Connect with us

#PAN

Dukung Jokowi, DPP Siapkan Pemecatan Ketua PAN Pessel

Kisruh Internal, tak Ganggu Eksistensi PAN

[ad_1]





PAN (net)

PADANG – Deklarasi dukungan kepala daerah di Sumbar pada bakal calon Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Ketua DPD PAN sekaligus Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni terancam dicopot dari jabatannya karena mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo untuk menjabat dua periode.

“Hal itu akan diputuskan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemungkinan diganti,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumbar Ali Mukhni dihubungi dari Padang, Rabu (19/9).

Menurutnya rencana penggantian jabatan Hendra Joni itu sudah bergulir cukup lama, yaitu sejak istrinya maju sebagai calon legislatif dari Partai NasDem. Namun keputusan resmi belum keluar hingga saat ini.

“Ketua umum menilai Hendra Joni sulit membesarkan partai dengan kondisi itu,” ujarnya.

Meski demikian Ali Mukhni menyebut pihaknya menghargai pilihan politik yang diambil oleh Hendra Joni secara pribadi untuk memberikan dukungan pada calon presiden yang berbeda dari ketetapan partai. Karena Hendra Joni punya hak pribadi untuk menentukan pilihan.

Namun secara kepartaian, ada mekanisme yang dilanggar dan tentu akan ada konsekuensinya.

Ketua PAN yang juga Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni merupakan satu dari 10 kepala daerah yang mendukung Jokowi dua periode .

Pada deklarasi tersebut, Hendra Joni juga mengaku siap diberi sanksi oleh partainya sebab mempunyai sikap yang berlawanan dengan calon presiden yang diusung PAN, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (yose)

 








[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#PAN

PAN Klaim Menang di Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Pessel dan Agam

PAN Klaim Menang di Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Pessel dan Agam

[ad_1]

PADANG –  Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat mengklaim pasangan yang mereka usung menang di empat Pilkada Serentak di provinsi tersebut berdasarkan penghitungan sementara KPU Sumbar.

Ketua DPW PAN Sumatera Barat Indra Dt Rajo Lelo di Padang, Kamis mengatakan kemenangan itu berhasil diraih di Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman.

“Empat itu yang unggul sejauh ini di penghitungan di KPU Sumbar dan tidak mungkin pasangan yang kita usung di daerah lainnya dapat menyalip lawan-lawan mereka,” kata dia.

Ia mengatakan jagoan PAN Sumbar di empat daerah yang unggul saat ini adalah pasangan Epiyardi Asda dengan pasangan Jon Firman Pandu di Kabupaten Solok.

Kemudian Suhatri Bur-Rahmang di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu pasangan Andri Warman-Irwan Fikri di Pilkada Kabupaten Agam. Terakhir pasangan Rusma Yul Anwar – Rudi Heriansyah yang unggul dari calon petahana di Pilkada Pesisir Selatan

“Sumber data ini juga dikumpulkan dari C1 tim di lapangan,” tambah Indra.

Di Pilkada Serentak Sumbar 2020, PAN mengusung 13 pasangan. Untuk sementara memang empat pasangan ini yang unggul.

“Kami masih menghitung rekap perolehan suara di daerah lainnya. Kemungkinan di Pasaman Barat, pasangan Hamsuardi-Risnawanto, besar kemungkinan juga menang,” kata dia.

Pasangan Calon Usungan PAN Sumatera Barat Pilkada kabupaten dan Kota di Sumbar mulai dari Panji Mursyidan-Yosrisal di Kabupaten Dharmasraya, kemudian pasangan Suhatri Bur-Rahmang di Kabupaten Padang Pariaman, Andri Warman-Irwan Fikri di Kabupaten Agam.

Kemudian pasangan Irawadi-David Chalik di Kota Bukittinggi, Hamsuardi-Risnawanto di Kabupaten Pasaman Barat, Benny Utama-Sabar AS di Kabupaten Pasaman, Darman Sahladi-Maskar di Kabupaten Limapuluh Kota, pasangan Betti Shadiq Pasadigue-Editiawarman di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya pasangan Ashelfine-Sarikaldi Kabupaten Sijunjung, Erwin Ali-Marwan Efendi di Kabupaten Solok Selatan, pasangan Epyardi Asda-Jon Firman Pandu di Kabupaten Solok, Zul Efian-Ramadhani Kirana Putra di Kota Solok dan Rusma Yul Anwar- Rudi Heriansyah di Pilkada Pesisir Selatan. (ant/mat)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

#PAN

Pengurus PAN Temui Presiden Jokowi di Istana

Pengurus PAN Temui Presiden Jokowi di Istana

[ad_1]

JAKARTA – Jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Pertemuan tersebut tidak masuk ke dalam agenda resmi Kepala Negara.

Berdasarkan informasi, jajaran pengurus PAN dipimpin Ketua Umum Zulkifli Hasan, Sekjen Eddy Soeparno, dan lain-lain. Pertemuan tersebut berlangsung tanpa diketahui awak media.

Saat dikonfirmasi, Sekjen PAN Eddy Soeparno membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyebut agenda ini bagian dari silaturahmi dengan Presiden Jokowi.

“Intinya kita silaturahmi ke Presiden. Pengurus DPP PAN periode 2020-2025,” ucap Eddy saat dihubungi.

Sementara itu, Juru Bicara PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan pertemuan ini merupakan silaturahmi usai kongres PAN pada Februari 2020.

“Silaturahmi menyambung rasa kekeluargaan setelah pelaksanaan kongres ke 5 PAN di Kendari, Februari 2020. Setelah kongres, saat itu sudah ada kesediaan waktu Pak Presiden Jokowi untuk berkenan hadir di saat pelantikan pengurus baru DPP PAN 2020-2025,” ujar Yoga.

“Tetapi karena pandemi Covid 19, pelantikan dalam pertemuan fisik secara masif tidak memungkinkan. Lalu diganti dengan pelantikan sederhana sesuai prosedur kesehatan pencegahan pandemi Covid-19,” katanya.

Yoga menambahkan, pertemuan tadi juga sekaligus membicarakan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, solusi kebijakan agar fondasi perekonomian nasional dan UMKM tetap bergerak dan beraktivitas.

“PAN akan terus bersama pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional dalam rangka untuk mencapai cita-cita nasional sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, menciptakan masyarakat adil makmur, memakmurkan masyarakat Indonesia, dan membangun peradaban Indonesia,” tuturnya. (*/mat)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

#jokowi

PAN Kritik Rencana Jokowi Tambah Jabatan 6 Wamen

PAN Kritik Rencana Jokowi Tambah Jabatan 6 Wamen

[ad_1]

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menambah 6 jabatan baru yakni Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Partai Amanat Nasional (PAN) pun mengkritik wacana Presiden Jokowi itu.

Wakil Sekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai penambahan 6 jabatan Wamen di Kabinet Indonesia Maju akan semakin membuat gemuk birokrasi. Karenanya, dia meminta Presiden Jokowi terlebih dahulu menjelaskan alasan wacana penambahan itu.

“Presiden Jokowi perlu menjelaskan alasan penambahan 6 orang wamen yang diwacanakan. Pasalnya, penambahan itu tentu akan menambah gemuknya birokrasi dan juga menambah anggaran operasioanal di kementerian,” ungkap Saleh kepada okezone, Sabtu (16/11).

Kata Saleh, Presiden Jokowi juga harus menerangkan tugas dan fungsi Wamen. Karena dia memandang adanya jabatan Wamen tersebut dikhawatirkan malah menjadi tumpang tindih dengan jabatan lainnya. “Jabatan tersebut dinilai bisa jadi tumpang tindih dengan para pejabat eselon I yang memang sudah ada,” imbuh dia.

Apabila alasan penambahan posisi Wamen untuk membantu kinerja sebuah Kementrian, Saleh pun menganggap tak tepat. “Kalau tujuannya untuk membantu, rasanya tidak tepat. Sebab, sudah ada dirjen dan pejabat eselon I lainnya yang memang bertugas mengawal seluruh program kementerian. Kalau ada wamen, dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan para dirjen yang ada,” tandas Saleh. (aci)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer