Connect with us

Berita

Di Hari Sumpah Pemuda, Fadli Zon Terima 9 Kategori Rekor MURI – Fadli Zon

Di Hari Sumpah Pemuda, Fadli Zon Terima 9 Kategori Rekor MURI

[ad_1]

 Rabu, 28 Oktober 2020, Fadli Zon menerima 9 Anugerah dari Museum Rekor Dunia – Indonesia Rekor MURI untuk kategori kolektor dan inisiator. Sembilan Kategori MURI tersebut diantaranya: 1) Kolektor Color Proof Prangko Seri 25 Tahun Queen Wilhelmina Terlengkap; 2) Kolektor Prangko Label/Stiker Terpanjang; 3) Kolektor Cap Sampul Hari Pertama Terbanyak; 4) Kolektor Wayang Nusantara Terlengkap dan Terbanyak; 5) Insan Indonesia Pertama yang menjabat Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC); 6) Pemrakarsa Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership (IPPP) yang melibatkan 16 negara pasifik; 7) Pemrakarsa Open Parliament; 8) Pemrakarsa Perlombaan Panjat Bambu Betung di DPR RI selama  5 tahun berturut-turut dimulai tahun 2015-2019; 9) Pemrakarsa Pameran Seni Rupa “Kepada Republik” di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut.

Penghargaan MURI untuk kategori kolektor diantaranya; (1) Kolektor Color Proof Prangko Seri 25 Tahun Queen Wilhelmina Terlengkap sebanyak 58 Buah, 2) Kolektor Prangko Label/Stiker Terpanjang = 92 Meter atau sebanyak 1389 Keping Prangko yang bersambung; 3) Kolektor Cap Sampul Hari Pertama Terbanyak dari Bahan Karet Terbanyak = 400 buah periode tahun 1980 – 2000an; 4) Kolektor Wayang Nusantara Terlengkap dan Terbanyak (total lebih dari 6700 buah). 

Sejak Agustus 2017 silam Fadli Zon terpilih sebagai Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI). PFI sendiri selain menjadi ajang perkumpulan para kolektor, PFI juga selalu berusaha menjadi agen atau promotor yang mempromosikan kegiatan filateli kepada kalangan pelajar. Kita ingin turut membentuk karakter bangsa melalui kegiatan yang bisa mendorong orang pada kegiatan literasi

Sudah sejak lama Fadli Zon mengoleksi prangko. Rekor MURI terakhir untuk kategori kolektor prangko di tahun 2018 mendapat 4 Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) diantaranya: 1) Kolektor Kartu Pos Bergambar Periode Hindia Belanda Terlengkap dan Terbanyak; Kolektor Sampul Hari Pertama (SHP) Prangko Indonesia Terbanyak; Kolektor Lukisan Prangko Indonesia (Artist Drawing) Terbanyak; Kolektor Cetak Percobaan (Proof) Prangko Indonesia Terpanjang. Selain kolektor prangko, Fadli Zon juga memiliki beragam koleksi wayang di antaranya wayang tengul, klitik, suket, dan wayang kulit purwa. Koleksi ini sebagai upaya melestarikan wayang sebagai salah satu budaya bangsa yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda tahun 2020, selain menerima empat rekor MURI sebagai kolektor, Fadli Zon juga menerima lima Rekor Dunia-Indonesia untuk kategori Inisiator sebagai berikut: 1) Insan Indonesia Pertama yang menjabat Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Fadli Zon telah dua periode memimpin Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi tersebut, yakni tahun 2015 – 2017 dan Periode Tahun 2017-2019. GOPAC adalah organisasi anggota parlemen dunia berbasis di Kanada dengan fokus utama pada pemberantasan korupsi. GOPAC hingga saat ini memiliki 50 cabang di lima benua. GOPAC Indonesia merupakan salah satu bagian dari GOPAC di level internasional;

2) Pemrakarsa Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership (IPPP) yang melibatkan 16 negara pasifik. Konferensi IPPP dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di hotel Grand Hayatt, Jakarta. Konferensi IPPP diikuti oleh 16 negara Anggota Pacific Island Forum (PIF) seperti: Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru, dan Vanaatu;

3) Pemrakarsa Open Parliament. Di tahun 2018, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR RI berkomitmen untuk mendukung dan menginisasi Open Parliament.  DPR RI bersama Westminster Foundantion for Democracy (WFD) sepakat mendukung semangat dan praktik Keterbukaan Parlemen atau Open Parliament. Pelaksanaan keterbukaan parlemen bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif. Inisiatif Open Parliament adalah kesinambungan dari Open Government Partnership (OGP), dimana Indonesia memegang andil penting sebagai salah satu pendiri OGP. Sedikitnya sembilan parlemen yang telah mendeklarasikan keterbukaan parlemen, yakni Chile, Perancis, Georgia, Ukraina, Kostarika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo;

4) Pemrakarsa Perlombaan Panjat Bambu Betung di DPR RI selama  5 tahun berturut-turut dimulai tahun 2015-2019. Lomba Panjat Bambu Betung merupakan salah satu lomba di Pesta Rakyat di DPR RI dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan.  Lomba Panjat Bambu Betung ini sekaligus upaya mensosialisasikan bambu betung bagi masyarakat yang sangat bermanfaat dan mudah tumbuh tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama. Tak hanya itu, melalui lomba ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran setiap peserta dalam kesadaran ramah lingkungan;

5) Pemrakarsa Pameran Seni Rupa “Kepada Republik” di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut. Pameran Seni Rupa dengan tema “Kepada Republik” dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2015-2019. Pameran ini diselenggarakan di pelataran Gedung DPR RI. Fadli Zon mengatakan parlemen sebagai rumah rakyat perlu menyediakan art space (ruang seni) bagi para seniman sebagai bentuk apresiasi atas hasil karya seni anak bangsa. Apalagi, seni dan politik kerap tak bisa dipisahkan. Menurutnya, menyikapi perbedaan politik dengan wajar dan cerdas merupakan bagian dari ekspresi seni pula.

Penyerahan Rekor MURI tersebut diberikan secara simbolik oleh Panitia MURI dan disaksikan secara virtual oleh Jaya Suprana. Acara penganugerahan digelar secara sederhana di Rumah Kreatif Fadli Zon, Bumi Cimanggis Indah Blok B1 no.9, Depok. Sejumlah koleksi prangko dan wayang turut dipamerkan dalam acara tersebut. Turut hadir beberapa sahabat diantaranya; Neno Warisman, Gita Noviandi, Mahpudi, Refly Harun, Gunawan, Wahyu Dewanto, Sadar Subagyo,  Clara Sinta, Helmy Faishal Zaini, Iis Sugianto.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer