Berita
Fadli Zon Sebut Kecurangan di Pemilu 2019 Seperti Berburu di Kebun BinatangWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI
[ad_1]
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 sekarang seperti berburu di kebun binatang.
Menurut Fadli Zon kecurangan di Pemilu 2019 terjadi mulai dari sebelum Pemilu, pada saat Pemilu dan setelah Pemilu.
“Kalau kita lihat tahapan kecurangan itu dimulai dari DPT. Kami termasuk yang mempersoalkan DPT sampai last minute, sampai hari-hari terakhir. Datang ke KPU, datang ke Bawaslu, itu kita temukan by name by address, by TPS dimana itu yang bermasalah,” katanya di Catatan Demokrasi Kita TVOne.
Fadli mengatakan, ada yang nama ganda, ada yang manipulatif, ada yang invalid itu jelas.
“Dan diadu dengan KPU, sampai juga di Bawaslu, Nggak ada yang bisa membantah. Itu riil. Itu sebelum,” tegasnya.
Fadli Zon mengatakan, DPT bermasalah ada sekitar 17,5 juta. Dan ini menurutnya tidak mendapatkan satu respon yang baik dari KPU.
“Iya, iya, iya tapi tidak dilaksanakan. Itu jelas sekali soal DPT,” katanya.
Kemudian kecurangan-kecurangan lain, menurut Fadli Zon, banyak sekali.
“Tadi contoh terlibatnya diduga oknum-oknum aparat, BUMN, kementerian dan sebagainya,” katanya.
Dirinya juga menyoroti persoalan Pemilu di luar negeri. Menurutnya apa yang terjadi terang dan jelas sekali.
“Sebelum tanggal 17 April itu disana kalau tidak salah tanggal 11 April ditemukan sampai 50 ribu kurang lebih suara yang sudah tercoblos paslon 01 diduga begitu. Kemudian sampai sekarang tidak jelas,” katanya.
“Itu 50 ribu suara itukan 50 suara yang sangat jelas ya. Dan sebelumnya konon sudah ada tiga truk yang kurang lebih jumlahnya sama,” katanya.
“Ini sudah dilaporkan dan bahkan orang-orang yang melakukan penggerebekan itu juga sudah datang. Datang juga ke DPR, untuk melaporkan itu. Kemudian saya kira semua ini sudah tahu, peristiwa ini,” ungkap Fadli Zon.
Tapi kita tidak mendapatkan respon. Kemudian diulang tapi diulangnya seberapa jauh.
Padahal ini secara masif itu terjadi di sana dan bukan berarti tindak pidananya itu hilang.
“Ini kelihatan kayak dibuang ke tempat sampah, kemudian dianggap tidak berlaku. Saya kira bukan itu persoalannya. Jadi kecurangan itu sudah terencana terstruktur, masif dan sistematis itu seperti suara yang di luar negeri itu menurut saya sangat serius,” tegas Fadli.
Fadli Zon melanjutkan, tidak ada di dunia ini pelaksana Pemilu meninggal dunia.
“Coba di negara mana di dunia ini, ada pelaksana meninggal sampai 300an lebih. Nggak ada di dunia ini. Sampai orang meninggal itu, itukan kayak pesawat jatoh,” katanya.
Begitu juga saksi-saksi dari berbagai pihak termasuk partai politik itu kenapa mereka harus mengawal suara?
“Karena tidak percaya kepada sistem dan penyelenggaranya. Ketidakpercayaan itulah yang membuat ada pengawalan,” kata Fadli Zon.
Fadli melanjutkan, ada orang yang mencari-cari C1. Menurutnya, tidak ada di dunia ini Pemilu di negara demokratis habis Pemilu kemudian orang cari-cari C1.
“Itu artinya Pemilu itu memang tidak bisa menjamin jujur dan adil. Ini masalahnya menurut saya, sejak awal orang tidak percaya,” paparnya.
Dirinya menegaskan, salah entri di website KPU itu contoh salah satu kecurangan.
Fadli Zon mengatakan, kalau satu saja input data itu salah, bolehlah kita sebut kebetulan.
“Dua itu bukan kebetulan lagi. Bagaimana ini ratusan dan bahkan ribuan. BPN tadi mengumumkan ada temuan sekitar 12650 kasus dalam soal ini saja,” katanya.
“Jadi menurut saya, apa namanya kalau bukan kecurangan masif yang membuat masyarakat tidak percaya bahwa suaranya itu betul-betul terefleksikan dalam Pemilu ini. Itu masalahnya,” lanjut Fadli.
Menurutnya, soal kecurangan ini perlu diatasi, karena ini menimbulkan sebuah luka.
“Karena dari kecurangan itulah kita terlihat sebagai negara demokrasi tidak mampu untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis yang betul-betul mencerminkan suara rakyat,” paparnya.
“Nah, kami tentu sangat yakin bahwa Prabowo – Sandi memenangkan ini, di banyak provinsi. Terbukti juga di beberapa Quick Count yang jelas saya kira tidak punya kredibilitas karena penyelenggaranya,” kata Fadli.
Terakhir, Fadli Zon menegaskan, kecurangan-kecurangan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu ini tidak bisa dibiarkan.
Menurutnya, masyarakat juga sangat terganggu dengan kecurangan yang terjadi ini.
[ad_2]
Sumber
Berita
Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon
[ad_1]
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.
Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.
“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).
“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.
Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.
“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.
Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.
“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.
Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.
“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.
Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.
[ad_2]
Sumber
Berita
Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon
[ad_1]
Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol
Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.
“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).
Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.
Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.
Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?
Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.
“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).
Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.
“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.
Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).
Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.
[ad_2]
Sumber
Berita
Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon
[ad_1]
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.
Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.
“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.
Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.
Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.
“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.
“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.
Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.
Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.
Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.
“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.
[ad_2]
Sumber
Hadiri Evaluasi PPKM Level 3, Begini Persiapan MTQ XXXIX Di Kota Padang Panjang – siarminang.net
Gerindra Bukittinggi Beri Bantuan Rp10 Juta kepada Pelajar yang Kuliah di Mesir – siarminang.net
Tinjau Pasar Bawah yang Terbakar, Marfendi Minta Masyarakat Agar Berprasangka Positif – siarminang.net
Kadisdik Pasaman Barat jadi Narasumber Webinar Kemenkominfo – siarminang.net
