Connect with us

News

Inilah Kronologi Penolakan Neno Warisman di Pekanbaru

Inilah Kronologi Penolakan Neno Warisman di Pekanbaru


Minggu, 26 Agustus 2018 – 07:50:09 WIB – 85

Neno Warisman dihadang massa di gerbang bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8). (Foto: Jawa Pos)

POLITIK – Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman kembali mengalami pengadangan saat akan melakukan deklarasi gerakan tanda pagar tersebut.

Setelah bulan lalu pengadangan itu terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada hari ini Neno diadang massa di Pekanbaru, Riau.

Neno sejatinya datang ke Pekanbaru demi mengikuti gelaran deklarasi #2019Ganti Presiden yang digelar di sana pada Minggu (26/8).

Dikutip dari laman CNN Indonesia, Neno tiba di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu (25/8) petang dengan menggunakan penerbangan Batik Air dari bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun, seperti yang dialaminya di Batam, Neno pun tak bisa keluar dari lingkungan bandara Pekanbaru. Bedanya, kali ini ia tertahan di dalam mobil yang akan membawanya keluar dari bandara selama berjam-jam.

Lewat rekaman video, yang juga disebarluaskan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Neno menjelaskan kronologi pengadangan versi dirinya tersebut.

“Izinkan saya menceritakan dari awal, bagaimana kami datang dan kemudian beberapa aparat meminta kepada kami terutama saya untuk masuk ke ruangan yang mereka inginkan. tetapi karena saya memang tujuan kita semuanya adalah melakukan hal yang baik dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya memang terus berjalan ke arah mobil dr Dian Tabrani yang telah disediakan,” tutur Neno dalam video yang dicuitkan Fadli lewat akun Twitter-nya pada pukul 21.33 WIB.

“Dan saya masuk ke dalam mobil sampai kemudian di ujung di pengujung atau batas antara jalan dengan bandara itu ada gerbang yang dipenuhi aparat dan banyak sekali wartawan,” sambung Neno.

Neno mengaku dirinya dipaksa kembali ke bandara, namun desakan itu tak dipenuhi. Ia bersama penjemputnya di Pekanbaru itu pun memilih bertahan di dalam mobil hingga matahari terbenam dan malam makin larut.

Terakhir, pada video yang disebar Fadli lewat akun Twitter yang sama, mobil yang membawa Neno diarahkan putar balik ke dalam bandara. Terdengar di sekeliling Neno seperti suara mesin pesawat yang menyala.

“Saya dipaksa pulang naik pesawat. O, begitu mau dipaksa pulang mau dibawa ke sini,” ujar Neno.

Beberapa saat terekam keributan saling tarik menarik antara pihak yang mendampingi Neno di Pekanbaru dengan seorang sosok berpakaian batik. Dari celotehan sejumlah orang yang berada di dalam mobil Neno itu menyebutkan jabatan Kepala BIN Daerah (Kabinda). Neno pun meminta kepada salah satu pendampingnya untuk menjaga tas agar tak diambil atau disandera.

Hingga berita ini diturunkan, informasi belum dapat diperoleh dari pihak keamanan mengenai apa yang terjadi pada Neno.

Namun pengelola Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menyatakan aktivitas penerbangan tidak terganggu demonstrasi pengadangan kedatangan Neno Warisman, Sabtu (25/8) petang.

“Sejauh ini penerbangan di Bandara SSK II tidak ada masalah dan berjalan normal, baik kedatangan maupun keberangkatan,” kata General Manager Bandara SSK II Pekanbaru Jaya Tahoma Sirait di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8) seperti dikutip dari laman Antara.

Sementara itu akibat aksi tolak Neno dan kelompok yang mendukung Neno, jalan keluar Bandara Pekanbaru diarahkan pada ruas jalan masuk. Pihak keamanan terlihat masih berjaga pada depan gerbang ruas jalan keluar.

Bagi Neno, ini bukanlah kali pertama dirinya ditolak saat hendak mengikuti kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Sebelumnya pada 28 Juli lalu, Neno bersama rombongannya pun diadang massa saat akan menggelar deklarasi tersebut di Batam, Kepulauan Riau.

Kala itu, Neno diadang massa yang menolak kedatangannya di luar Bandara Hang Nadim, Batam. Neno yang tiba di bandara tersebut sekitar pukul 17.00 WIB pun tertahan di sana sebelum akhirnya bisa keluar dari bandara lepas tengah malam. (cn/ant)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/CNN Indonesia/ANtara

Tag: hukum,indonesia,metro,nasional,pilkada,politik,pos-polisi,riau,tokoh

Ini Alasan Polisi Pulangkan Neno Warisman Kembali ke Jakarta

Ini Alasan Polisi Pulangkan Neno Warisman Kembali ke Jakarta

POLITIK – Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau akhirnya memulangkan Neno Warisman setelah sempat tertahan dari Sabtu…

Pemerintah Rekom 10 Eksportir Manggis ke China, 1 Dari Sumatera

Pemerintah Rekom 10 Eksportir Manggis ke China, 1 Dari Sumatera

LIMAPULUH KOTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian, merekomendasikan 10 nama perusahaan…

Kompetisi Cik Uniang Cik Ajo Kota Pariaman Diserbu Pelajar dan Mahasiswa

Kompetisi Cik Uniang Cik Ajo Kota Pariaman Diserbu Pelajar dan Mahasiswa

PARIAMAN – Sebanyak 117 peserta terdiri dari 31 orang laki-laki dan 61 orang perempuan yang berasal dari kalangan…

Tsunami Terdeteksi setinggi 10-14 Centimeter di Pantai Carik dan Badas Lombok Utara

Tsunami Terdeteksi setinggi 10-14 Centimeter di Pantai Carik dan Badas Lombok Utara

LOMBOK UTARA — Gempa berkekuatan 7,0 Skala Ritcher di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Gempa tersebut…

Penilaian Lapangan Penyuluh Agama Islam Tingkat Provinsi Dihadiri Bupati Pasaman

Penilaian Lapangan Penyuluh Agama Islam Tingkat Provinsi Dihadiri Bupati Pasaman

PASAMAN – Bupati Pasaman menghadiri acara penilaian lapangan tiga besar penyuluh agama Islam teladan tingkat Provinsi…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer