JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Marzuki Alie mengaku sudah mengetahui hasil yang disampaikan Menkumham. Ia pun mengaku pihaknya sudah siap kalah dan bahkan sudah menyiapkan siaran pers terkait pengumuman hari ini.

“Langsung ke Pak Rahmad (jubir PD KLB) udah ada kok. Udah ada rilis persnya, kami sudah siapkan. Kami tahu, kami siap untuk kalah, pers rilisnya sudah ada,” kata Marzuki saat dihubungi wartawan, Rabu (31/3/2021) dilansir dari okezone.

Adapun Menkumham yang mempersilakan kubu KLB Moeldoko untuk menggugat ke pengadilan, pihaknya masih sedang mempelajari hal itu.

Sebelumnya, pengesahan pengurus Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Maka, persoalan kekisruhan di partai berlambang bintang mercy itu sudah selesai.

“Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers soal Partai Demokrat secara virtual, Rabu (31/3/2021).

Menurut Mahfud, bila ada persoalan di luar urusan administrasi negara, maka itu bukan lagi urusan pemerintah.

“Ini sudah keputusan di bidang administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.

“Dari hasil pemeriksaan dari dokumen fisik ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan dmikian pemerintah menyatakan bahwa pengesahan KLB Deliserdang ditolak,” ujarnya. (rn/*)

JAKARTA – Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly akan menyampaikan perkembangan Partai Demokrat. Salah satunya mengumumkan pendaftaran pengurus PD hasil KLB.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad mengatakan, seluruh kelengkapan dokumen yang diminta Kemenkumham sudah dilengkapi dan diserahkan.

Menurutnya, kini kubu PD KLB yang dipimpin Ketua Umum Moeldoko masih menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tentang sah tidaknya kepengurusan KLB Sibolangit.

“Dokumen yang diperlukan untuk pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko sudah disampaikan ke Kemenkumham dan sudah lengkap sejak minggu lalu,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).

Rahmad meminta semua pihak untuk menunggu keputusan yang diambil pemerintah. Karena itu, semua pihak diminta tak mempengaruhi kinerja Kemenkumham.

“Biarkan Kemenkumham bekerja dengan tenang dan nyaman. Jangan didesak desak. Kita tunggu saja hasilnya dengan sabar,”tandasnya. (aci)

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Max Sopacua sempat menyinggung ‘sosok tak tersentuh hukum’ dalam konferensi pers (konpers) yang digelar di Kawasan Hambalang, Bogor. Meski tak merinci secara pasti sosok yang dimaksud, Max menengarahi dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus pembangunan Wisma Atlet Hambalang.

Pernyataan Max ini didasari kesaksian dari mantan Wakil Direktur PT Keuangan Permai Group Yulianis yang secara terang benderang menyebutkan Ibas terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut. “Mas Ibas sendiri sudah disebutkan saksinya. Yulianis juga menyebutkan juga,” kata Max di Hambalang, Kamis 25 Maret 2021.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis PD kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya memiliki sikap tegas dan jelas terkait Hambalang.

Pertama, kata Herzaky, silahkan jika para penegak hukum ingin membuka kasus ini kembali. “Jadikan prosesnya tetap terang-benderang seperti di era Bapak SBY. Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih,” ungkapnya saat dihubungi, Jumat (26/3/2021).

Kedua, lanjut Herzaky, gerombolan pelaku GPK-PD dan KLB ilegal jika memang punya bukti baru yang bisa membantu pengungkapan kasus ini kembali, segera bawa dan serahkan kepada penegak hukum terkait.

“Jika memang tidak punya bukti apa-apa, jangan sibuk menebar fitnah dan hoax. Sebaiknya diam saja, daripada mengotori ruang publik dengan kata-kata yang tak bermanfaat,” ujarnya.

Ketiga, pria yang akrab disapa Zaky itu mengimbau para kubu Moeldoko yang disebutnya sebagai ‘begal politik’ yang tergabung dalam gerombolan pelaku GPK-PD dan KLB ilegal untuk tidak membuat narasi-narasi kosong apalagi bohong dan fitnah. “Jangan seperti yang dikatakan pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Bunyinya saja besar, tapi tak ada isinya. Berhenti mencari sensasi yang tidak penting dan hanya melempar kegaduhan di masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, Zaky juga mengajak semua pihak untuk menjaga iklim negeri ini tetap sejuk. Menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap kondusif. Dan, bersama-sama selamatkan demokrasi di negeri ini.

“Mari bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY, bekerja nyata untuk membantu rakyat yang sedang susah, seperti yang sudah kita lakukan selama setahun terakhir. Mari saling sumbang saran dan memberikan solusi untuk permasalahan bangsa,” tandasnya. (aci)