Connect with us

NASIONAL

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Apresiasi dan Dukung Komjen Pol Boy Rafli Amar Jadi Kapolri – siarminang.net

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Apresiasi dan Dukung Komjen Pol Boy Rafli Amar Jadi Kapolri – Beritasumbar.com

JAKARTA – Dengan Akan memasuki masa Pensiun, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terus melakukan Reformasi Birokrasi di tubuh Kepolisian, namun bursa calon Kapolri sudah menggaung diperbincangkan

Ketua Umum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Tb Uuy Faisal Hamdan saat ditemui team media di kawasan Senayan, Jakarta pada Jumat (27-11-2020) mengungkapkan

“Kami dari DPP Surosowan Indonesia Bersatu, mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Komjen Pol Boy Rafli Amar yang sekarang menjabat Kepala BNPT. Saya mengenal beliau semenjak menjadi Kapolda Banten, beliau sangat baik dan dekat dengan aktivis pemuda. Salah satu syarat menjadi Kapolri sudah ditangan beliau, Dua kali menjadi Kapolda, yakninya Polda Banten dan Polda Papua, dan sekarang memimpin BNPT dengan pangkat bintang tiga”, ungkap Tb Uuy Faisal Hamdan

Tb Uuy Faisal Hamdan juga menjelaskan sosok Komjen Pol Boy Rafli Amar yang selalu diamati

“Komjen Pol Boy Rafli memulai karier profesinya di Polri sebagai Reserse Polri mulai dari Awal Perwira Pertama sampai Perwira Tinggi. Banyak Kasus yang sudah ditangani, diantaranya kasus bom dan terorisme, seperti yang kita saksikan dulu kasus Bom Bali, beliau berperan penting menangani kasus ini”, jelas Uuy seorang pengacara muda asal Banten ini

Dihubungi secara terpisah Ketua LBH Surosowan, Advokat Alexander Pane, berpendapat

“Kiprah dan sosok Komjen Pol Boy Rafli Amar tidak diragukan lagi, beliau sukses memimpin dimana pun ditempatkan, kami dukung dan beliau yang yang tepat untuk menjadi Kapolri kedepan, karena menurut kami sosok seperti Komjen Boy lah yang bisa diterima disemua kalangan”, ulas Alexander Pane

Sementara itu, Ketua Umum Surosowan Muda Indonesia Megy Aidillova menambahkan

“Mengenal Komjen Pol Boy Rafli Amar semenjak beliau menjadi Kapoltabes Kota Padang (Sumatera Barat) sewaktu beliau masih berpangkat Kombes. Kepedulian beliau amat sangat dirasakan sewaktu gempa besar yang meluluh-lantakan kota Padang pada tahun 2009, beliau mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sigap dan cepat tanggap terhadap bencana. Dari segi kemampuan komunikasi pun sama-sama kita ketahui sangatlah mumpuni, dari Kabid Humas Polda Metrojaya, sampai Kadiv Humas Mabes Polri, serta juga merupakan seorang Datuk (Penghulu Adat) di kampung Bukittinggi. Sifat humanis inilah yang membuat masyarakat respon positif terhadap institusi Polri nantinya”, tutur Megy Aidillova yang juga Wasekjen DPP KNPI yang berdarah minang ini. (red)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Maharnis Zul, Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan – siarminang.net

Maharnis Zul, Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Untuk meningkatkan Pariwisata di Kota Payakumbuh, Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Maharnis Zul, memboyong anggotanya di Komisi B ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Selasa 26 Januari 2020. Dalam Kunjungan itu, ia meminta kepada jajaran dinas setempat untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan terhadap objek wisata Ngalau Indah.

Untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke lokasi objek wisata di Kota Payakumbuh terutama Goa Ngalau Indah dari pemalakan dan premanisme, Maharnis Zul berharap kepada pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh sebagai pihak pengelola objek wisata tersebut, untuk menghadirkan tenaga keamanan di objek wisata Ngalau Indah tersebut.

“Tapi jangan pula sampai terjadi nanti, pangar makan tanaman. Artinya, jangan petugas keamanan yang melakukan aksi tidak terpuji seperti pemalakan. Jika ada pengunjung melakukan kesalahan melanggar norma,cukup ditegur saja dan jangan sampai terjadi pula tindak pemalakan atau pemerasan,” harap Maharnis Zul.

Maharnis Zul juga menyatakan bahwa sekaitan adanya kebijakan Pemko Payakumbuh akan menyerahkan pengelolaan eks kantor Balaikota Payakumbuh di Bukik Sibaluik, untuk disulap menjadi hotel, meski sudah direkomendasikan DPRD. Namun sejauh ini masih ada komplain dari warga Balai Panjang terkait persoalan tanah yang stastus pinjam pakai.

“Pada prinsipnya, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh memberikan dukungan adanya kebijakan Pemko akan menjadikan eks bangunan kantor Balaikota Bukik Sibaluik itu untuk hotel maupun kampus Perguruan Tinggi. Yang penting, jangan jadikan Kota Payakumbuh sebagai kota transit namun jadikanlah kota ini sebagai kota tujuan. Artinya, hadirkan hotel bintang tiga dengan fasilitas bintang lima. Sehingga dengan majunya daerah Kota Payakumbuh sebagai dawrah tujuan, akan berdampak kepada aspek ekonomi masyarakat dan tumbuh kembangnya UMKM dan industri rumah tangga,” ujar Maharnis Zul.

Pada kesempatan tersebut, Maharnis Zul juga menginformasikan kepada jajaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh bahwa, untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Payakumbuh, utamanya keberadaan Rumah Gadang yang ada di Empat Balai. Pihaknya sudah pernah melakukan koordinasi dengan Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif terkait bantuan dana untuk rehabisitasi terhadap rumah gadang tersebut.

Namun dari pihak kementrian diperoleh penjelasan bahwa dana bantuan untuk budaya di lembaga Kemenekraf tersebut minim, maka harapan untuk mendapatkan dana bantuan rumah gadang tersebut belum dapat diwujudkan.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus yang ikut serta dalam kunjungan kerja Komisi B ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh itu menyampaikan harapan agar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh terus menggali potensi wisata yang ada di Daerah ini. Meskipun kondisi daerah ini masih pandemi, kiranya perlu melakukan inovasi baru dengan menciptakan icon-icon baru seperti yang telah dilakukan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, dengan melakukan normalidasi Batang Agam.

“Kedepannya, Pemko sudah merencanakan akan melanjutkan pembangunan normalidasi Batang Agam mulai dari jembatan Balai Panjang sampai jembatan Tanjung Pauh. Jika pembangunan normalidasi Batang Agam tersebut sudah terealisasi, maka panjang jalan kiri dan kanan sepanjang aliran Batang Agam mencapai 24 kilomoter. Sedangkan lahan kosong disepanjang aliran Batang Agam sepanjang kawasan normalisasi akan diusulkan menjadi hutan kota. Dan tentunya, kehadiran Batang Agam akan menjadi objek wisata baru yang akan menjanjikan datangnya para wisatawan untuk berkunjung,” sebut Hamdi Agus.

Sedangkan anggota Komisi B, Yernita, berharap kepada jajaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh untuk menjadikan kota ini sebagai daetah tujuan.

“Upayakan Kota Payakumbuh menjadi kota prioritas di Sumbar sebagai daerah kunjungan,” pinta srikandi Partai Gerindra tersebut.

Pada kesempatan tatap muka dengan anggota Komisi B DPRD Kota Payakumbuh itu, Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Desmon Corina didampingi para Kabid, Riswandi, Jebri Abdi, Delni Putra dan Doni Saputra, menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi B DPRD Kota Payakumbuh yang telah memberikan masukan, dorongan, saran dan kritikan kepada Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh untuk terus melakukan inovasi, agar dunia kepariwisataan dan kebudayaan daerah ini maju dan berkembang.

“Sarana dan prasarana pariwisata di Kota Payakumbuh terus ditingkatkan, baik kualitas maupun jumlahnhya. Namun demikian pengelolaan kolam renang Ngalau Indah masih ada kendala soal ketersedian air yang masih mengandalkan air milik PDAM. Disparpora Payakumbuh berharap, adanya kajian terkait sumber sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk kebefadaan kolam renang tersebut. Sejauh ini sumber air tersebut sudah ada di sekitar lokasi, namun perlu kajian izin pemakaian air tanah,” sebut Desmon Corina.

Desmon Corina juga mengungkapkan bahwa potensi wisata kuliner sangat berkembang di Kota Payakumbuh. Dengan potensi wisata kuliner tersebut diharapkan Kota Payakumbuh bukan lagi sebagai kota persinggahan tetapi akan menjadi kota kunjungan.

“Untuk mendukung pekembangan sektor parisiwata di daera ini, Disparpora Payakumbuh telah meningkatkan sektor wisata perkotaan seperti Payakumbuh Bugar, Batang Agam dan Pentas Seni di objek wisata serta iven-iven rutin. Kita berharap keberadaan pentas-pentas yang ada dimanfaatkan untuk tempat latihan atau mengisi kegiatan lainnya. Minimal 1 kali dalam sebulan. Tujuannya untuk menarik kunjungan,” ujarnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

NASIONAL

Aturan Sekolah Merusak Persatuan Nasional Harus Ditindak – siarminang.net

Aturan Sekolah Merusak Persatuan Nasional Harus Ditindak – Beritasumbar.com

JAKARTA – Viralnya sebuah video tentang dipanggilnya orang tua siswa bernama Elianu Hia karena menolak mengenakan jilbab menggegerkan publik sejak Kamis (21/1) kemaren.

Dalam video itu terjadi perdebatan antara Elianu dengan pihak SMKN 2 Padang yang menerapkan aturan mewajibkan seluruh siswinya mengenakan jilbab. Padahal putri Elianu Hia adalah seorang non muslim.

Insiden ini menjadi sorotan berbagai pihak, mulai Kemendikbud, KPAI, Komnas HAM dan juga para wakil rakyat di Senayan.

Ketua DPW PKB Sumatera Barat Anggia Erma Rini turut angkat bicara terkait insiden pendidikan yang ia nilai membahayakan generasi pelajar karena sejak sekolah sudah diajarkan tidak berdaulat menjalankan keyakinan agamanya.

Menurut politisi yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini, sikap pihak sekolah yang menggunakan argumentasi bahwa hal itu adalah peraturan sekolah yang harus ditaati tidak bisa dibenarkan.

Anggia mengaku, dalam merespons insiden SMKN 2 Padang itu, ia telah mempelajari Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam aturan yang berisi 7 pasal dan lampiran penjelasan sebanyak 13 halaman, Perempuan yang Ketua Fatayat NU ini menegaskan, jelas-jelas tidak ada aturan mewajibkan pemeluk agama lain untuk menggunakan jilbab.

“Dalam pasal 4 ayat 1 aturan seragam muslimah hanya diperuntukkan bagi siswi beragama muslim. Kita mengecam kebijakan SMKN 2 Padang ini yang dapat mengganggu mental para siswa dalam mengamalkan kebhinekaan sebagai warga bangsa,” demikian penjelasan Anggia Erma Rini, Minggu (25/1/2021).

Meski Kepala Sekolah SMKN 2 Padang sudah meminta maaf dan membebaskan siswi non muslim tidak menggunakan jilbab, Anggia meminta Kemendikbud tidak hanya melakukan penanganan di SMKN 2 Padang saja.

Ia meminta Kemendikbud, tidak menjadi lembaga yang hanya berfungsi seperti pemadam kebakaran. Ia mengaku khawatir dengan masalah yang menimpa Jeni Hia isunya disikapi karena video perdebatannya viral.

Kata Anggia, seharusnya Kemendikbud harus benar-benar bekerja serius mencegah insiden yang akan mengancam nilai persatuan bangsa. Salah satunya menindak tegas sekolah yang menerapkan aturan yang dapat mengoyak persatuan bangsa.

“Kemendikbud tidak cukup dengan imbauan apalagi hanya di satu sekolah atau satu provinsi. Kalau kita amati belakangan di berbagai tempat lain juga masih banyak terjadi insiden yang mencoreng pendidikan karena faktor SARA (suku, agama, ras dan antargolongan,” tegas Anggia.

Dalam pandangan Anggia, insiden yang membahayakan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum di UUD 1945 dan UU 20 tahun 20023 tentang Sisdiknas harus cepat disikapi oleh semua pihak.

Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, Anggia mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang beriman dan takwa pada tuhan yang esa, beraklah mulia, menjadi warga negara demokratis dan beberapa sifat luhur lainnya.

“Tidak ada dalam amanah UU yang kemudian memberi mandat lembaga pendidikan menonjolkan simbol agama tertentu untuk pemeluk agama lainnya. Semua pihak untuk bersama-sama memastikan mandat dari pendidikan nasional dijalankan dengan penuh tanggung jawab secara kolektif,” pungkas Anggia.(relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

NASIONAL

Terkait Tambak Udang Dan Tarok City, mahasiswa Lingkar Piaman Datangi Kantor DPRD Padang Pariaman – siarminang.net

Terkait Tambak Udang Dan Tarok City, mahasiswa Lingkar Piaman Datangi Kantor DPRD Padang Pariaman – Beritasumbar.com

Pariaman,siarminang.net,-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam LIMAPIA bersama Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Universitas Eka sakti, pemuda xtc kota Pariaman dan pemuda amal beramal berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Padang Pariaman, Jumat (22/1/21)

Sampaikan aspirasi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Pariaman (LIMAPIA) menggeruduk kembali Kantor DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Kordinator Aksi LIMAPIA, Rahman membuka orasinya mengatakan, kami datang kembali menggelar aksi yang kedua kalinya di kantor DPRD kabupaten padang pariamab untuk meminta hasil atau tuntutan kami yang masih sama dengan tuntutan aksi yang kemarin dalam pembangunan Tarok City, masih ada lahan masyarakat yang terdampak tapi untuk ganti ruginya belum selesai hingga sekarang, dan perizinan tambak udang yang kami duga tidak memiliki izin (ilegal)

“Padahal lahan itu sudah dibangun, tapi ganti rugi belum ada dari pihak terkait dan perizinan tambak udang yang diduga tidak memiliki izin, tentunya dari kedua itu harus segera diambil keputusan untuk menyegel tambak udang yang tidak memiliki izin sebab permasalahan izin itu akan menyebabkkan dampak positif untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitarnya, katanya Rahman.

Lanjut Rahman, bahkan sebagian lahan masyarakat itu dulunya mereka tanami pohon karet, tapi sekarang sudah habis ditebangi dan diganti dengan beton.
“Tanah masyarakat sudah diambil untuk dibangun, tapi ganti rugi belum ada,” ujarnya.

Kemudian kata Rahman, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Padang Pariaman, memintak agar tambak udang ilegal yang ada di daerah itu untuk disegel.

“Dugaan kami masih banyak tambak udang ilegal yang masih beroperasi di Pantai Padang Pariaman,” sebutnya.

Rahman menyebutkan, kalau ini dibiarkan bisa merusak ekosistem alam, sebab itu akan bertambah terus pembangunan tambak udangnya.

“Kami akan terus mengawal terkait tambak udang dan pembangunan Tarok City, kemudian kalau aspirasi kami tidak ditanggapi maka kami akan terus melakukan demo,” ungkapnya.
Para anggota dewan kami datang kembali di gedung yang megah ini tolong kalian yang bekerja untuk kami yang sewaktu belum menjabat kalian menemui kami mengapa kini kalian tidak menemui kami atas tuntutan kami pada aksi kemarin, apakah kalian telah lupa? Atau kalian sedang dilema, maka jika benar kalian wakil kami temui kami di tengah terik matahari yang panas ini. Ujar Aldino Ketua lingkaran mahasiswa Piamandalam orasinya

Selain itu ketua himpunan mahasiswa islam komisariat Universitas Eka Sakti Deri mengatakan pemerintah ataubanggota dewan kabupaten padang pariaman segera mengambil tindak keras terhadap pelaku usaha tambak udang yang tidak mematuhi aturan-aturan dalam usahanya harus segera disegel dan jangan sampai mereka memperoleh keuntungan yang besar dan masyarakat kita hanya mendapat keuntungan yang tidak seberapa.

Selain itu ia mengatakan terkait permasalahan pembangunan Tarok City ini tidak bisa dibiarkan pembangunan yang kami duga masih ada aturan hukum yang masih simpang siur dan mempunyai dampak kerugian bagi masyarakat kabupaten Padang Pariaman sehingga ketika hal ini tidak diselesaikan dengan baik maka segera mundur dari jabatan kekuasaan.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, Ketua komisi 3, komisi 2 serta Kadis penanaman modal mengapresiasi langkah demonstran membawa persoalan Tarok City dan Tambak Udang ke DPRD.

“Kami apresiasi langkah yang diambil kawan mahasiswa. Hal yang mereka sampaikan senada dengan apa yang kami bahas,” jelasnya.

Sebab kata Aprinaldi , terkait Tarok City tersebut untuk 2020 ini rencana pembangunan tarok city haram untuk kami mengeluarkan anggaran untuk tersebut sebab ini adalah tanah milik negara sebagai tempat strategis nasional sehingga kami tidak perlu menganggarkan dengan keuangan daerah, jika kami diminta pun kami menunggu putusan dan aturan tersebut jelas agar keuangan daerah tidak terbuang dengan sia-sia di tengah defisit anggaran kita.

Begitupun dengan Tambak Udang, kata Aprinaldi , selama ini tambak yang ilegal sudah dirazia bersama pihak polisi dan satpol PP.

Wakil ketua komisi 2 Syafrinaldi mengatakan, bahwa beliau mengapresiasi kehadiran kawan-kawan mahasiswa Lingkaran mahasiswa Piaman, himpunan mahasiswa Islam komisariat universitas esa unggul, pemuda XTC kota pariaman, dan pemuda amal beramal sebab inilah yang harus kita lakukan kalian sebagai generasi muda harus memperhatikan kondisi masyarakat kita dan kalian menyampaikan kepada kami merupakan kerjasama yang harus senantiasa dilakukan agar wilayah kita menjadi kesejahteraan dan keadilan untuk semua dan saya katakan bahwa saya tidak mau masyarakat saya tertindas.

Selain itu kepala dinas penanaman modal kabupaten padang pariaman mengatakan, dari penelusauran kami dan dalam pengurusan izin usaha tambak udang ada 35 tambak udang di pantai padang pariaman.
” Kepala dinas penanaman modal pengurusan tambak udang ini mula berlakunya pada tahun 2018 para pengusaha tersebut hanya menjalankan usahanya terlebih dahulu tanpa mengurus surat izin usahanya, sehabis itu 2019 kami mengadakan razia sehingga mereka sekarang mengurus izin. Para pengusaha tersebut yang mengurus izinya ada 35 tambak dari pengurusan tersebut ada 15 sudah keluar izinnya, 13 kami kembalikan izin karena tidak sesuai ketetapan dalam pengurusan izin dan 6 sedang diproses.

Lalu rahman mengatakan bahwa rahman ingin mengetahui lokasi mana yang telah memiliki izin dan yang belum memiliki izin sebab rahman menduga pembangunan tambak udang hari demi hari pembangunan tambak udang semakin banyak, ini hasil kami menyelidiki dan memantau dilapangan loh. Maka kami dengan tegas segara tertibkanndan segel tambak udang yang belum patuh dengan aturan sebab negara indonesia adalah negara hukum, ketika hukum tidak dipatuhi maka yakin sungguh huru-hara akan timbul.

Dalam menutup Aksi dan audiensinya rahman mengatakan beliau akan sampaikan permasalahan pembangunan tarok city dan tambak udang ilegal ini kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi dan beliau pastikan kami akan tetap turun menyampaikan aspirasi masyarakat sebelum pemerintah memperhatikan masyarakat kami agar tidak ada penindasan , ini aspirasi kami dan masyarakat bukan bentuk penolakan atau perlawanan tetapi kami ingin kabupaten padang pariaman maju bersama sejahtera bersama dan makmur bersama.



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer