Connect with us

kesehatan

Dinkes Payakumbuh Kirim Data Petugas Kesehatan Yang Akan Divaksin – siarminang.net

Tingkat Pelayanan Kesehatan Di Payakumbuh Empat kali Jumlah Penduduk – Beritasumbar.com

Payakumbuh, siarminang.net -Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat telah mengirimkan nama-nama petugas kesehatan ke pemerintah pusat untuk nantinya dilakukan vaksin COVID-19.

“Seluruh petugas kesehatan namanya sudah kita kirim ke pusat. Jadi nanti ada respon dari pusat melalui SMS ke masing-masing petugas kesehatan tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Bakhrizal, Senin (4/1).

Menurutnya sesuai dengan tahapan yang sudah disusun pusat, petugas kesehatan memang menjadi yang diutamakan untuk divaksinasi.

“Jumlah data yang kita kirim ada sekitar 600-an. Mereka adalah petugas rumah sakit, petugas Puskesmas, dan dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Sampai saat ini, katanya, belum ada informasi dari pusat kapan vaksin COVID-19 akan tiba di Kota Payakumbuh.

“Nanti dikirim pusat melalui Pemprov. Untuk pelaksanaannya kita sesuaikan dengan petunjuk pusat, kita tidak bisa keluar dari situ,” pungkasnya.

Untuk Kota Payakumbuh sendiri, sampai sejauh ini masih terdapat sebanyak 14 pasien positif COVID-19, satu orang diisolasi di Balai Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan (BPPKH) milik Dinas Peternakan Sumbar di Jalan Pahlawan, Ibuah. Sementara 13 orang lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, Tuah Sakato mendapatkan kuota sebanyak 39.920 vaksin COVID-19. (Asa)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUKITTINGGI

Tanpa Kantongi Izin, Wako Erman Safar agar Pertimbangkan Pengoperasian RSUD Bukittinggi – siarminang.net

Tanpa Kantongi Izin, Wako Erman Safar agar Pertimbangkan Pengoperasian RSUD Bukittinggi – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Pemerintahan Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, Erman Safar – Marfendi, agaknya perlu untuk mengkaji kembali pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi, yang berada di Jln By Pass, Gulai Bancah kota itu.

Jika RSUD belum mengantongi izin, seperti izin operasional, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019, tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, jelas legalitas RSUD Bukittinggi dalam menerima pasien dipertanyakan.

Misalnya tetap menerima pasien, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Bisa saja nanti, akan ada penilaian mal administrasi atau mal praktek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019, pada BAB IV tentang Perizinan Bagian Kesatu Persyaratan. Pada Pasal 23 ayat (1) jelas menerangkan, bahwa setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

Sedangkan ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Lokasi bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus berada pada lahan yang
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit.

Untuk ayat (2) Lahan bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses/pintu yang terpisah dengan bangunan
fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Nah berdasarkan keterangan di atas, sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit. Artinya, jika RSUD Bukittinggi tidak ada izin, apakah ini tidak melanggar.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar kepada wartawan di RSUD Bukittinggi usai pelaksanaan vaksin covid-19, Senin (2/3/2021), terkait perizinan RSUD Bukittinggi, ia menyebutkan telah berkoordinasi singkat dengan PLT dinas kesehatan, di mana sedang mengupayakan untuk mengurus izin operasionalnya.

Kalimat sedang berupaya untuk mengurus izin operasional, dapat digarisbawahi bahwa RSUD Bukittinggi — jika memang tengah dioperasikan saat ini — jelas tanpa ada izinnya.

Diharapkan, di kepemimpinan Erman Safar – Marfendi, sampaikan yang sebenarnya kepada masyarakat, bila memang RSUD belum punya izinnya, agar untuk sementara tidak menerima pasien umum dulu.

Pasalnya, jika pasien umum diterima, sekali lagi ditegaskan bakal bisa berpotensi menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Bisa saja nanti akan ada penilaian mal administrasi atau mal praktek.

Untuk diketahui, RSUD Bukittinggi diresmikan Wali Kota Bukittinggi yang lama yakni, Ramlan Nurmatias bersama anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), pada Senin (18/1/2021).

RSUD Bukittinggi dibangun sejak 2018 lalu dengan total anggaran Rp150 miliar lebih dari APBD Bukittinggi. Dari jumlah itu, bangunan fisik menelan dana sebesar Rp107 miliar lebih. Sisanya untuk pengadaan alat kesehatan.

RSUD Bukittinggi tersebut terdiri dari enam lantai, dengan 100 tempat tidur dan tujuh poli. RSUD Bukittinggi juga memiliki ruang operasi gawat darurat, dan ruang operasi sentral.

Kontrak perencanaan RSUD Bukittinggi dimulai 24 April 2017 sebesar Rp1 miliar lebih. Agustus 2018 mulai dilaksanakan pekerjaan RSUD.

Dalam pelaksanaannya, sedikit ada kendala. Pelaksana yang lama diputus kontrak pada 7 Oktober 2018. Selanjutnya, pada Februari 2019 pembangunan kembali dilanjutkan, dan berhasil menyelesaikan pembangunan RSUD tersebut.

Selain bangunan fisik, juga telah diadakan alat kesehatan senilai Rp34 miliar. Semua buatan Eropa dan dilakukan dengan sistem e-catalog.

Dikutip dari padangkita.com, Ramlan Nurmatias sawaktu menjabat wali kota Bukittinggi, saat peresmian kala itu menyatakan, pembangunan RSUD Bukittinggi, perencanaan dari awal bangunan dibuat sebaik mungkin dan sarana prasarana untuk RSUD pun harus maksimal dengan alat yang canggih serta modern berasal dari Belanda dan Jerman.

“Saya merasa bangga dan haru karena RSUD Bukittinggi selesai dibangun. Ini janji kampanye saya tahun 2015 lalu. Alhamdulillah ini terwujud saat ini. Saya pastikan kalau alat kesehatan yang dibeli merupakan buatan Eropa. Saya juga berterima kasih kepada Almarhum Maderizal (anggota DPRD), yang waktu itu telah menyisihkan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp13 miliar,” jelasnya.

Kembali pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019, bahwa Pasal 30 ayat (1) dalam hal rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan tertentu, Rumah Sakit harus mendapatkan izin pelayanan kesehatan tertentu dari Menteri.

Dengan demikian, rumah sakit bila mana dioperasikan, ada baiknya memiliki izin terlebih dulu. Untuk itu, ada baiknya dipertimbangkan kembali oleh Wali Kota Erman Safar, yang mana menyampaikan pemerintah Bukittinggi, malalui RSUD siap melayani seluruh masyarakat kota untuk berobat di RSUD Bukittinggi. (*)



Sumber

Baca Selengkapnya

BUKITTINGGI

Dirujuk ke RS M Djamil, Pasien Lutut Besar Dibezuk Danlantamal Padang – siarminang.net

Dirujuk ke RS M Djamil, Pasien Lutut Besar Dibezuk Danlantamal Padang – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Bintang Herlambang (18), pasien lutut membesar sebesar bola kaki karena kanker stadium 4, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dari Rumah Sakit Yarsi Bukittinggi, Selasa (23/2/2021).

Pelajar kelas 11 IPA 5 SMAN 3 Kota Bukittinggi ini, berangkat menuju RS M. Djamil Padang dengan mobil ambulans, sekitar pukul 18.15 WIB. Sampai di RS M. Djamil Padang, sekitar pukul 10. 00 WIB.

Pelepasan putra Dodi Indra, ke RS M. Djamil dari RS Yarsi Bukittinggi itu, disaksikan Kepala SMAN 3 Kota Bukittinggi, Amri Jaya dan Penggalang Dana, Young Happy serta lainnya.

Sesampainya di RS M. Djamil, warga Jorong Parik Putuih, Nagari IV Angkek Canduang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, langsung masuk ruang UGD.

Di ruang UGD, anak kedua pasangan Dodi Indra (48) – Kartika (50) itu, dibezuk Danlantamal Padang, Laksamana Pertama, Hargianto.

Young Happy mengatakan, selama di RS M. Djamil, alumni Himasma 3 teladan akan tetap memantau perkembangan penyakit diderita Bintang Herlambang itu.

“Kepada tim medis, kami berharap agar dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada Bintang. Untuk pendanaan, alumni telah siap membantu pengobatannya sampai sembuh,” ucapnya.

Untuk diketahui, penyakit dialam pasien berawal dari cedera bagian punggung, yang terjadi September 2020.

Sekitar Oktober 2020, ia dibawa ke RS Madina. Dirawat selama seminggu, lalu dirujuk ke RSUP, sekarang bernama RS Otak.

Di RS Otak, untuk memulihkan kondisi cedera dideritanya, ia harus dilakukan operasi tulang punggung. Operasi dilaksanakan Desember 2020.

Sebelum operasi, di bagian lutut sebelah kanan pasien terdapat memar, tak sebesar sekarang.

Kondisi kaki yang terus membesar, pada Senin (15/2/2021) dilakukan rontgen. Hasil rontgen keluar, Selasa (16/2/2021).

Saat di rumah, Kamis (18/2/2021), ia tak kuasa menahan rasa sakit dibagian lututnya, lalu dibawa ke RS Otak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Sekitar pukul 14.00 WIB, pihak medis RS Otak menyatakan kalau dokter ortopedi tidak ada. Pihak medis merujuknya ke RSAM Bukittinggi. Sekitar pukul 16.00 WIB, pihak medis RS Otak menyebutkan tidak bisa dirujuk ke RSAM.

Ditolak RSAM, pihak medis menyarankan kalau pasien dirawat menjelang AB nya naik, setelah itu dirujuk ke RS M Djamil di Padang, guna mendapatkan perawatan selanjutnya.

Dirujuk ke RS M Djamil, orangtua pasien becerita ke temannya, dan disarankan agar dibawa ke RS Yarsi, Kamis (18/2/2021).

Setelah menjalani perawatan di RS Yarsi, ternyata lutut membesar sebesar bola kaki itu, akibat penyakit kanker yang sudah stadium 4. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

corona

Melahirkan Kepercayaan Masyarakat Untuk di Vaksinasi – siarminang.net

Melahirkan Kepercayaan Masyarakat Untuk di Vaksinasi – Beritasumbar.com

Oleh : Adi Saputra
Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang.

Untuk lahirkan Kepercayaan Masyarakat Pada Vaksin Covid-19 pemerintah perlu lebih transparan soal vaksin Covid-19, terutama pada aspek keamanan dan biaya.

Hasil dari survey LaporCovid19.org bahwa persepsi warga yang dirilis pada akhir tahun 2020 menunjukkan hanya 31% warga yang bersedia menerima vaksin Sinovac-Biofarma dan 44% warga bersedia menerima vaksin Merah Putih yang dirintis Eijkman.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa masih sangat rendah kepercayaan masyarakat pada upaya pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah. Ketidakpercayaan dari masyarakat ini perlu direspon pemerintah dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka perihal vaksin Covid-19.

Lebih hironisnya, pemerintah beberapa kali justru membangun citra buruk. Pernyataan yang tidak sejalan soal kapan dilakukan vaksinasi Covid-19 antara Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Terawan adalah salah satu contoh buruknya koordinasi di pemerintah.

Disini seharusnya pemerintah perlu lebih transparan soal vaksin Covid-19, terutama pada aspek keamanan dan biaya. Data uji klinis dari penelitian vaksin yang hendak dibeli pemerintah dan di berikan ke masyarakat, perlu dibuka dengan memberi akses ke publik sehingga masyarakat khususnya kalangan akademik dapat menguji keamanan vaksin tersebut. Perusahaan farmasi baik itu asing seperti maupun dalam negeri seperti Biofarma perlu membuka data uji klinisnya.

BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sebagai otoritas yang akan memberikan persetujuan jenis vaksin yang perlu beredar di Indonesia, juga perlu lebih terbuka. Hasil pengujiannya perlu dibuka ke publik, mengingat ini demi keselamatan dan kesehatan satu bangsa.

Pengadaan vaksin, meski kondisi darurat, tetap perlu ada transparansi anggaran. Jika rencana pemerintah akan membei vaksin pada 170 juta sehingga membutuhkan 340 juta vaksin, sedangkan harga vaksin Sinovac-Biofarma diperkirakan 200 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan minimal 68 triliun rupiah. Ini hanya biaya pengadaan. Maka transparansi biaya dari pihak perusahaan farmasi maupun pemerintah mendesak pula dibuka.

Jika transparansi ini dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pada vaksin Covid-19 akan lebih meningkat. Sehingga ketika masyarakat akan di vaksinasi massal, tidak ada lagi penolakan yang akan timbul dari masyarakat.

Selain itu, masyarakat perlu di himbau dan di yakinkan bahwa vaksin yang akan di berikan ini sangat baik untuk menjaga mereka dari serangan virus corona. Bergerak dan ikut sertanya seluruh elemen baik di pemerintahan maupun masyarakat untuk memberi kesadaran tentang vaksin ini



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer