Connect with us

#DPRDsumbar

Gerindra Mulai Ajak Fraksi Lain Ikut Dukung Interpelasi

PKS Tersingkir dalam Pemilihan BK DPRD Sumbar


PADANG – Fraksi Gerindra DPRD Sumbar sudah mulai mengajak mengajak fraksi lain untuk ikut mendukung pengajuan hak interpelasi terkait perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Salah satunya Fraksi Golkar. Namun, hingga hari ini, Kamis (19/12), Fraksi Gerindra belum menyerahkan surat dan dokumen pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPRD.

Fraksi Gerindra berencana menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Perjalanan itu dinilai sudah terlalu sering dan dinilai tidak memberikan manfaat yang efektif.

Afrizal dari Fraksi Golkar mengakui sudah ada Fraksi Gerindra mengajak ikut mendukung pengusulan hak interpelasi ini. Namun Fraksi Golkar belum memutuskan akan ikut mendukung itu atau tidak. “Kemungkinan untuk ikut mendukung tentu saja ada. Namun itu belum kami (Fraksi Golkar) putuskan. Kami masih menunggu dokumen yang disusun Fraksi Gerindra. Setelah melihat dokumen itu, baru nanti kami bicarakan bersama-sama dalam internal Fraksi Golkar. Kemudian baru diputuskan untuk mendukung hak interpelasi atau tidak,” ujar Afrizal, Kamis (19/12).

Afrizal mengatakan, hak interpelasi ini wajar dan sah-sah saja diajukan oleh anggota dewan atau fraksi partai manapun di DPRD Sumbar. Hak ini memang ada dan dimiliki anggota dewan.

Dia mengatakan walaupun nantinya Fraksi Gerindra sudah menyampaikan surat dan dokumen ke pimpinan DPRD Sumbar, belum pasti langsung otomatis DPRD secara lembaga akan mengajukan hak interpelasi. Masih ada proses lebih lanjut yang perlu diikuti.

Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan sampai Kamis (19/12), Gerindra belum menyerahkan secara resmi surat dan dokumen pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPRD Sumbar. “Kami mohon diberikan waktu untuk menyusun surat dan dokumen pengusulan. Dalam beberapa hari terakhir kemarin, seluruh anggota dewan berada di luar provinsi berkenaan dengan mtugas DPRD. Kami butuh waktu untuk rapat fraksi, menyusun dan mengkaji pengusulan hak interpelasi itu dengan lebih lengkap,” ujar Hidayat.

Sementara Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan memang dirinya telah mendengar adanya wacana Fraksi Gerindra untuk menggunakan hak interpelasi terkait perjanan dinas gubernur ke luar negeri tersebut. Wacana sudah ada. Namun belum diproses sesuai prosedur karena surat belum diterima pimpinan DPRD. (titi)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#DPRDsumbar

Empat Politisi Dharmasraya Melenggang ke DPRD Sumbar

DPRD Sumbar Susun Ranperda Perlindungan Konsumen


PULAU PUNJUNG – Empat orang putra putri terbaik Dharmasraya akhirnya berkantor juga di DPRD Sumbar, di Jalan Kahatib Sulaiman, Padang.

Keempat politisi tersebut adalah Yoserizal dan Syahrul Furqan, dari PAN. Berikutnya, Leli Arni, politisi PDI-P yang juga Mantan Sekdakab serta Syafruddin Putra Dt. Sanggono dari Gerindra, yang dulu pernah menjadi Wakil Walikota Jakarta Utara.

Mereka merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar VI. Dengan tampilnya putra putri bumi cati nan tigo di pentas perpolitikan provinsi, diyakini akan menambah kontribusi positif, terutama untuk Dharmasraya, negeri berjuluk petro dolar.

Menariknya lagi, keempat tokoh politisi bumi mekar tersebut, adalah putra asli daerah, sehingga keberadaannya di parlemen provinsi, menjadi sejarah indah yang terukir sepanjang kabupaten mekar dari Sijunjung itu.

“Persaingan kursi pada Dapil 6 begitu ketat dari 11 kursi yang diperebutkan. Alhamdulillah, kita bisa mengantarkan empat kursi wakil untuk duduk di DPRD provinsi ,” sebut Syahrul Furqan, politisi PAN yang muda dan energik kepada Singgalang, Minggu (12/5).

Sebelumnya, pada helat demokrasi lima tahun lalu, nyaris tak ada perwakilan politisi dari Dharmasraya. Dimana, sudah di kala itu, Widayatmo, dari PKS, dia pun menjadi anggota DPRD Sumbar lewat pergantian antar waktu (PAW).

“Kini, ada empat orang. Bersyukur kita kepada Allah SWT,” tegasnya lagi.

Syahrul Furqan merupakan salah satu politisi dari PAN dan juga kader Muhammadiyah. Pada penghitungan suara tingkat provinsi, anggota DPRD Dharmasraya dua periode itu, mendapatkan kursi kedua, dengan total suara 11.105, sekaligus peraih kursi ke dua dari kendaraan PAN. “Untuk kursi pertama PAN diraih Yoserizal,” ulasnya lagi. (peri)



Sumber

Baca Selengkapnya

#DPRDsumbar

Gerindra Pastikan 3 Kursi DPRD Sumbar dari Dapil Padang

DPRD Sumbar Susun Ranperda Perlindungan Konsumen


PADANG – Partai Gerindra memastikan peroleh tiga kursi untuk DPRD Sumbar dari Dapil 1 Kota Padang. Partai besutan Prabowo Subianto itu memperoleh 98.722 suara.

Hal itu diketahui dari hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Sumbar oleh KPU Kota Padang yang sudah selesai, Rabu (5/8).

Komisioner KPU Padang, Yusrin Trinanda membenarkan bahwa KPU Padang sudah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Padang. “Sudah selesai kemarin,” katanya.

Dia mengatakan, untuk kusi DPRD Sumbar yang menetapkan adalah KPU Sumbar. “KPU Padang sebatas penghitungan saja,” ujarnya.

Dari 10 kursi di Dapil Kota Padang, berdasarkan hitung-hitungan dengan merujuk metode penghitungan suara, divisor sainte lague dengan data yang diperoleh Singgalang, Gerindra menempatkan tiga kedernya, sementara PKS dan PAN berbagi masing-masing 2 kursi.

Sementara partai lain yang berhasil mendudukkan kadernya adalah Demokrat (1 kursi), Golkar (1 kursi) dan PDIP (1 kursi).

Sumber data yang jadi rujukan Singgalang adalah hasil pleno rekapitulasi perolehan suara 16 partai peserta pemilu 2019 yang dilakukan KPU Padang.

Namun untuk memastikan perolehan kursi ini, semua pihak diharapkan menunggu keputusan KPU Sumbar dengan agenda penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Paling ini dijadwalkan paling lama tiga hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi yang jadwal dalam rentang waktu 18 April – 22 Mei 2019. (mbang)



Sumber

Baca Selengkapnya

#DPRDsumbar

Menuju DPRD Sumbar, 17 Mantan Kepala Daerah Mencaleg

DPRD Sumbar Susun Ranperda Perlindungan Konsumen


Gedung DPRD Sumbar (net)

PADANG – Ada 17 mantan kepala daerah di Sumbar, maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Sumbar pada Pileg 2019. Mereka bertarung di berbagai parpol dengan harapan terpilih menjadi wakil rakyat dan berkiprah kembali. Bagaimana peluang mereka?

Dari data daftar bakal calon legislatif (bacaleg) untuk DPRD Sumbar yang didapatkan Singgalang, ke-17 mantan kepala daerah itu, mulai bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota. Mereka ada yang berada di dapil ‘neraka’ dan ada pula sesama mereka ‘adu garobak’ di dapil yang sama hingga parpol yang sama.

Di dapil 2 (Padang Pariaman dan Pariaman), tiga mantan kepala daerah maju dari tiga parpol. Mereka adalah Mahyuddin yang maju lewat Gerindra. Mantan Walikota Pariaman ini baru saja kalah di Pilkada Pariaman, 27 Juni lalu. Dia memang diusung koalisi Gerindra dan PKS.

Muluskah menuju DPRD Sumbar? Belum tentu, karena mantan Wabup Padang Pariaman, Damsuar juga ikut nyaleg dengan kereta PDI-P. Begitu pula dengan mantan Wabup Padang Pariaman lainnya, Martias Mahyudin maju dengan kendaraan Golkar. Tiga mantan kepala daerah ini akan rebutan dengan enam petahana. Sedangkan jatah kursi di dapil 2 ini, hanya tujuh.

Keenam petahana tersebut adalah Darmon (PAN), Endarmy (NasDem), Siti Izzati Idris (Golkar), Zalman Zaunit (PPP), Nurnas (Demokrat) dan Jasma Jusni (Gerindra). Seorang lagi, Komi Chaniago (PBB) bertarung lewat jalur DPD RI.

“Cukup alot juga di dapil ini. Tapi Insyaallah, Gerindra bisa mendapatkan dua kursi. Ini target kita. Apalagi di akar rumput tingkat penerimaan masyarakat pada Gerindra makin tinggi,” kata Sekretaris Gerindra Sumbar, Desrio Putra.

Di dapil 3 (Agam dan Bukittinggi), ada empat mantan kepala daerah nyaleg. Mereka adalah Ismet Amzis (mantan Walikota Bukittinggi), Syafrudin Arifin (mantan Wabup Agam), Ardinal Hasan (mantan Wabup Agam) dan Irwan Fikri (mantan Wabup Agam).

Enam petahana yang kembali maju, Nofrizon (Demokrat), Ismunandi Syofyan (Gerindra), Armiati (Hanura), Rafdinal (PKS), Murdani (NasDem). Khusus Martias Tanjung tetap maju tapi beralih parpol dari PPP ke Partai Garuda. Sedangkan Guspardi Gaus (PAN) maju untuk DPR RI dan Aristo Munandar (Golkar) tidak maju lagi.

Di Dapil 4 (Pasaman dan Pasaman Barat) ikut nyaleg Benny Utama (mantan Bupati Pasaman) dengan kendaraan Golkar, lalu Risnawanto (mantan Wabup Pasbar) dengan PDI-P. Di Dapil 1 (Padang), hanya satu yang maju yaitu Yusman Kasim (mantan Wawako Padang).

Tidak kalah sengitnya adalah di Dapil 5 (Payakumbuh dan Limapuluh Kota), karena tiga mantan kepala daerah maju, masing-masing Suwandel Mukhtar (mantan Wawako Payakumbuh) lewat NasDem, Benny Mukhtar (mantan Wawako Payakumbuh) lewat PBB dan Asyirwan Yunus (mantan Wabup Limapuluh Kota) lewat Hanura.

Mereka akan bersaing dan berpacu dengan lima petahana seperti Yulfitni Djasiran (Golkar), Darman Saladi (Demokrat), Erman Mawardi (PAN), Irsyad Syafar (PKS), Supardi (Gerindra) untuk memperebutkan enam kursi. Belum lagi dengan sejumlah anggota DPRD Limapuluh Kota dan Payakumbuh yang mencoba naik kelas.

Di dapil 6 (Sawahlunto, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung dan Dharmasraya) yang memperebutkan 11 kursi, hanya dua mantan kepala daerah yang maju. Mereka adalah Ismed (mantan Wawako Sawahlunto) yang baru saja kalah pada Pilkada 29 Juni dan Erizal Ridwan (mantan Wawako Sawahlunto). Ismed dengan PKPI dan Erizal dengan PDI-P.

Mereka bersaing dengan 11 petahana yaitu Hendra Irwan Rahim dan Marlina (Golkar), Arkadius dan Liswandi (Demokrat), Bukhari (PAN), Iradditilah (PPP), Widayatmo (PKS), Darmawi (Gerindra), Evel Murfi (NasDem), Rizanto Algamar (PDI-P) dan Marlis yang pindah dari Hanura ke PAN.

Di Dapil 7 (Solok, Kab. Solok dan Kab. Solsel) ada Irzal Ilyas (mantan Walikota Solok) dengan Demokrat dan Nurfirmanwansyah (mantan Wabup Solsel) dengan PKS.

Mereka juga akan bersaing dengan para petahana seperti Sabrana (Gerindra), Irwan Afriadi (NasDem), Ahmad Rius (PAN), Asrul Tanjung (Demokrat) dan Algazali yang pindah dari PPP ke PAN.

Di dapil 8 (Pessel dan Mentawai) tidak ada mantan kepala daerah yang maju. Hanya adik Wagub Nasrul Abit yang maju melalui Gerindra, Muchlis Yusuf Abit. Nasrul Abit memang Ketua Gerindra Sumbar, tapi Muchlis Yusuf lebih dahulu bergabung dengan Gerindra.

Di dapil 4 (Pasaman dan Pasaman Barat), istri Bupati Pasaman Barat Syahiran, Yunisra Syahiran juga maju untuk DPRD Sumbar dengan kendaraan Gerindra. Yunisra kini, anggota DPRD Pasaman Barat.

Lebih hebat lagi di dapil 2 (Padang Pariaman dan Pariaman). Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menempatkan anaknya, Muhammad Ikhbal sebagai caleg nomor urut 1 dari PAN. Selain Bupati, Ali Mukhni juga Ketua DPW PAN Sumbar.

Ketua TP PKK Tanah Datar, Emi Irdinansyah juga maju untuk DPRD Sumbar melalui NasDem. Begitu pula isteri walikota Padang Harneli maju untuk DPRD Padang dari PKS. Bedanya dengan Muchlis Yusuf, Yunisra dan M. Ikhbal, dua ketua PKK ini tidak berada pada nomor urut 1. Tembuskah mereka sampai ke gedung DPRD Sumbar? Entahlah. (pendi)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer