Connect with us

News

Gubernur Sumbar Hadiri Wisuda Santri ke-46 Ponpes Nurul Yaqin Ringan-ringan Padang Pariaman

Gubernur Sumbar Hadiri Wisuda Santri ke-46 Ponpes Nurul Yaqin Ringan-ringan Padang Pariaman

[ad_1]

Minggu, 24 November 2019 – 22:59:15 WIB – 202

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni saat menghadiri Wisuda Santri ke-46 Ponpes Nurul Yaqin Ringan-ringan

PADANG PARIAMAN — Bupati Padang Pariaman H Ali Mukhni menghadiri acara Pengukuhan Gelar Tuanku dan Pemberian Ijazah Mahad, Aliyah Tsanawiyah dan Wisuda Tahfidz santri Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Sabtu (23/11) di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringan Pakandangan.

Bupati Ali Mukhni memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah berhasil memperoleh gelar baru atas perjuangan yang dilakukan selama ini.

“Pesantren Nurul Yaqin ini merupakan pesantren terbaik di Kabupaten Padang Pariaman yang telah memiliki banyak cabang di Sumatera Barat termasuk di Dharmasraya dan Pasaman Barat serta pesantren ini juga memiliki prestasi yang cemerlang salah satunya yaitu kiprah alumni pesantren ini yang telah sampai ke Malaysia dalam menyampaikan tausiyah,” kata bupati Ali Mukhni dalam sambutannya.

“Pengukuhan ini bukan berarti akhir dari proses pendidikan melainkan merupakan langkah awal untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dituntut selama belajar di pondok pesantren ini,” tambahnya.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan apresiasi kepada seluruh santri yang telah berhasil menyelesaikan masa mondoknya.

“Meskipun memiliki keterbatasan dalam menjalankan proses belajar mengajar namun tetap bisa menghasilkan santri-santri yang hebat dan berprestasi,” kata Irwan.

Acara ini turut dihadiri Anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Khalifah Buya Ringan-ringan Syekh Zulhamidi Tk. Kerajaan Nan Saleh, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Idarussalam Tk. Sutan dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.(rel/aji)

Editor/Sumber: Rio Irawan

Tag: padang-pariaman,pendidikan,reliji,sumatra-barat

Cek Kendaraan Dinas, Kapolres Pessel: Berikan Contoh Berkendara Yang Baik Pada Masyarakat

Cek Kendaraan Dinas, Kapolres Pessel: Berikan Contoh Berkendara Yang Baik Pada Masyarakat

PESISIR SELATAN — Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Cepi Noval melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas maupun…

Polisi Pessel Ringkus Empat Tersangka Curanmor di Dua Lokasi Berbeda

Polisi Pessel Ringkus Empat Tersangka Curanmor di Dua Lokasi Berbeda

PESISIR SELATAN — Jajaran Reskrim Polsek Lengayang berhasil meringkus empat orang pelaku Curanmor di dua lokasi…

Baznas Serahkan Beasiswa Pendidikan Untuk 4.312 Siswa Kurang Mampu di Pesisir Selatan

Baznas Serahkan Beasiswa Pendidikan Untuk 4.312 Siswa Kurang Mampu di Pesisir Selatan

PESISIR SELATAN — Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, menyerahkan beasiswa kepada sebanyak 4.312…

Ingin Tingkatkan SDM Dosen, IAIN Batusangkar Hadirkan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati

Ingin Tingkatkan SDM Dosen, IAIN Batusangkar Hadirkan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati

TANAH DATAR — Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar terus berbenah. Program peningkatan Sumber daya manusia…

Lakukan Sensus Penduduk Secara Online, BPS Padang Siap Turunkan Tim pada 15 Februari 2020

Lakukan Sensus Penduduk Secara Online, BPS Padang Siap Turunkan Tim pada 15 Februari 2020

PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang akan siapkan petugas dari pengurus RT untuk melakukan sensus penduduk…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer