Connect with us

News

Direktur PJKAKI KPK Sujanarko Kuliah Umum di UNP

Direktur PJKAKI KPK Sujanarko Kuliah Umum di UNP


PADANGPOS.COM (Padang)—–Labor Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang (UNP) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Pusat Kajian Gerakan Bersama Anti Korupsi (Gebrak) UNP menggelar iven Kuliah Umum bertempat di aula Fakultas Ilmu Pendidikan, kampus UNP Air Tawar. 

Kuliah umum yang diadakan pada Kamis, 31 Oktober 2019 kali ini bertemakan Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi dan disampaikan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK – RI, Sujanarko.

Kuliah umum berlangsung khidmat dan hangat, dimulai sekitar pukul 10.00 dihadiri oleh lebih dari 250 mahasiswa selingkungan Fakultas Ilmu Sosial, terutama mahasiswa jurusan Sosiologi – FIS – UNP dan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial diwakili oleh Ketua Labor Jurusan Sosiologi, Dr. Desy Mardhiah, S.Th.I., S.Sos., M.Si.

Ketua Labor Sosiologi mengatakan bahwa iven ini penting dan langka dan merupakan kesempatan emas untuk menimba ilmu dan informasi yang mencerahkan langsung dari perwakilan lembaga KPK dalam hal bagaimana pendidikan dan gerakan antikorupi semakin diintensifkan. “UNP melalui jurusan Sosiologi berkomitmen ke depan lebih berperan dalam agenda antikorupsi dan siap mengkongritkan rencana aksi kerjasama antara KPK dengan akademisi dalam hal ini dosen dan mahasiswa jurusan Sosiologi UNP.”

Sujanarko mengatakan, dalam gerakan pemberantasan antikorupsi mestinya tidak terjadi dikotomi pembagian peran. Korupsi bukan hanya tugas negara atau pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat karena justru pada hakikatnya efek langsung korupsi dirasakan oleh masyarakat mulai dari level terbawah sampai ke semua level.

Lebih lanjut, Sujanarko menjelaskan, sesuai dengan prinsip pemberantasan antikorupsi yang digariskan oleh konvensi PBB antikorupsi/ UNCAC (United Nations Convention against Corruption), prasyarat terwujudnya tatakelola dan pemerintahan terkini adalah terwujudnya trasnparansi (open government) dan partisipasi publik (public participation).

“Masyarakat dapat mulai bepartisipasi mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga daerah, sehingga jelas program apa yang akan dijalankan yang tentunya membutuhkan anggaran. Jika ini dijalankan, maka seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menghindari dan mengontrol penggunaan anggaran apapun sehingga tindak korupsi bisa dijauhi”, demikian Sujanarko.

Kuliah umum juga dibarengi dengan forum tanya jawab, tercatat ada enam penanggap sekaligus penanya yang berasal dari dosen, mahasiswa dan guru Sosiologi. Di sela-sela acara, Ketua PK Gebrak UNP, Mohammad Isa Gautama, S.Pd., M.Si berharap ke depan UNP memiliki program yang jelas dan bermitra dengan KPK terutama dalam hal pendampingan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan antikorupsi. (MIG/Humas UNP)

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer