Connect with us

News

Info Lowongan Pekerjaan, Institut Kesehatan Prima Nusantara Terima Dosen Tetap

Info Lowongan Pekerjaan, Institut Kesehatan Prima Nusantara Terima Dosen Tetap


Padang (ANTARA) – Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi, Sumatera Barat membuka lowongan dosen tetap baru pada delapan latar belakang pendidikan.

“Kedelapan latar belakang pendidikan atau bidang tersebut dengan tingkat pendidikan Magister atau Strata dua (S2) meliputi Fisioterapi, Rekam Medik, Informatika Medis, Ilmu Gizi, Keperawatan Anestesi, Teknik Elektro, Teknik Fisika dan Sistem Informasi,” kata Ketua Pembina Yayasan Prima Nusantara Bukittinggi dr. Syarif Amal, Sp.M dihubungi di Padang, Kamis.

Adapun sebagai kriteria penerimaan yakni laki-laki dan perempuan, usia maksimal 40 tahun, dapat berbahasa Inggris pasif maupun aktif, menguasai informasi dan teknologi, sehat secara fisik dan rohani, serta memiliki loyalitas dan tanggung jawab atas pekerjaan.

Khusus untuk loyalitas, dosen yang diterima mampu bekerja profesional dan komitmen pada perjanjian yang nantinya ditentukan.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan aplikasi lamaran dengan tujuan “Ketua Yayasan Prima Nusantara Bukittinggi” dengan tujuan email “[email protected]”.

Lamaran ini dapat diterima panitia paling lambat tanggal 28 November 2019 dengan melampirkan beberapa persyaratan meliputi; Scan ijazah asli (D.III/D.IV/S1,S2,S3), Scan transkrip nilai asli dilegalisir (DIII,DIV,S1,S2,S3), Scan asli KTP, Curriculum Vitae.

Kemudian membuat “Surat pernyataan di atas materai bersedia mengajar penuh waktu pada Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi”, “Surat pernyataan di atas materai sebagai dosen tetap pada Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi”.

Kemudian syarat lainnya yakni pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dengan catatan foto dalam 6 bulan terakhir, foto kopi sertifikat pelatihan, seminar, atau workshop.

Untuk lebih lanjut pelamar dapat menghubungi Yuhendri Putra di nomor (08126703191) dan Fauzi Ashra dengan nomor (085263602108) atau melalui http://ikespnb.ac.id/berita/detail/penerimaan-tenaga-dosen-revisi.

Penerimaan dosen ini juga menjadi komitmen yayasan dalam mendukung secara penuh program dan rencana yang sedang dirancang oleh Institut terutama yg berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia.

Menurut Rektor Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi Dr. Evi Susanti, S.ST, M.Biomed, dengan adanya perubahan bentuk dari STIKES Menjadi Institut kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi (IKESPNB) dan penambahan beberapa program studi baru tentu diperlukan penambahan dosen yang sesuai kompetensinya, hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu Institut.(*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer