Connect with us

News

DPRD dan Dinpar Sumbar Kompak Dorong Masyarakat Sadar Wisata

DPRD dan Dinpar Sumbar Kompak Dorong Masyarakat Sadar Wisata


Senin, 27 Agustus 2018 – 23:07:40 WIB – 60

Apris yaman pasangkan idcard peserta bimtek sadar wisata di hotel hayam wuruk, Senin (27/8)

PADANG — Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Sumbar Doni Hendra menyatakan, masyarakat Sumatera Barat, harus sadar wisata sebagai upaya memberikan keuntungan dan kesejahteraan dari sektor pariwisata.

“Masyarakat khususnya disekitar obyek harus sadar wisata, tingkatkan hospitality (keramahan),” kata Doni Hendra usai membuka Bimtek gerakan sadar wisata bagi 50 pelaku wisata di Hotel Hayam Wuruk, Padang, Sumbar,Senin, (27/8/2018).

Menurutnya, gerakan sadar wisata penting dilakukan, karena kawasan wisata Sumatera Barat yang kaya kuliner dan pemandangan alam yang indah.

“Sehingga tidak mungkin, kami bergerak sendirian untuk menata dan menjaga kawasan wisata ini. Partisipasi dari seluruh pihak sangat diperlukan, karena kalau lokasinya bersih, maka kunjungan juga ramai dan pedagang juga untung,” ujarnya.

Doni mengaku, selama ini tingkat kesadaran masyarakat maupun pelaku wisata sangat rendah, terbukti masih banyaknya sampah yang berserakan di lokasi wisata, padahal pihaknya telah menyediakan tempat sampah yang memadai.

“Untuk membuang sampah saja masih sembarangan, inilah yang perlu kita ubah, sehingga kedepannya bisa lebih baik. Tujuan utamanya adalah pengunjung memiliki kenangan yang indah atas lokasi yang dikunjungi,” imbuh Doni Hendra.

Sementara itu, Anggota Komisi 5 DPRD Sumbar, Drs Apris Yaman menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya sadar wisata dalam rangka memajukan objek wisata di Sumatera Barat.

“Pengembangan wisata itu identik dengan sadar wisata. Artinya jangan ada lagi pungutan liar di lokasi wisata, jangan ada pemalakan dan kegiatan yang membuat pengunjung merasa tidak betah,” kata Apris.

Ia mengatakan Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang tidak kalah bagus dari daerah lain, apalagi dengan wisata syariahnya.

“Untuk menggenjot kunjungan wisatawan diperlukan sikap sadar wisata dari masyarakat itu sendiri. Jangan membuat pengunjung tidak betah dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Legislator DPRD Sumbar ini mengharapkan ke depannya setelah acara ini berlangsung adalah masyarakat lebih memahami mengenai sadar wisata.

Selanjutnya dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi gerakan Sapta Pesona guna menciptakan lingkungan yang bersih, ramah, serta aman.

Apris juga meminta Dinas Pariwisata Sumbat terus melaksanakan sosialisasi bagi kelompok penggiat wisata dan masyarakat untuk meningkatkan sadar wisata di daerah itu. (RI)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi

Tag: padang,pariwisata,sumatra-barat

Bekuk Malaysia, Indonesia Hadapi Thailand di Final Piala AFF U-16

Bekuk Malaysia, Indonesia Hadapi Thailand di Final Piala AFF U-16

BOLA – Timnas Indonesia berhasil melangkah ke final Piala AFF U-16 2018. Ini setelah Garuda Muda menang 1-0 atas…

Kejari Pariaman Musnahkan Sabu 770 gram dan Ganja 20 Kg

Kejari Pariaman Musnahkan Sabu 770 gram dan Ganja 20 Kg

PARIAMAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman melakukan pemusnahan sabu 770,62 gram dan ganja 20.323 Kg hasil sidang…

Wujudkan Pariaman Smart City, Diskominfo Kota Pariaman Gelar FGD Pengembangan e-Goverment

Wujudkan Pariaman Smart City, Diskominfo Kota Pariaman Gelar FGD Pengembangan e-Goverment

PARIAMAN — Wakil Walikota Pariaman Genius Umar membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan…

Puluhan Pekerja Proyek RSUD Batusangkar Dikumpulkan Bhabinkamtibmas Pagaruyung, Ini Alasannya

Puluhan Pekerja Proyek RSUD Batusangkar Dikumpulkan Bhabinkamtibmas Pagaruyung, Ini Alasannya

TANAH DATAR- Sebanyak 25 orang pekerja Poliklinik RSUD tanpa diketahui masyarakat setempat telah mengontrak 2 unit…

Rayakan HUT 73, GO-FOOD Tawarkan Paket Kemerdekaan Serba 17 Ribuan

Rayakan HUT 73, GO-FOOD Tawarkan Paket Kemerdekaan Serba 17 Ribuan

PADANG — Untuk merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, GO-FOOD menggulirkan promo “Hari Merdeka,…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer