Connect with us

Padang

DPN LPPKI Teken MoU Dengan Universitas Slamet Riyadi – siarminang.net

DPN LPPKI Teken MoU Dengan Universitas Slamet Riyadi – Beritasumbar.com

Padang,siarminang.net,- Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (DPN-LPPKI) yang berkantor pusat di Kota Padang Sumbar menandatangani perjanjian kerjasama (MOU) dengan Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta Propinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu 24 Maret 2021

Acara kegiatan perjanjian kerjasama tersebut diselenggarakan secara virtual /daring via zoom.
Pihak UNISRI Surakarta diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Dr.Lusia Indrastuti.SH.M.SI.MH sementara itu dari DPN LPPKI diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (DPN-LPPKI) Azwar.Siri.SH.Med.CPl.

Dalam sambutan singkatnya Dekan Fakultas Hukum UNISRI Surakarta Dr.Lusia Indrastuti menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan mendukung kegiatan pendidikan pengajaran pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu dijalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional yang mempunyai kapasitas dan kreditbilitas yang diakui secara nasional seperti DPN LPPKI ini dan semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar kedepannya. ujarnya

Sementara itu Ketua umum DPN-LPPKI Azwar Siri.SH menyampaikan bahwa kerja sama dengan peguruan tinggi ini dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan konsumen karena perguruan tinggi adalah tempat mencetak intelektual yang nantinya setelah lulus akan terjun pada masyararkat perlu dibekali ilmu dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen yang diharapkan nantinya dapat menyebar luaskan pada masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga nantinya masyarakat sebagai konsumen menjadi cerdas yang dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan mengetahui apa yang mau dilakukan apabila nanti mengalami kerugian akibat mekosumsi barang dan jasa.
ucapnya

Dalam penandatangan MOU ini pihak UNISRI dihadiri segenap segenap unsur pimpinan Fakultas Hukum yaitu Dekan dan wakil Dekan Fakultas Hukum UNISRI beserta ketua dan wakil ketua serta sekretaris prodi ilmu hukum serta para dosen lainya sementara itu dari DPN – LPPKI dihadiri segenap pengurus Pimpinan Pusat DPN-LPPKI dan acara kegiatan yang diselenggarakan melalui daring via zoom tersebut berjalan lancar.(Andra)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Padang

Azwar Siri Ketum LPPKI Mengecam Tindakan Oknum Debt Colektor yang Melakukan Upaya Paksa – siarminang.net

Azwar Siri Ketum LPPKI Mengecam Tindakan Oknum Debt Colektor yang Melakukan Upaya Paksa – Beritasumbar.com

Padang,siarminang.net,- Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) melalui Ketua Umumnya Azwar Siri.SH mengecam tindakan oknum puluhan Debt Colektor yang mengepung anggota TNI AD Serda Nurhadi anggota Babinsa Semper Timur Kodim 0502 Jakut yang sedang membantu warga nyetir mobil di Tol Koja Barat Jakut pada hari kamis 6 Mei 2021 sebagaimana video yang viral dan beredar luas dikalangan medsos. Hal tersebut disampaikannya saat berbincang-bincang dengan awak media di Kantor Advokatnya di Padang Sumatera Barat pada Minggu 9/5/2021.

Lebih lanjut disampaikan Azwar Siri.SH bahwa tindakan oknum debt colektor tersebut sudah keterlaluan karena dalam mobil tersebut kabarnya ada orang sakit yang mau diantar kerumah sakit dan lagi pula yang bawa mobil adalah anggota TNI berpakian dinas (PDL) seharusnya para debt colektor dapat memahami situasi tersebut dan tidak bisa melakukan upaya paksa serta merta begitu saja,kita harus memahami bahwa negara kita adalah negara hukum, ikutilah aturan hukum yang benar bagaimana prosedur penarikan kendaraan yang debiturnya telah wanprestasi dan tidak bisa sesuka hati saja.

“Seorang Debt Colektor walaupun sudah dibekali surat kuasa ataupun punya sertifikat Fidusia dari pelaku usaha(Kreditur) tidak bisa bertindak seperti juru sita dari pengadilan apalagi melakukan eksekusi di jalanan yang bisa menggangu ketertiban umum,ucapnya

Dituturkan oleh Azwar Siri hal itu adalah perampasan atau pencurian pelakunya bisa saja dijerat dengan pasal 362 yo 365 KUHP tentang pencurian yo 368 tentang perampasan ataupun tentang perbuatan tidak menyenangkan.ujarnya

“Setidak-tidaknya harus ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Debt Collektor dan diperlihatkan pada Calon Debitur (Konsumen) yang akan ditagih yaitu 1.Sertifikat profesi penagihan.2.Surat kuasa dari pelaku usaha
3.Sertifikat Fidusia.

Namun walaupun itu ada semua tidak serta merta seorang Debt Colektor bisa melakukan eksekusi objek jaminan fidusia begitu saja harus ada kesepakatan dengan pihak debitur/konsumen terlebih dahulu kalau debitur sepakat tentang waprestasi dan mau dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut tapi kalau konsumen tidak sepakat dan menolak melakukan perlawanan,maka pelaku usaha melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan.

Jadi debt colektor secara hukum tidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau melakukan upaya paksa, pungkas pengacara asli rang pariaman tersebut. (Andra)



Sumber

Baca Selengkapnya

bkkbn sumbar

Jelang Idul Fitri, Gema Sehat Juken BKKBN Sumbar Bagi-Bagi Sembako untuk Kaum Dhuafa di Padang – siarminang.net

Jelang Idul Fitri, Gema Sehat Juken BKKBN Sumbar Bagi-Bagi Sembako untuk Kaum Dhuafa di Padang – Beritasumbar.com

Padang (siarminang.net) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Persatuan Juang Kencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat (Juken BKKBN Sumbar) melalui Gerakan Amal Sedekah Harian Anggota (Gema Sehat) mendistribusikan paket sembako kepada warga dhuafa di Kota Padang, pada Kamis (6/5/2021).

Pada kegiatan sosial tersebut, Gema Sehat Juken BKKBN Sumbar menyerahkan paket sembako senilai Rp.500.000,- dalam bentuk beras, telur, dan bahan pokok lainnya kepada 20 kepala keluarga.

Busyarni Evandri Dt. Rajo Batuah, Koordinator Gema Sehat Juken Sumbar, saat diwawancarai pada Jumat (7/5/2021) mengatakan bahwa bantuan yang mereka distribusikan tersebut berasal dari sedekah 80 orang anggota Juken BKKBN Sumbar dan Sahabat Juken Sumatera Barat yang dikumpulkan Sejak 1 Ramadan 1442 H, dalam bentuk beras jimpitan dan uang recehan harian.

“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 1 bulan kami bisa menggalang 20 paket sembako dari sedekah harian. Ini adalah uji coba penyerahan paket bantuan dalam bentuk sembako untuk kaum dhuafa, pada kesempatan berikut bantuan akan diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan bedah rumah tidak layak huni,” kata Busyarni Evandri.

Gema Sehat digagas oleh H. Nofrijal, MA, mantan Sekretaris Utama BKKBN yang sekarang menjabat sebagai Penyuluh KB Ahli Utama (PUMA), sosok yang berpengalaman dalam menggalang kepedulian sosial, baik di Jakarta maupun di daerah tempatnya ditempatkan bertugas.

“Terimakasih kepada sahabat Juken yang terketuk hatinya menyisihkan beras genggam (jimpitan) dan uang recehan untuk berbagi rasa dan harta dengan keluarga belum berpunya,” Kata Nofrijal.

Nofrijal berharap, Gema Sehat dapat menjangkau anggota Juken seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 10.000 orang dan sahabat Juken, agar peduli dengan kondisi lingkungan sosial masyarakat, sejalan dengan cita-cita BKKBN tentang 8 fungsi keluarga, di antara fungsinya adalah agama, cinta kasih, dan sosial budaya.

“Yang terpenting, pengelolaan donasi apapun harus dengan manajemen terbuka, profesional, dan akuntabel,” kata Nofrijal.

Baharuddin Indra, Ketua Umum Perkumpulan Juang Kencana Sumatera Barat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Gema Sehat Juken BKKBN Sumbar tersebut.

“Gerakan amal ini semoga makin memperkuat silaturahmi para pensiunan dan senior citizen dengan masyarakat sekitar, terutama yang kurang mampu,” kata Baharuddin Indra.

Bantuan sembako yang didistribusikan Juken BKKBN Sumbar kepada 20 kepala keluarga dhuafa di Kota Padang tersebut diserahkan langsung oleh Koordinator dan para pengurus Gema Sehat Juken Sumbar didampingi oleh para tokoh masyarakat setempat.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)



Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Terkait Akad Kontrak Kerja Di Universitas Muhammadiyah Sumbar, Komunitas Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Layangkan Petisi – siarminang.net

Terkait Akad Kontrak Kerja Di Universitas Muhammadiyah Sumbar, Komunitas Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Layangkan Petisi – Beritasumbar.com

Pengkhianatan Khittah Perjuangan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

MUHAMMADIYAH DAN MASYARAKAT

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam amar-ma’ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah.

Petikan khittah perjuangan Muhammadiyah inilah yang dikhianati oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat lewat pembaruan perjanjian kerja antara Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Dosen dan Karyawan Universitas Sumatera Barat. Dengan dalil menyesuaikan dengan statuta baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
           
Dalam prosesnya, draf Surat Perjanjian Kerja yang diajukan oleh Pihak Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Rektor Universitas Muhammadiyah kepada Dosen dan Karyawan tidak pernah disosialisasikan. Dosen dan Karyawan dipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diajukan.
           
Dari materi muatannya, Surat Perjanjian Kerja ini tidak mencerminkan sama sekali Gerakan Islam amar-ma’ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah. Dari sisi peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, Surat Perjanjian Kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
          
Surat Perjanjian Kerja yang diajukan kepada Dosen dan Karyawan lebih mencerminkan kondisi korporatisme perguruan tinggi yang erat dengan praktik perbudakan dan penghisapan. Bukan mencerminkan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi kebebasan akademik. Apalagi perguruan tinggi tersebut bernaung dalam payung Persyarikatan Muhammadiyah. Dari penjelasan di atas, maka dari itu kami menyatakan:

  1. Meminta Pihak Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Rektor Universitas meninjau kembali Surat Perjanjian Kerja yang ditawarkan dan/atau yang telah dan  akan ditandatangani oleh Dosen dan Karyawan; dan
  2. Meminta Pihak Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Rektor Universitas tidak lari dari Khittah Perjuangan Muhammadiyah dan menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di jalan amar ma’ruf nahi mungkar.

Demikian kami sampaikan semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan hidayah-Nya. Amiin.

Nasrun minallah wa Fathun Qoriib

Padang, 25 Ramadhan 1442 Hijriyah / 7 Mei 2021

Hormat Kami

Komunitas Amar Ma’ruf Nahi Mungkar



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer