Connect with us

headline

DPS Limapuluh Kota Ditetapkan, Jumlah Pemilih Perempuan Lebih Tinggi

DPS Limapuluh Kota Ditetapkan, Jumlah Pemilih Perempuan Lebih Tinggi


Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Tahap demi tahap proses pelaksanaan pemilu 2019 mulai dilaksanakan. Minggu 17/6 KPU Limapuluh Kota gelar rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara di Limapuluh Kota.
263.773 orang masuk dalam daftar pemilih sementara yang ditetapkan KPU Limapuluh Kota pada rapat pleno yang digelar di Aula KPU setempat. Jumlah tersebut masih didominasi pemilih perempuan yaitu 135.108 orang. Dan tersebar di 79 Nagari dalam 13 kecamatan yang ada di Limapuluh Kota dengan 1256 TPS.

Hal ini diungkapkan Amfreizer salah satu komisioner KPU Limapuluh Kota periode 2018-2023 kepada awak media saat dikonfirmasi akan rapat pleno tersebut pada Senin 18/6 di Limapuluh Kota.

Ia mengatakan selain jumlah DPS, juga ada Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik yang jumlahnya 24.814 jiwa, 13.533 diantaranya pemilih laki-laki dan 11.281 perempuan.

Amfreizer menambahkan, hasil pleno DPS itu selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi untuk dilakukan rapat kembali pada 19 Juni besok. Hasil rekapitulasi tingkat provinsi nantinya juga akan diumumkan kepada publik mulai 18 Juni – 1 Juli ke semua kecamatan serta nagari.

“Diharapkan ada tanggapan serta masukan dari masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Limapuluh Kota Yoriza Asra mengatakan berdasarkan Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 Tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam Pemilihan Umum, pasal 22 DPS tersebut dapat ditanggapi masyarakat selama 14 hari mulai 18 Juni s/d 1 Juli 2018.

“Masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas pemilu dan peserta pemilu dapat disampaikan kepada PPS paling lambat 21 hari sejak DPS diumumkan oleh PPS,” kata dia.

Tanggapan ini sangat menentukan dalam pelaksanaan pemilu yang sesuai aturan aturan berlaku ujar Yori sapaan akrab ketua Panwaslu Limapuluh Kota ini. Beberapa hal yang harus di perhatikan oleh masyarakat, pengawas, maupun peserta pemilu untuk ditanggapi yaitu, Pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat untuk ikut memilih tapi tidak terdaftar. Warga yang masih berusia dibawah 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan nanti tapi sudah terdaftar di DPS. Juga pensiunan TNI/Polri yang belum terdaftar dalam DPS atau yang masih aktif tapi terdaftar di DPS. Serta masyarakat yang sudah meninggal tapi namanya ada di DPS.

Masukan dan tanggapan akan hal tersebut diatas bisa disampaikan kepada PPS masing-masing nagari dengan menunjukkan KTP eletronik bersangkutan,ujar Yoriza Asra.(*)





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#dipecat

Beredar SK, Sekda Pessel Erizon Dipecat

Beredar SK, Sekda Pessel Erizon Dipecat


PADANG – Beredar Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Erizon, Selasa (12/1) siang. Surat tersebut beredar luas di media sosial.

Juru Bicara Gubernur Sumbar, Jasman Rizal dihubungi membenarkan adanya suarat SK pemberhentian Sekdakab Pessel di media sosial. Namun, dirinya tidak dapat memastikan kabsahan kabar tersebut.

“Saya dengar iya, tapi saya cek dulu ya, kalau suratnya malah sudah beredar di WAG tapi itu bukan rujukan,”katanya dihubungi.

Berdasarkan informasi diperoleh Singgalang, pemberhentian Sekdakab Pessel, Erizon dinilai melanggar disiplin pegawai. Erizon dikabarkan tidak netral pada pemilihan Kepala Daerah yang baru saja usai digelar di Pesisir Selatan pada Desember 2020.

“Memang ada informasinya begitu,”sebut sumber Singgalang di Pemprov Sumbar.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Fitrianti dihubungi mengaku tidak tahu dengan informasi tersebut. Disebutkannya, untuk pemberhentian Sekda kabupaten/kota tidak ada melibatkan Pemprov Sumbar. Semua menjadi kewenangan penuh kepala daerah.

“Tidak ada kewenangan kita,”sebutnya.

Menurutnya, jika seorang sekda diberhentikan bisa dilakukan sendiri oleh kepala daerah. Kecuali untuk mengangkat sekda baru karena pergantian, baru melibatkan Pemprov Sumbar.

Sementara pemberhentian itu boleh dilakukan kepala daerah. Karena memang kewenangan kepala daerah. “Kalau memang ada yang dilanggar bisa saja diberhentikan,”ujarnya.

Dari surat pemberhentian Sekdakab Pessel Erizon yang beredar tersebut tertulis keputusan diambil berdasarkan surat dari Surat Plt Inspektur Provinsi Sumbar atas nama Gubernur Sumbar Nomor:700/0002/Insp.SAU/2021 tanggal 08 Januari 2021 dan pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Atas dasar itu, terhtung tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan ditetapkan keputusan lebih lanjut, membebaskan sementara dari tugas dan jabatan Sekdakab Pessel, kepada Erizon.(104)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#citra

Citra dan Reputasi

Citra dan Reputasi


Oleh: Khairul Jasmi

Ada menteri rasa walikota ada gubernur rasa presiden, ada yang batal jadi gubernur, ada yang menang, tapi masih tergaing-gaing. Ini antara lain, menyangkut reputasi. Ada yang memburansang, idolanya dikritik, ada yang tak punya idola. Ada pula artis bercerai, dia yang menangis. Dan ada agama diperalat untuk citra. Ini terjebak dengan caranya sendiri, ibarat sedang melangkah, tersangkut tali.

Citra adalah urusan prestise, popularitas, reputasi, harga diri dan jenjang untuk naik. Pada gilirannya untuk uang. Belakangan di sebagian tempat citra sudah berlebihan, berbau politik dan merusak image. Semua itu untuk urusan kita sama kita, horizontal.

Banyak orang baik, oleh karyanya, terbangun citra baik dan kemudian ia disanjung. Ia tak mau atau malah suka. Pada saat yang sama, ada pihak sedang membangun citra dengan manipulasi untuk keperluan pribadi. Bahkan untuk mengalihkan isu. Dimaksudkan untuk jaim, alias jaga image atau jawi, jaga wibawa. Bahasa lain disebut munafik.

Maka pada tahun yang belum jauh ke belakang misalnya, ada UN. Sekolah-sekolah berlomba menjadi yang terbaik, akhirnya khalayak tahu, kunci jawaban dibagi. Demi citra sekolah demi citra kepala daerah. Mas Menteri kemudian menghapus UN tersebut. Membagi kunci jawaban, untuk nama baik sekolah, merupakan upaya membangun citra yang masif dan buruk. Tapi, itu terjadi. Sekarang sudah tidak. Beban guru sudah berkurang, sekaligus mengurangi sakit kepala para pendidik itu. Juga mengurangi rasa takut.

Sebenarnya citra atau mirip-mirip apa yang disebut “mantagi,” akan hadir sendirinya tanpa mesti dipaksakan. Walau begitu, kecap tetap nomor satu. Saya mungkin juga Anda tanpa sadar, atau sadar, acap membanggakan diri. “Ko ndak mambangga-bangga-an diri doh yo.” Dimulai dengan kata itu. Maksudnya, beginilah saya, hebatkan!
Konsep membanggakan diri, berlaku umum untuk produk. Obat nyamuk, sabun mandi, minyak rambut,lisptik, motor, mobil, atap, cat, meja, pakaian dalam serta segala bentuk produk memang mesti membanggakan diri. Bahwa saya nomor satu. Jika tak begitu, calon konsumen, sulit akan tertarik. Yang sudah jadi pelanggan, bisa lari. Maka perlu iklan. Mengiklankan diri. Bayar!
Para calon segala calon juga perlu, asal tak berlebihan, sebab kalau berlebihan, bisa berdampak buruk. Dalam dunia pasar yang ganas, karena promosi yang hebat, ada produk yang tidak laku dan perlahan ditarik dari peredaran.
Calon kepala daerah dan legislatif, banyak yang tak laku dan hilang dari peredaran, bisa karena sebab berlebihan promosinya, bisa kekurangan promosi, bisa pula karena calon konsumen sudah tahu, kualitas kurang bagus. Atau biaya promosi minim.
Apapun itu, tak ada yang buruk. Yang buruk pikiran sendiri. Utak wak surang nan bakasiak, maka apa yang dilihat jadi buruk saja. Knalpot motor orang yang besar bunyinya bikin naik darah, apalagi bini orang berbonceng empuk sore hari, motornya berjalan lambat-lambat pula. Maka jadilah suami yang lurus. Jangan jaim, seorang yang citranya baik. Tapi iya juga kalau yang ini, sok citra, baik, alim, tapi kemudian terbukti suka egois. Preet.Ha ha ha.

Tiap kita boleh melakukan apa saja, asal baik. Buruk juga boleh jika telinga tebal, mau mendengar gunjing orang dan mau masuk penjara, bahkan neraka. Gunjing buruk tentang orang lain tidak baik, tapi hati senang saja kalau bergunjing. Kadang juga demi citra.

Citra adalah beban berat senggulung batu. Mahal. Citra seberat gunung, seringan kapas, kalau terpikul dengan yang benar. Setelah ini, saksikan sajalah orang membangun citranya sendiri. Tak usah menangis kalau artis bercerai, tapi risaulah kalau citra politik kian buruk, karena akan membuat negeri ini buruk.

Kesukaaan banyak orang hari ini, menyamakan pemerintah dengan bangsa. Maka ia caci pemerintah, ia caci bangsanya sendiri. Ini bukan citra tapi kurang liburan. Sebelum liburan cek dulu bansos, sudah datang belum? ***

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#fpi

“Pak Prabowo” Trending Topic, Ini yang Dibahas

Penyebab Prabowo Was-was Anies-Sandi Menangkan Pilkada Jakarta


JAKARTA – “Pak Prabowo“, Warganet terus memanggilnya melalui tulisan di media sosial twitter, Sabtu (2/1). Bahasan “Pak Prabowo” menjadi trending topic.

Beragam komentar mewarnai bahasan tersebut. Mulai dari masalah Habib Rizieq Shihab (HRS) dan organisasinya Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (FPI), hingga kritik yang ditujukan ke pemerintah dibahas dalam tulisan “Pak Prabowo”.

“Kritisnya Bang Fadli terhadap tekanan rezim yg terus menerus dialamatkan ke HRS & FPI, jadi kek gak ada artinya ketika dihadapkan pada kenyataan buta tulinya Pak Prabowo yg mestinya bisa bersikap lebih signifikan,” tulis akun @a22gung yang dikutip Sabtu (2/1/2021).

“Biar sampe ke pak @prabowo @Dahnilanzar agar tau apa yg harus mereka perbuat karena hidup cuma sekali maka hiduplah yg berarti,” sambung amun @Adhei17

“Pak Prabowo kader anda @fadlizon mengatakan pemerintahan jokowi berantakan, padahal anda dan pak sandi bagian dari pemerintahan jokowi,” cuit akun @hanahanifahlagi

“Kita simak saja perkembangan selanjutnya….

Berharap ke depan pak @prabowo akan bisa bersikap sbg negarawan, tdk sekedar mengedepankan keinginan pribadi / kelompoknya. Melihat fakta yg ada plus manfaat yg lbh besar utk NKRI,” harap akun @AimanJudakusum 1.

Prabowo sendiri merupakan Calon Presiden 2019 bersama wakilnya Sandiaga Uno. Saat itu mereka melawan Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin. Namun, Prabowo-Sandi kalah dan kini menjadi Menteri dalam kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi.(okezone)


window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer