Connect with us

#pilkada2020

Fahri Sindir KPU Soal Larangan Mantan Napi Korupsi di Pilkada

Fahri Sindir KPU Soal Larangan Mantan Napi Korupsi di Pilkada


JAKARTA – Larangan mantan napi korupsi maju dalam pemilu kembali dimunculkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran tahun depan ada ratusan daerah menghelat Pilkada Serentak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju sebab KPU tidak turut andil dalam pembuatan Undang-Undang.

“Saya enggak setuju kalau KPU ikut-ikut bikin Undang-undang, KPU itu jaga administrasi penyelenggaraan pemilu saja. Jangan ikut, jangan membuat politik penyelenggaraan pemilu,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).

Fahri menyarankan KPU fokus memperbaiki beberapa masalah penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Seperti kotak suara dari kardus, sampai data pemilih yang bermasalah. “KPU ini pekerjaannya enggak dikerjakan, pekerjaan orang lain mau dikerjaan. Suka begitu ya orang-orang kita itu ya? Kerjaannya enggak dikerjain kerjaan orang dikerjain,” sindirnya.

Saat ini, kata Fahri, UU belum melarang mantan napi korupsi untuk maju dalam Pilkada. Karenanya dia meminta KPU agar tidak bertindak sendiri. “Ya sudah sabar, kalau belum selesai ya pakai yang ada dulu. Jangan kalau DPR belum kerja terus dia mau bikin sendiri. Enak saja dia mau jadi regulator juga,” tuturnya kepada okezone.

Diketahui, KPU sepakat dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Namun KPU berharap ada revisi UU Pilkada untuk menjalankan hal tersebut.

“Pilkada 2020 kan sudah di depan mata. Sebenarnya kalau DPR dan pemerintah berniat baik sehingga hal yang pernah terjadi itu nggak terulang lagi itu bisa dimulai dengan revisi terbatas UU Pilkada, terutama soal persyaratan calon, yaitu mantan koruptor enggak boleh atau dilarang nyalon,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#DKPP

DKPP akan Periksa 8 Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi

DKPP akan Periksa 8 Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi


JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 100-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (27/10/2020) pukul 09.00 WIB.

Perkara itu diadukan Martias Tanjung dan Kiki Lia Evinta Saputri. Keduanya mengadukan Heldo Aura, Yasrul, Benny Azis, Donny Syahputra, dan Zulwida Rahmayani (Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi) sebagai Teradu I sampai V.

Pengadu juga mengadukan Ruzi Haryadi, Eri Vitria, dan Asneli Warni yang menjabat sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai Teradu VI sampai VIII.

Dalam pokok aduannya, Teradu I sampai V didalilkan tidak profesional dalam melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan calon independen milik Pengadu. Akibatnya, ribuan dokumen dukungan gugur tanpa alasan yang jelas dan Pengadu tidak dapat memenuhi syarat minimum bakal calon perseorangan.

Sementara itu, Teradu VI sampai VIII didalilkan tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pengadu dengan nomor pengaduan 001/LP/PW/Kota/03.02/VII/2020 pada tanggal 23 Juli 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad. (mat/rel)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#bawaslu

Anggotanya Positif Corona, Bawaslu Pastikan Pengawasan Pilkada 2020 Tetap Berjalan

Bawaslu Temukan Dugaan Politisasi Bansos di 23 Kabupaten/Kota


JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pengawasan Pilkada 2020 tetap berjalan. Tanggung jawab Bawaslu tidak akan berubah kendati seorang anggotanya, Ratna Dewi Pettalolo positif virus corona atau Covid-19.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar berharap Ratna Dewi segera sembuh. Ia mengatakan kerja Bawaslu didasarkan pada mekanisme kolektif kolegial. Artinya, jika ada seorang anggotanya berhalangan, maka pengambilan keputusan dan penindakan tetap bisa dilakukan. Terlebih, Ratna Dewi masih bisa membalas pesan WhatsApp (WA).

“Kami berharap Ibu Dewi segera sembuh. Bawaslu kan bekerja secara kolektif kolegial. Jadi fungsi penanganan pelanggaran tetap dilakukan. Terlebih lagi, dalam pleno dan fungsi koordinasi, Ibu Dewi masih bisa membalas WA,” kata Fritz kepada wartawan, Senin (8/6).

Fritz mengungkapkan, beberapa pekan lalu seluruh anggota Bawaslu sudah melakukan rapid test dan kantor juga sudah disemprot disinfektan. Oleh sebab itu, kata dia, fungsi pengawasan Bawaslu akan tetap berjalan. “Pengawasan tetap akan berjalan. Beberapa Minggu yang lalu kami sudah dilakukan rapid test dan kantor juga sudah didisinfektan,” tukasnya dikutip dari okezone.

Sekadar informasi, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo terinfeksi Covid-19. Saat ini yang bersangkutan masih berada di Palu, Sulawesi Tengah dan mendapatkan perawatan intensif. (mat)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#golkarsumbar

Golkar Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Sumbar

Golkar Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Sumbar


PADANG – Sebagai partai yang prorakyat, Partai Golkar siap berkontribusi untuk kemajuan daerah Sumbar. Selama ini, Golkar dikenang rakyat atas kepedulian dan dedikasinya. Ke depan Golkar akan terus mengabdi dan tetap peduli.

“Suara rakyat, suara Golkar bukan sebatas tagline, tapi benar-benar dijabarkan di lapangan. Golkar sudah teruji dan Insyaallah terus berbuat tanpa pamrih,” kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumbar, Khairunas di Padang, Selasa (12/11).

Menurut Khairunas, dalam menjabarkan tagline Partai Golkar tersebut dan diselaraskan dengan momentum Pilkada serentak 2020, Golkar siap menghadapinya. Tak sekadar meramaikan tapi juga berpartisipasi aktif sesuai kodrat Partai Golkar yang identik dengan partai yang komit dengan pembangunan daerah.

“Parpol lain sudah riuh rendah menghadapi Pilkada. Kita sebenarnya juga sudah. Tapi perlu digas lagi agar lebih kencang ke depan. Apalagi, publik di Sumbar menunggu, kabar Golkar jelang Pilkada,” sebut anggota DPRD Sumbar ini.

Khairunas tak menampik baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 sudah mulai mempersiapkannya. Karena itu Golkar akan memacu kecepatannya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi Pilkada 2020.

Di Sumbar, misalnya, sebut mantan Ketua DPRD Solok Selatan tiga periode ini, Golkar mendapatkan 8 kursi dari 65 kursi. Dengan kata lain, porsinya cukup besar untuk menatap Pilgub 2020. Apalagi mengacu ke UU, untuk Pilgub, semua parpol, kecuali Gerindra, harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan calon.

“Untuk menatap Pilgub, Golkar siap membangun koalisi dengan parpol lain. Bagi Golkar, yang penting diprioritaskan adalah untuk kepentingan daerah dan rakyat. Cocok, berangkat kita menuju Pilkada,” terang Khairunas.

Dia pun menyebutkan Golkar tidak kekurangan kader untuk menjadi cagub/cawagub. Bahkan di antara kader tersebut, sarat pengalaman di birokrasi, di DPRD dan nilai plus lainnya.

Seperti Darul Siska, anggota DPR yang sedang kenyang makam asam garam dalam dunia perpolitikan pemerintahan. Begitu juga John Kenedy Azis, anggota DPR yang rajin temui konstituen dan pengacara yang peduli wong cilik.

Kemudian, Hendra Irwan Rahim, Ketua Partai Golkar Sumbar. Matang di legislatif dan naluri keberpihakan untuk kepentingan rakyatc, tinggi sama seperti platform Partai Golkar sendiri. Lalu Benny Utama, matang dan sarat pengalaman baik di birokrasi maupun legislatif. Pernah jadi Bupati dan Wabup. Kepedulian kepada rakyat terukur.

Nama Khairunas sendiri juga masuk radar. Pengusaha yang kenyang pengalaman di DPRD Kabupaten Solok dan Solok Selatan, gigih berjuang untuk kepentingan rakyat. Pun Desra Ediwan yang mengakar di tengah rakyat. Dua periode menjadi Wabup Solok.

Begitu pula, Weno Aulia Durin, Bendahara Partai Golkar Sumbar. Pengusaha yang selalu peduli kepada rakyat kecil. Keberhasilan sang ayah, Hasan Basri Durin dalam membangun Sumbar, banyak diharapkan publik dapat dilanjutkan Weno.

“Banyak lagi figur-figur handal dari Golkar. Singkat kata, Golkar siap berkoalisi dengan parpol lain untuk menatap Pilkada 2020 sekaligus memberikan kontribusi memajukan Sumbar,” ujarnya. (pen)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer