Connect with us

Berita DPR

FADLI ZON Akhirnya Sebut Ada Penunggang Gerakan Mahasiswa 2019, Temukan Momentum Siklus 20 TahunanWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

fadli-zon-dan-gerakan-mahasiswa-2019


FADLI ZON Akhirnya Sebut Ada Penunggang Gerakan Mahasiswa 2019, Temukan Momentum Siklus 20 Tahunan

ISU gerakan ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia ditungganggi terus menjadi pembicaraan di dunia digital.

Demo mahasiwa ditungganggi antara lain dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Gedung DPR.

“Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Indikasi Demo mahasiwa ditungganggi antara lain munculnya hastag #TurunkanJokowi.

Sebagian orang kemudian mengaitkan kelompok penunggang itu dengan kelompok pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon akhirnya menulis cuitan khusus terkait aksi mahasiswa itu melalui akun twitternya, Kamis (26/9/2019) pagi ini.

Wakil Ketua DPRD Fadli Zon sebut gerakan mahasiswa 2019 ini memang ditunggangi.

Siapa penunggang gerakan mahasiswa versi Fadli Zon?

Fadli Zon menyebut, penunggang gerakan mahasiswa 2019 ternyata adalah para pelajar.

“Yang unik kini ditunggangi oleh pelajar,” ujar Fadli Zon melalui twitternya.

Tetapi, kata Fadli Zon, para pelajar yang berunjuk rasa itu biasanya memiliki militansi yang lebih tinggi.

Fadli Zon pun memberi contoh aksi para pelajar tahun 1966 lewat gerakan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) untuk menumbangkan PKI.

“Pelajar biasanya lebih militan klu melihat KAPPI n KAPI mengganyang PKI thn 1966,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, gerakan mahasiswa 2019 kini menemukan sebuah momentum baru,

Simak cuitan Fadli Zon terkait gerakan mahasiswa 2019.

@fadlizon: Siklus 20 tahunan Gerakan Mahasiswa kini menemukan momentum. Mahasiswa adlh agent of change n selalu tampil menghela perubahan zaman.

Yg unik kini ditunggangi oleh pelajar. Pelajar biasanya lebih militan klu melihat KAPPI n KAPI mengganyang PKI thn 1966.

Seperti ketahui, gerakan mahasiswa kemarin juga diikuti oleh unjuk rasa sekelompok pelajar, sebagian besar adalah para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dulu disebut Sekolah Teknologi Menengah (STM).

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai aksi mahasiswa menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sejumlah undang-undang ditunggangi pihak tertentu.

Namun, Yasonna tak merinci siapa pihak tertentu yang dia maksud.

“Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019), seperti ditulis Kompas.com.

“Saya berharap kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar,” kata politisi PDI-P itu.

Yasonna menyatakan, jika para mahasiswa mau bertanya, bahkan berdebat tentang RUU, sebaiknya tinggal datang ke DPR atau dirinya.

“Jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar. Kalau mau debat, kalau mau bertanya tentang RUU, mbok ya datang ke DPR, datang ke saya, bukan merobohkan pagar,” ujar Yasonna.

Ia menambahkan, DPR dan pemerintah juga telah memenuhi permintaan mereka menunda pembahasan RKUHP dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Yasonna menambahkan, pembahasan RKUHP dan sejumlah RUU yang mendapat kritik keras dari masyarakat akan dibahas pada periode DPR 2019-2024 bersama pemerintahan yang baru.

“Kemarin kan sudah ditemui oleh Ketua Baleg. Tadi sudah disepakati kalau ada, nanti mau ketemu ya ketemu. Saya hanya mengingatkan, kita ini mendengar, melihat ada upaya-upaya yang menunggangi, jangan terpancing,” tutur Yasonna.

Adapun terkait UU KPK yang baru saja direvisi DPR dan pemerintah, Yasonna menyatakan bahwa ada mekanisme hukum untuk menolaknya.

Salah satunya adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Termasuk revisi UU KPK, negara kita negara hukum. Ada mekanisme konstitusional untuk itu, yaitu ajukan judicial review ke MK, bukan ke mahkamah jalanan. Sebagai intelektual, sebagai mahasiswa yang taat hukum, kita harus melalui mekanisme itu,” kata dia.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Manik Marganamahendra memastikan jika aksi unjuk rasa mahasiswa tidak ditunggangi siapapun.

Sebab menurutnya, mahasiswa meyakini baik oposisi maupun pemerintah sama ngawurnya dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Ada asumsi liar bahwa aksi kami ditunggangi katanya, kami akan jawab ia betul aksi kami ditunggangi, tapi ditunggangi oleh rakyat,” tegas Manik di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (24/9/2019) malam seperti dikutip Wartakotalive.

Hal itu kata Manik terlihat jelas dari aksi mahasiswa yang sama sekali tidak menyinggung soal guling menggulingkan jabatan elit tertentu.

“Saya rasa itu urusan para elit politik, silakan kalian urus saja, tidak perlu bawa-bawa rakyat dalam urusan elit politik,” kata Manik.

Apalagi kata Manik, selama ini baik oposisi atau pemerintah dianggap telah lalai dengan kepentingan publik yang lebih luas.

“Maka kami sayangkan tudingan liar yang mendeskreditkan aksi kami sendiri,” jelas Manik.

Misalnya saja kata Manik hal itu terlihat dari RKUHP yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR RI saat ini.

“Mau oposisi atau pemerintah menurut kami dua-duanya sama-sama ngawur dan dua-duanya sama-sama mau mengesahkan RKUHP yang ngawur,” jelas Manik.

Dikutip dari Kompas.com ribuan mahasiswa dari berbagai kampus akan kembali gelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Gregorius Anco bantah anggapan bahwa aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan bahwa selama ini mahasiswa sudah secara tegas menyuarakan tuntutannya, yakni pembatalan undang-undang komisi pemberantasan korupsi (UU KPK) hasil revisi dan RKUHP.

Anco menilai kedua rancangan undang-undang tersebut tak sesuai dengan amanat reformasi.

“Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi,” ujar Anco kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Secara terpisah, Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Edmund Seko mengatakan, pihaknya kembali akan gelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Unjuk rasa Beberapa perwakilan mahasiswa dari luar Jakarta direncanakan ikut bergabung.

Edmund memperkirakan ada 1.000 mahasiswa Trisakti yang akan turun ke jalan.

“Kurang lebih ada 1.000 mahasiwa dari Trisaksi,” ujar Edmund melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Setidaknya ada empat poin tuntutan mahasiswa dalam aksinya, yakni:

1. Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

3. Merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

4. Merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Paling tidak, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

 

Sumber



Sumber

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Demokrasi Macam Apa? – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Buntut dari tayangan Mata Najwa yang dibintang oleh Najwa Shihab tersebut masih tak kunjung hilang.

Pasalnya, wawancara kursi kosong yang dilakukan jurnalis kondang tersebut dinilai menciderai nama pemerintah.

Dalam tayangan tersebut, Najwa Shihab melakukan monolog karena ia tak bisa mewawancarai Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto yang tak hadir pada program besutan Trans7 pada 28 September 2020 lalu.

Tak cukup sampai disitu, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto akhirnya melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas tayangan yang memuat aksi wawancara kursi kosong tersebut.

Silvia mengatakan, aksi jurnalis ternama tersebut justru membuatnya sakit hati karena perlakuan Najwa Shihab ini melukai para pendukung Jokowi.

Pelaporan ini juga dilakukan Silvia karena dampak yang dikatakannya bisa terjadi pada jurnalis lain untuk meniru apa yang dilakukan Najwa.

Lebih lanjut, Silvia menjelaskan bahwa aksi semacam itu justru memperburuk citra insan pers tanah air.

Berbalik dengan Silvia, Fadli Zon tak mau kalah ikut berkomentar menentang sikap Silvia tersebut.

Tentangan ini disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @FadliZon.

Fadli menilai tak ada yang salah dengan aksi yang dilakukan Najwa Shihab dalam tayangan Mata Najwa tersebut karena tidak ada kaitannya dengan melanggar hukum.

Dilansir ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran Rakyat, Fadli Zon justru mengatakan monolog wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa adalah ide brilian dan sangat wajar dalam negara demokrasi.

“Wawancara kursi kosong ini ide brilian Najwa Shihab. Sangat wajar dalam demokrasi,” ketik Fadli di akun Twitter-nya, Selasa 6 Oktober 2020.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Adhie Masardi

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam


Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, salah
satu ‘rukun’ dari paham Komunis adalah Revolusi atau pengambilan paksa,
kudeta dan sejenisnya. Hal ini dikatakan Fadli Zon di akun Twitternya
@fadlizon.

Revolusi (pengambilalihan paksa, kudeta dan sejenisnya)
adalah bagian dari ‘rukun komunisme’. Maka di mana-mana rezim komunis
berdarah-darah. Ideologi ini ganas dan kejam termasuk waktu merajalela
di RI. Film G30S/PKI masih sangat halus menggambarkan kekejaman komunis
itu,” seperti dikutip dari akun Twitter Fadli Zon, Sabtu (26/9/2020).

Sebelumnya
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)menyerukan pengibaran
bendera merah putih pada 30 September dan 1 Oktober 2020. Hal ini
dilakukan untuk memperingati peristiwa politik paling kelam dalam
perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemberontakan
G30S/PKI.

Dalam seruan terbuka yang diunggah sejumlah akun twitter
anggota KAMI itu disebutkan, pada 30 September pengibaran dilakukan
setengah tiang dan pada 1 Oktober bendera merah putih dikibarkan satu
tiang penuh.

“Karena yang paling terancam oleh komunisme adalah umat beragama, maka KAMI mengharapkan seluruh pemuka umat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) untuk menyampaikan pesan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September dan pada 1 Oktober melakukan pengibaran bendera satu tiang penuh,” bunyi seruan terbuka yang diatasnamakan tiga Komite Ekskutif KAMI yaitu Ahmad Yani, Syahganda Nainggolan, serta Adhie Masardi tersebut.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer