DI ERA PPKM UPAYA PENINGKATAN IMUNITAS TUBUH MELALUI AKTIVITAS FISIK (SENAM AEROBIK) DAN PEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH UNTUK TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) SANGAT DIBUTUHKAN

Oleh: YUANITA ANANDA
Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas

Memasuki era PPKM saat sekarang ini,  sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak patuh protokol kesehatan yaitu tidak mengunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, menghindari kerumunan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka Covid di wilayah Sumatera Barat. Diketahui dari data pantauan Covid-19 Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2021 bahwa total positif yaitu 79.580 orang (+630), total sembuh 62.286 orang (+856), total meninggal 1.718 orang (+22), dengan kasus aktif 13.576 (17,06), positif rate 17,79%.

Adanya peningkatan kasus Covid-19 di Sumatera Barat khususnya di kota Padang yaitu di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang. Peningkatan kasus tersebut disebabkan masyarakat jarang melakukan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan, minat dan pergerakan dari masyarakat tersebut kurang.

Selain itu dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sebagian besar pekarangan rumah masyarakat kurang bermanfaat dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya tanaman TOGA yang ditanam di pekarangan rumah dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui contoh tanaman TOGA serta manfaatnya. Aktivitas fisik dan tanaman obat keluarga (TOGA) merupakan salah satu program dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

GERMAS ini merupakan salah satu program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dan merupakan perpanjangan tangan dari program pemerintah dalam bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali pemberian edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat. Untuk itu, kami tim dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas yang terdiri dari Ns. Yuanita Ananda, M.Kep, Ns. Mulyanti Roberto Muliantino, M.Kep, Ns. Zifriyanthi Minanda Putri, M.Kep dan Ns. Muthmainnah, M.Kep serta Silvi Triana Helmi , Dinia Hendi Agesti melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada Peningkatan Aktivitas Fisik Dan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Tanaman Obat Keluarga (Toga) Sebagai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Wilayah Kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang

Konsep edukasi dikemas secara berbeda dan menarik yaitu dilakukan secara door to door

kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena kota Padang masih dalam kondisi PPKM Level 4.  Implementasi edukasi tersebut yaitu dengan cara membuat WhatsApp Grup (WAG) untuk peserta kegiatan agar memudahkan komunikasi, di dalam WAG tersebut telah di share video senam aerobic dan mekanisme kegiatan. Kemudian masyarakat akan melaksanakan senam aerobic sesuai video tersebut yang dilaksanakan secara door to door.

Selanjutnya masyarakat diberikan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) serta penjelasan manfaat dari tanaman tersebut yang dapat meningkatkan imunitas tubuh serta mengurangi terpapar virus Covid-19. Pemberian edukasi melalui booklet yang dibuat semenarik mungkin dengan bahasa yang ringan yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Diakhir kegiatan edukasi, tim membagikantanaman obat keluarga (TOGA), masker, hand sanitizer dan booklet edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan Iptek Berbasis Dosen dan Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. Edukasi ini dilakukan kepada 15 Kepala Keluarga yang berada di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang khususnya pada tanggal 9 Agustus 2021 Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan ini dapat berbagi informasi (sharring) kepada masyarakat yang lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini sehingga tindakan pencegahan terhadap Covid-19 dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Related

Sijunjung, siarminang.net – Pada usia yang relatif muda keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sijunjung memerlukan perbaikan dan peningkatan dari semua sisi,  guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setempat.

Direktur RSUD Sijunjung, dr. Diana Oktavia Sp.PD di ruang kerjanya, Jumat (16/4) mengatakan untuk melakukan pembenahan butuh saran dan masukan dari masyarakat.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat supaya memberikan masukan, saran, kritik ataupun bila ada keluhan dalam berbagai hal yang ditemui ataupun dialami di RSUD tersebut.

“Sebaiknya langsung dilaporkan kepada petugas unit layanan pengaduan yang berada di unit rawat jalan RSUD Sijunjung di lantai satu setiap hari Senin sampai  Jumat mulai dari pukul 8.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB,” katanya.

Ia mengatakan demi perbaikan dan peningkatan pelayanan, pihaknya selalu terbuka menerima masukan dari siapa saja. Pada prinsipnya seluruh petugas yang ada di RSUD bertekad  memberikan pelayanan yang prima. Kalau ada oknum petugas yang lalai dirasakan oleh masyarakat, kami mohon di beritahukan kepada  pihak manajemen secara langsung, sehingga kita bisa memberikan pembinaan kepada oknum tersebut.

Selain itu, perbaikan dan peningkatan pelayanan RSUD butuh dukungan dan support dari seluruh  lapisan masyarakat, siapa lagi yang akan memberikan  hal yang positif untuk Ranah Lansek manih, kalau bukan warga Sijunjung itu sendiri.

Pihak manajemen sampai kepada petugas yang diberi amanah menjalankan tugas sesuai dengan protap yang sudah ada.

“Kalau ada beberapa kelemahan yang ditemui masyarakat silakan beri tahu kepada kami, karena kesembuhan warga menjadi kebahagiaan kami,” katanya.

Beberapa hari belakangan ini ada muncul keluhan yang disampaikan salah seorang pasien yang rehabilitasi medis. Ketika itu sang pasien minta tolong kepada petugas fisioterapi untuk melakukan terapi pada tubuhnya yang lain, di luar orderan dokter ahli. Ketika itu kurang mendapat tanggapan serius dari petugas, sehingga sang pasien menuliskan keluh kesahnya di media sosial.

Aturannya, petugas tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan orderan dari dokter ahli, mereka tidak bisa melakukan tindakan melebihi dari itu. Hal-hal serupa ini yang tidak banyak di ketahui warga, untuk kasus yang ini kita telah selesaikan.

“Kita sudah jelaskan dan segera kita lakukan pertemuan dengan pasien tersebut. Sementara, para petugas sudah  diingatkan, kita berharap petugas memberikan pengertian kepada para pasien, supaya tidak terjadi salah informasi bagi pasien dan keluarganya,” pesan Direktur RSUD Sijunjung yang biasa dipanggil Buk Fifi itu. (Alim)

Related

Bukittinggi, siarminang.net — Pemerintahan Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, Erman Safar – Marfendi, agaknya perlu untuk mengkaji kembali pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi, yang berada di Jln By Pass, Gulai Bancah kota itu.

Jika RSUD belum mengantongi izin, seperti izin operasional, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019, tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, jelas legalitas RSUD Bukittinggi dalam menerima pasien dipertanyakan.

Misalnya tetap menerima pasien, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Bisa saja nanti, akan ada penilaian mal administrasi atau mal praktek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019, pada BAB IV tentang Perizinan Bagian Kesatu Persyaratan. Pada Pasal 23 ayat (1) jelas menerangkan, bahwa setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

Sedangkan ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Lokasi bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus berada pada lahan yang
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit.

Untuk ayat (2) Lahan bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses/pintu yang terpisah dengan bangunan
fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Nah berdasarkan keterangan di atas, sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit. Artinya, jika RSUD Bukittinggi tidak ada izin, apakah ini tidak melanggar.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar kepada wartawan di RSUD Bukittinggi usai pelaksanaan vaksin covid-19, Senin (2/3/2021), terkait perizinan RSUD Bukittinggi, ia menyebutkan telah berkoordinasi singkat dengan PLT dinas kesehatan, di mana sedang mengupayakan untuk mengurus izin operasionalnya.

Kalimat sedang berupaya untuk mengurus izin operasional, dapat digarisbawahi bahwa RSUD Bukittinggi — jika memang tengah dioperasikan saat ini — jelas tanpa ada izinnya.

Diharapkan, di kepemimpinan Erman Safar – Marfendi, sampaikan yang sebenarnya kepada masyarakat, bila memang RSUD belum punya izinnya, agar untuk sementara tidak menerima pasien umum dulu.

Pasalnya, jika pasien umum diterima, sekali lagi ditegaskan bakal bisa berpotensi menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Bisa saja nanti akan ada penilaian mal administrasi atau mal praktek.

Untuk diketahui, RSUD Bukittinggi diresmikan Wali Kota Bukittinggi yang lama yakni, Ramlan Nurmatias bersama anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), pada Senin (18/1/2021).

RSUD Bukittinggi dibangun sejak 2018 lalu dengan total anggaran Rp150 miliar lebih dari APBD Bukittinggi. Dari jumlah itu, bangunan fisik menelan dana sebesar Rp107 miliar lebih. Sisanya untuk pengadaan alat kesehatan.

RSUD Bukittinggi tersebut terdiri dari enam lantai, dengan 100 tempat tidur dan tujuh poli. RSUD Bukittinggi juga memiliki ruang operasi gawat darurat, dan ruang operasi sentral.

Kontrak perencanaan RSUD Bukittinggi dimulai 24 April 2017 sebesar Rp1 miliar lebih. Agustus 2018 mulai dilaksanakan pekerjaan RSUD.

Dalam pelaksanaannya, sedikit ada kendala. Pelaksana yang lama diputus kontrak pada 7 Oktober 2018. Selanjutnya, pada Februari 2019 pembangunan kembali dilanjutkan, dan berhasil menyelesaikan pembangunan RSUD tersebut.

Selain bangunan fisik, juga telah diadakan alat kesehatan senilai Rp34 miliar. Semua buatan Eropa dan dilakukan dengan sistem e-catalog.

Dikutip dari padangkita.com, Ramlan Nurmatias sawaktu menjabat wali kota Bukittinggi, saat peresmian kala itu menyatakan, pembangunan RSUD Bukittinggi, perencanaan dari awal bangunan dibuat sebaik mungkin dan sarana prasarana untuk RSUD pun harus maksimal dengan alat yang canggih serta modern berasal dari Belanda dan Jerman.

“Saya merasa bangga dan haru karena RSUD Bukittinggi selesai dibangun. Ini janji kampanye saya tahun 2015 lalu. Alhamdulillah ini terwujud saat ini. Saya pastikan kalau alat kesehatan yang dibeli merupakan buatan Eropa. Saya juga berterima kasih kepada Almarhum Maderizal (anggota DPRD), yang waktu itu telah menyisihkan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp13 miliar,” jelasnya.

Kembali pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019, bahwa Pasal 30 ayat (1) dalam hal rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan tertentu, Rumah Sakit harus mendapatkan izin pelayanan kesehatan tertentu dari Menteri.

Dengan demikian, rumah sakit bila mana dioperasikan, ada baiknya memiliki izin terlebih dulu. Untuk itu, ada baiknya dipertimbangkan kembali oleh Wali Kota Erman Safar, yang mana menyampaikan pemerintah Bukittinggi, malalui RSUD siap melayani seluruh masyarakat kota untuk berobat di RSUD Bukittinggi. (*)

Related