DPD RI Minta Daerah Jangan Cepat Puas Dengan WTP

PADANG – Meskipun mengapresiasi daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan anggaran, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Hj Emma Yohanna tetap memberikan atensi kepada pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat untuk tidak cepat berbesar hati.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi antara Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sumbar, Jumat, 13 Juli 2018 di Kota Padang, Sumatera Barat.

“WTP itu bagus bagi pembangunan sebuah daerah, namun itu bukanlah sebauh prestasi, namun hanya sebuah kesuksesan untuk mencapai standar pelaporan keuangan daerah. WTP tidaklah menjamin temuan dari BPK yang bisa diproses secara hukum berlaku,” sebut Emma.

Membenarkan pernyataan Emma, Ketua BAP DPD RI Abdul Gaffar Usman menilai, tidak jarang temuan BPK terhadap daerah yang meraih WTP bahkan berujung kepada kasus hukum.

“Jangan dijadikan WTP itu tolak ukur sebuah prestasi, namun WTP hanya sebuah pencapaian standar. Daerah yang meraih WTP masih ada ditemukan temuan yang harus ditindaklanjuti, bahkan berujung kepada kasus hukum,” tuturnya.

Foto bersama antara tim dari BAP DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sumbar. (Istimewa)

Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumbar Zaini Arif Budiman tak menampik bahwa daerah yang meraih WTP belum berarti bersih dari temuan.

“Daerah yang meraih WTP bukan berarti bersih seutuhnya. Masih ada juga ditemukan temuan yang harus ditindaklanjuti,” akuinya.

Audiensi dengan BPK RI perwakilan Sumbar tersebut dihadiri 10 anggota BAP DPD RI. Selain ketua BAP RI Abdul Gaffar Usman dan Emma Yohanna juga hadir, Fahira Idris, Parlindungan Purba, Asmawati, Andi Surya, Ahmad Nawardi, Abdul Rahmi, Wa Ode Hamsinah Bolu dan Ghazali Abbas Adan.

[red/adl]

Topik: BPK RI, DPD RI, Hj Emma Yohanna, Padang, WTP

Berita Terkait