Connect with us

News

Ditanya Soal Ketua Timses, Begini Jawaban Jokowi

Ditanya Soal Ketua Timses, Begini Jawaban Jokowi


Kamis, 23 Agustus 2018 – 06:50:50 WIB – 106

Presiden Joko Widodo (Foto: Solopos.Com)

POLITIK – Nama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin belum diumumkan hingga hari ini. Saat ditanya soal sosok yang akan menjadi Ketua TKN, Jokowi sempat berkelakar bahwa struktur TKN sudah disetorkan ke KPU.

“Kan sudah didaftarkan ke KPU,” kata Jokowi, Rabu (22/8/2018).

Sebagaimana diketahui, para sekjen parpol pendukung Jokowi-Maruf memang sudah mengirimkan daftar nama-nama TKN Jokowi-Maruf beberapa hari lalu. Namun dalam daftar nama tersebut, posisi Ketua TKN Jokowi-Maruf masih kosong.

Jokowi saat kembali ditanya jabatan Ketua TKN yang masih kosong, dengan bercanda dia seolah-olah tidak tahu. Lantas Jokowi mengatakan akan segera mencarinya.

Jokowi juga meminta agar publik tidak tergesa-gesa mencari tahu siapa orang yang akan mengisi jabatan itu.

“Oh ketuanya belum? Oya nanti dicarikan,” katanya.

“Santai saja, nggak usah tergesa-gesa,” sambung dia.

Soal sosok Ketua TKN, kubu Jokowi tidak pernah bicara secara gamblang maupun memberi kisi-kisi. Parpol-parpol pendukung selalu mengatakan Ketua TKN akan ditentukan langsung Jokowi-Maruf.

Selentingan kabar sempat dilemparkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Al Habsyi sempat menyebut nama Gatot Nurmantyo.

Nama Gatot disebut Aboe Bakar Al Habsyi menyusul nama Djoko Santoso yang ditunjuk sebagai ketua timses Prabowo-Sandiaga. Gatot dan Djoko merupakan sama-sama mantan Panglima TNI.

Terkait hal ini, kubu Jokowi-Maruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pun meminta PKS untuk tidak tebak-menebak. (dt)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Detik.com

Tag: indonesia,metro,nasional,politik

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

POLITIK – Kunjungan bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Maruf Amin ke Arab Saudi dinilai hanya untuk menunaikan…

Rumah Baca Anak Nagari Gairahkan Minat Baca Anak-anak

Rumah Baca Anak Nagari Gairahkan Minat Baca Anak-anak

BUKITTINGGI — Rumah baca anak nagari dengan motto “Menumbuhkan Minat baca Mencerdaskan Bangsa” yang terletak…

Wujudkan Pariaman Smart City, Diskominfo Kota Pariaman Gelar FGD Pengembangan e-Goverment

Wujudkan Pariaman Smart City, Diskominfo Kota Pariaman Gelar FGD Pengembangan e-Goverment

PARIAMAN — Wakil Walikota Pariaman Genius Umar membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan…

Pemerintah Rekom 10 Eksportir Manggis ke China, 1 Dari Sumatera

Pemerintah Rekom 10 Eksportir Manggis ke China, 1 Dari Sumatera

LIMAPULUH KOTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian, merekomendasikan 10 nama perusahaan…

Kritikan kepada Jokowi Dinilai akan Sirna jika Rangkul 212

Kritikan kepada Jokowi Dinilai akan Sirna jika Rangkul 212

POLITIK – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, dengan dipilihnya Ketua Umum MUI…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer