisa menghambat program pembangunan nasional.

“Media harus memberitakan konten-konten dan narasi yang menumbuhkan optimisme dengan mengajak semua komponen bangsa untuk merajut persatuan dan mensukseskan agenda pembangunan nasional,” ucap Utoyo.

Selain pemaparan diskusi, warganet juga mendeklarasikan gerakan melawan hoax demi persatuan bangsa dan suksesnya program pemerintahan 5 tahun kedepan yang berisi sebagai berikut:

Kami Warganet dan Jurnalis Pesantren Menyatakan:

PERTAMA, siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 serta merawat Kebhinekaan Demi Persatuan Indonesia.

KEDUA, Siap Melawan Berita Hoax , Ujaran Kebencian Atas Dasar SARA Maupun Penyebaran Radikalisme di Media Publik Dengan Memproduksi Konten-Konten Positip Yang Menumbuhkan Optimisme Dan Keunggulan Bangsa Serta Semangat Persatuan Nasional.

KETIGA, Siap Bergotong Royong Menjaga Kondusifitas Di Ruang Media Publik Demi Suksesnya Program Pemerintah dan Keberlamjutan Pembangunan 5 Tahun Kedepan Menuju Indonesia Maju. (Hafiz)

MENTAWAI – Dinas Kesehatan Lantamal ll Padang melelaui Lanal Tuapejat berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten…

Oleh : Zulkarnain Fuad
Menimbulkan kepanikan dan ketakutan massal adalah salah satu alasan penting aksi teror…

MENTAWAI – Untuk pemerataan jaringan Telekomunikasi di seluruh pelosok daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas…

PADANG PARIAMAN — Jelang pilkada serentak 2020, Tokoh ranah dan rantau bersama Warga VII Koto (Kecamatan, VII Koto…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer