Connect with us

Berita

Fadli Zon Kritik Rencana Impor Beras 1 Juta Ton – Fadli Zon

Fadli Zon Tetap Kritik Jokowi Meski Diganjar Bintang Jasa: Tanda Sayang Bangsa


Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Pasalnya, rencana kebijakan itu menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.

“HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia,” ujar Fadli dalam akun Youtube Fadli Zon Official, Jumat (12/3).

Fadli mengungkapkan rencana itu merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan menjelang panen raya. Meski waktu pelaksanaan belum pasti, menurut Fadli, rencana tersebut langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.

Padahal, sambungnya, tanpa ada rencana impor saja setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

“Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani,” jelasnya.

Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Mengutip data Badan Pusat Statistik, lanjut Fadli, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.

“Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras,” ujarnya.

Menurut Fadli, keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian atau seluruh stakeholder yaitu para petani. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat.

Pemerintah, kata Fadli, jangan alergi mendengar masukan dari dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan yang tak lama kemudian dicabut atau direvisi padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” katanya.

Berikutnya, HKTI meminta pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekedar komoditas dagang.

Selanjutnya, HKTI meminta pemerintah terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

Kemudian, HKTI juga meminta Bulog untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai HPP pada panen raya Maret 2021.

“Sekali lagi, jangan sampai rencana melakukan impor beras 1 juta ton ini adalah sebuah rencana yang akal-akalan dan kemudian merugikan petani dan sektor pertanian Indonesia dan di balik semua itu bisa saja ini menjadi bagian dari rent seeking activities atau kegiatan untuk perburuan rente,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana impor beras 1 juta ton itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Rinciannya, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton,” ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3) lalu.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras tersebut digunakan untuk iron stock alias cadangan. Ia menuturkan impor beras tersebut sudah disepakati, bahkan Kementerian Perdagangan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia musti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen, atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock,” ucapnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Siapa Tuan Rumah di Negeri ini? – Fadli Zon

Fadli Zon Bandingkan Kedatangan TKA China dengan Pelarang Mudik Pemerintah: Siapa Tuan Rumah di Negeri ini?


Anggota DPR RI dari partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah tentang Pelarangan mudik bagi warganya dan kedatangan TKA asal China.

Melalui akun Twitter pribadinya, Fadli Zon yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum partai Gerindra ini mengkritisi pelarangan mudik yang dijaga ketat aparat keamanan.

“Kegiatan mudik yang sudah jadi tradisi puluhan tahun dilarang, bahkan disekat dengan aparat di beberapa tempat berlaras panjang,” ujar Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon membandingkan larang mudik pemerintah dengan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terus berdatangan ke indonesia.

“TKA China yang mau kerja terus melenggang. Siapa tuan rumah di negeri ini?,” [email protected] Senin 10 Mei 2021.

Seperti diketahui, pemerintah telah melarang warganya untuk mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021. kecuali perjalanan dengan kebutuhan yang sangat penting.

Disaat larang mudik diberlakukan oleh pemerintah kepada warganya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Selasa 4 Mei 2021 dengan pesawat charter China Southern Airlines.

Setelah itu datang gelombang kedua WNA China, datang pada 6 Mei 2021. Saat itu, para WNA China datang dengan pesawat Xiamen Air MF855. Tercatat, 46 WNA China menumpang pesawat itu.

Sedangkan pada, Sabtu 8 Mei 2021, gelombang WNA China kembali berdatangan ke Indonesia, melalui Bandara Soetta.

Kali ini, mereka menumpang pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ-387 dengan membawa sekitar 166 orang.Dari total 166 penumpang itu, 157 WNA China, dan 3 lainnya merupakan penumpang WNI.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Tatanan Kita Makin Berantakan – Fadli Zon

Fadli Zon Heran Menko PMK Sebut Keluarga Miskin Lahir dari Faktor Besanan


Seorang anggota TNI Serda Nurhadi dikepung oleh dept collector di gerbang tol kawasan Jakarta Utara. Saat itu Serda Nurhadi sedang membawa orang yang tengah sakit.

Kejadian tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli heran Serda Nurhadi bisa dikepung oleh debt collector.

“Kok bisa anggota tentara resmi yang mau nolong warga dikepung debt collector? Tatanan kita makin berantakan,” ujar Fadli seperti dilihat di akun Twitternya yang menanggapi berita pengepungan tersebut, Senin (10/5).

Seperti diketahui, sekelompok orang mengepung mobil yang dikendarai oleh Serda Nurhadi. Mereka memaksa dan merampas kunci mobil yang dikemudikan Serda Nurhadi.

Kok bisa anggota tentara resmi yg mau nolong warga dikepung debt collector? Tatanan kita makin berantakan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Zaman Soeharto Seleksi Pidato Presiden Ketat – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Fadli Zon mengomentari penyataan kontroversial Presiden Joko Widodo yang mempromosikan Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner khas daerah.

Seperti diketahui, penyebutan Bipang Ambawang tersebut dipersoalkan banyak pihak sebab dianggap berada dalam konteks menyambut perayaaan terbesar umat Muslim, yakni Hari Raya Idul Fitri.
Sementara, Bipang Ambawang adalah makanan khas kalimantan yang terbuat dari babi panggang, yang tentunya haram dikonsumsi umat Muslim.
Fadli Zon kemudian mengkritik soal persiapan pidato Presiden Jokowi. Ia membandingkan bahwa pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, pidato Presiden diseleksi dengan ketat.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @Fadlizon.

“Pak Moerdiono pernah bilang ke saya, di zaman Pak Harto, pidato Presiden lewat seleksi ketat, karena ucapan RI1 harus akurat tepat. Dari staf pembuat pidato, diseleksi 2 tahap baru ke Mensesneg, terakhir Pak Harto sendiri ikut koreksi. Nah ini siapa yang siapkan teks? Kasihan dong Presiden,” tulis Fadli Zon pada Sabtu (8/3/2021).

Fadli Zon memberikan pernyataan tersebut sebagai respons dari cuitan Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.

Yan Harahap menyindir bahwa Presiden Jokowi mungkin hanya membaca tanpa meninjau terlebih dahulu pidatonya.

“Mungkin itu akibatnya jika tinggal baca text tapi tak direview dulu sebelum dibacakan, terlalu percaya sama staff yang bikin narasi. Sementara staff yang bikin narasinya bisa jadi ‘penggemar’ Bipang (Babi Panggang) Ambawang,” tulisnya melalui akun Twitter.

Pidato Presiden Jokowi heboh ketika menyebut kuliner bipang ambawang salah satu kuliner Kalimantan dalam konteks lebaran. Sebab bipang (babi panggang) ambawang disebut bisa dijadikan oleh-oleh pengganti mudik Lebaran.

Jokowi memberi saran kepada warga yang ingin merayakan Lebaran tapi tak bisa mudik. Ia meminta warga yang rindu akan kuliner khas kampung halaman masing-masing untuk pesan secara online.

“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah,” ujar Jokowi.

Tak sedikit yang mempertanyakan pidato Jokowi karena secara gamblang menyebut bipang ambawang bisa buat oleh-oleh Lebaran. Padahal diketahui makanan tersebut non halal sehingga tidak dikonsumsi umat muslim

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer