Connect with us

News

Inilah 7 Poin yang Perlu Dipertimbangkan Pemeintah Jika Mau Pulangkan WNI Eks ISIS


Presiden Joko Widodo (Foto: Dok. Istimewa)

NASIONAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Suriah ke Indonesia. Namun, itu merupakan pandangan pribadi Jokowi karena keputusan soal itu masih harus dibahas dalam rapat terbatas.

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandiyudha melihat dengan dasar studi perbandingan negara-negara demokrasi menghadapi internasional, Indonesia bukan satu-satunya yang menghadapi dilema. Tapi, banyak negara dunia juga mengalami hal sama.

“Maka wajar kalau Presiden Jokowi juga dilematis dan meski sudah menyatakan pendapatnya, namun menyebutkan masih akan membicarakan di rapat terbatas,” kata Arya, Kamis (6/2/2020).

Arya mengatakan, Amerika Serikat dan negara-negara di seluruh dunia berhadapan dengan pertanyaan yang sama, yakni apakah warga negara mereka yang bergabung dengan ISIS atau organisasi teroris dan kembali ke negara asal diizinkan.

“Banyak kasus di Barat baik pria, wanita dan anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk bergabung dengan ISIS atau organisasi teroris serupa di Suriah atau Turki, mereka ingin pulang,” ujar pengamat politik internasional ini.

Tujuh catatan untuk pemerintah

Arya mengatakan, ada tujuh catatan berdasarkan studi perbandingan kebijakan negara-negara demokrasi dunia. Pertama, tren keinginan mereka untuk kembali ini bertepatan dengan kekalahan yang diderita ISIS di wilayah Suriah dan Irak, terutama yang semakin lemah kendalinya.

“Pemerintah RI perlu memeriksa apakah motif kembalinya hanya karena kalah perang atau perubahan keyakinan dan kesadaran secara mendasar?” katanya.

Kedua, di Amerika Serikat misalnya, Arya mengatakan, sempat berargumen bahwa negara-negara harus mengambil kembali mereka daripada membiarkannya bebas untuk bertindak di luar sana.

“Pemerintah RI perlu menganalisa bagaimana dampak dari ditolaknya mereka. Apakah mereka nanti jadinya akan terus terjebak dalam lingkungan teroris, mengipasi api pemberontakan global, dan menjadi magnet bagi warga dunia, termasuk jalur komunikasi dengan warga negara asalnya,” ujarnya.

Arya menambahkan, banyak negara-negara lain yang lebih khawatir dengan ancaman eks ISIS yang kembali nanti berpotensi melakukan terorisme secara domestik. Pemerintah RI perlu mempelajari ini.

“Sel-sel terorisme domestik sekarang pun banyak berasal dari alumni-alumni atau veteran perang besar di masa sebelumnya, seperti perang Afghanistan dan lainnya,” ujar dia.

Lebih lanjut Arya mengatakan, belajar dari kasus AS dan negara-negara Barat, mereka memilih untuk memeriksa fakta spesifik tentang personel yang terlibat ISIS. Kelima, kebijakan pilihan untuk mencabut atau memberikan kembali kewarganegaraan.

“Dalam hukum AS, individu dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila bergabung dengan tentara atau kelompok bersenjata asing. Namun, AS belum berusaha mencegah pejuang asing kembali dengan menghapus kewarganegaraan mereka. Jadi setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda mengenai mereka yang kembali,” tuturnya.

Keenam, Arya bilang, Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait tanggung jawab negara sedunia untuk bertanggung jawab menanggulangi terorisme. Ketujuh, respons negara beragam biasanya didorong oleh politik keamanan dalam negeri masing-masing.

“Catatan ini menurut saya layak dipertimbangkan pemerintah RI untuk menimbang posisi Indonesia secara utuh, baik tanggung jawab domestik atau internasional dalam menghadapi isu ini. Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia harus menimbang segala aspek dengan hati-hati demi mengatasi risiko dan dampak dari warga negara yang terlibat ISIS,” ucapnya. (vv)

BUKITTINGGI – Shabirin Rachmat anggota DPRD Kota Bukittinggi yang juga sebagai Ketua Komisi I menyetujui terhadap…

PADANG PANJANG — Menikmati sarapan pagi berupa ketupat dan pical sangatlah nikmat rasanya. Salah satunya dengan…

PASAMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman mengumumkan hasil tes tertulis calon Panitia Pemilihan…

PADANG PANJANG — Komisi IV Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan…

JAKARTA — Walikota Pariaman Genius Umar menemui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia di…





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi – Fadli Zon

Apresiasi Kinerja KPK, Fadli Zon: Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi


Politis Partai gerindra Fadli Zon merespons penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edhy Prabowo diketahui sudah menyatakan mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra dan dari jabatan sebagai Menteri.

Fadli juga mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan ini.

Namun, meskipun ia mengapresiasi kinerja KPK, Fadli berharap agar KPK juga bisa menemukan Harun Masiku yang menurutnya hingga kini masih hilang bagai ditelan bumi.

Stlh penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dr Partai n Men KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja @KPK_RI. Smg bisa jg temukan Harun Masiku yg msh “hilang” spt ditelan bumi,” tulis Fadli Zon, Kamis (26/11/2020).

Dikutip dari detiknews, Usai jumpa pers penetapan tersangka, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra dan menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut.

“Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum,” kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.Edhy Prabowo juga mundur dari jabatannya sebagai menteri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.

“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan,” ucapnya.

“Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” sambung Edhy Prabowo.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC – Fadli Zon

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC


Politisi Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit guyonan  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pernah bercanda soal Covid-19. Menhub Budi pernah bilang warga Indonesia kebal wabah mematikan itu lantaran setiap hari mengkonsumsi nasi kucing. 

Guyonan menhub Budi  diungkit Fadli dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di TVOne  pada Selasa (24/11/2020) malam. Menurutnya guyonan itu adalah sebuah pembiaran terhadap penularan wabah  mematikan itu di Jakarta  dan Indonesia.

Hal ini disampaikan  Fadli menanggapi pernyataan pembawa acara ILC Karni Ilyas yang  menyatakan isu pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan terkait acara  pernikahan anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq  Shihab pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

“Siapa yang membiarkan? Menteri kesehatan yang membiarkan bahkan sampai ke presiden. Kita tahu 23 Januari 2020 Wuhan sudah lockdown kita masih bercerita nasi kucing  ini pembiaran,” tegasnya.

Fadli mengaku Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang paling tegas dalam penanganan wabah mematikan itu. Buktinya, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total setelah wabah  corona mulai masuk ke Jakarta. 

“Justru yang paling pertama (melakukan karantina wilayah) adalah Gubernur DKI dan saat itu terjadi perdebatan antara pusat terkesan  ada persaingan,” tegasnya 

Tidak hanya itu, keseriusan Anies dalam menekan penularan wabah ni juga terlihat dari sejumlah regulasi yang diambil setelah PSBB total,yakni PSBB masa transisi. Yakni membuka berbagai kegiatan di Jakarta  secara bertahap ketika penularan wabah mulai melandai 

“Selain PSBB (total) ada PSBB transisi, dan kalau kita lihat ini banyak yang menentang  adalah menteri  dalam kabinet pak Jokowi,” pungkasnya. 

Lebih dari itu dia menilai, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa didepak dari jabatannya saat ini lantaran pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan Syarifah Najwa Shihab.

Menurutnya, Anies tidak bisa dicopot lantaran kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sudah ada ketentuan yang mengatur sanksi kepada seorang kepala daerah yang dianggap melanggar etik.

“(Anies) tidak bisa dicopot hanya karena adanya instruksi dari kemendagri. Kedaulatan ada ditangan rakyat,” tuturnya. 

Menurutnya, Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) tidak cukup kuat untuk melengserkan seorang kepala daerah 

Adapun instruksi  dari Tito karnavian itu dikeluarkan saat masalah protokol kesehatan di Jakarta tengah menjadi  sorotan publik. 

“Menurut saya diskusi ini aja udah salah apakah Anies bisa dicopot? gubernur DKI tidak melanggar dia berusaha menegakan aturan, bahkan ada  sanksi RP50 juta,” tuntasnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ulama yang Jadi Panutan – Fadli Zon

Sarankan Pemerintah Rangkul Habib Rizieq, Fadli Zon: Ulama yang Jadi Panutan


Nama Habib Rizieq masih hangat untuk diperbincangkan, berawal dari kepulangannya hingga kerumunan massa dalam beberapa acaranya.

Kedatangannya kembali ke Indonesia disambut hirup para simpatisannya hingga membuat lalu linta sekitar Bandara Seokarno Hatta lumpuh.

Namun, kepulangannya ke Tanah Air justru menyita perhatian publik, hingga beberapa acara yang didatanginya membuat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu membuat sebagian kalangan memberikan kritik bagi sang pimpinan FPI tersebut.

Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,Fadli Zon. Ia justru menganggap pemerintah terlihat seperti memusuhi Habib Rizieq Shihab.

Hal itu disampaikan lewat tayangan di kanal YouTube Fadli Zon Official yang diunggah pada Senin, 23 November 2020.

Fadli Zon mengungkapkan, seharusnya pemerintah dapat merangkul Habib Rizieq Shihab yang dinilai sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia.

“Habib Rizieq adalah seorang habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW,” ucapnya.

Dia pun mengatakan, informasi yang mengatakan Habib Rizieq Shihab seorang keturunan Nabi Muhammad SAW didapat dari sumber yang memiliki data valid.

“Itu juga dikonfirmasi oleh sebuah institusi Rabithah ‘Alawiyyin yang memang mempunyai data tentang kekerabatan keturunan Nabi Muhammad,” terangnya.

Dia menjelaskan, Habib Rizieq merupakan pemimpin organisasi yang cukup banyak pengikutnya di Negara Indonesia.

“Habib Rizieq memimpin sebuah organisasi FPI, sebuah organisasi yang secara de facto mempunyai pengikut yang cukup banyak di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer