Connect with us

News

Didemo Puluhan Pedagang, PT KAI Tetap Lakukan Penertiban di Kawasan Lubuk Alung

Didemo Puluhan Pedagang, PT KAI Tetap Lakukan Penertiban di Kawasan Lubuk Alung


PADANGPOS.COM (Padang) — Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Advokasi Pedagang Pasar A Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, unjuk rasa ke kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatra Barat (Sumbar) Rabu, 18 September 2019.

Aksi unjuk rasa itu, terkait Surat Peringatan dari pihak PT KAI tentang permintaan pengosongan ruko di Pasar Lubuk Alung Los P Stasiun Lubuk Alung. Setidaknya, ada tiga pernyataan sikap yang massa aksi sampai di hadapan pelataran kantor PT KAI Divre II Sumbar.

Forum Advokasi Pedagang Pasar A Lubuk Alung tersebut, menolak pengosongan ruko yang ada di Pasar Lubuk Alung dalam waktu dekat. Alasannya, ruko tersebut merupakan perekonimian dan keberlangsungan hidup pedagang.

“Kalau waktu dekat, kami menolak untuk mengsongkan ruko. Sebab, kontraknya 25 tahun, sekarang baru 20 tahun,” kata Koordinator Aksi, Akmal Usman atas nama IKAPPI.

Selain itu, Rodi Indra Syahputra menambahkan, bahwa pihaknya meminta, pimpinan PT KAI untuk menunda eksekusi pembongkaran atau pengosongan lima tahun ke depan. Kemudian, meminta PT KAI meninjau kembali biaya pembongkaran dan ongkos angkut.

“Jumlah ongkos angkut atau kerohanian yang ditetapkan Rp150 ribu per meter, kami nilai tidak sesuai dengan hak pedagang. Sama saja ini menyengsarakan rakyat,” kata Rodi.

Begitu pula pedagang, meminta kepada pihak PT KAI agar diberikan waktu untuk membongkar kios milik mereka. Apalagi ia menilai, pembongkaran belum sesuai dengan kesepakatan kontrak. “Kios itu satu-satunya sumber penghasilan kami, jadi mohon jangan dibongkar dulu,” kata Zulkifli.

Menanggapi hal tersebut Kepala Humas Divre II Sumbar, M. Reza Fahlepi mengatakan, sejak Januari 2019 pihaknya sudah mensosialisasikan kepada pemilik bangunan bahwa akan dilaksanakan penertipan lahan di wilayah stasiun Lubuk Alung tersebut.

Dikatakannya, hasil sosialisasi dengan pemilik bangunan, PT KAI Divre II mengabulkan permintaan Para pemilik bangunan agar dapat memberikan tenggang waktu pengosongan bangunan setelah hari raya Idul Fitri 1440 H setelah bulan Juni 2019.

Lanjutnya, bahkan PT KAI Divre II memberikan bantuan pada akhir Agustus 2019 Di akhir Agustus untuk saat ini  para pemilik bangunan tidak dapat memindahkan permintaan PT KAI untuk dapat segera mengosongkan bangunan tersebut.

Sehingga PT KAI Divre II pun mengeluarkan surat yang pertama, kedua dan ketiga (SP 1, SP 2, SP 3)  diberi waktu lima hari kalender untuk melakukan pengosongan bangunan.

“PT KAI Divre II telah melakukan SOP penertiban mulai dari sosialisasi kepada pemilik bangunan hingga mengeluarkan surat persetujuan (SP 3) selanjutnya kita akan tetap melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, “ujar Reza.

Reza menjelaskan, bahwa pengosongan tersebut guna memberikan kenyamanan dan pelayanan prima kepada calon penumpang KA.

Mengingat kondisi bangunan stasiun Lubuk Alung yang sudah tua dan memprihatinkan. Apalagi fasilitas pendukung yang tidak lengkap seperti mushalla dan ruang ibu menyusui serta kondisi bangunan yang terdesak dengan pasar sehingga akses keluar masuk calon penumpang terganggu dan terkesan kumuh.

“Jadi, sebagai faktor pendukung dalam merealisasikan program tersebut PT KAI Divre Sumbar akan melakukan penertiban lahan sekitar wilayah operasional stasiun Lubuk Alung,” ungkapnya. (fardi)

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer