Connect with us

News

Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Ini Hak Istimewa Indonesia

Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Ini Hak Istimewa Indonesia

[ad_1]

Senin, 11 Juni 2018 – 04:56:22 WIB – 30

Pasukan Indobatt Indonesia di Lebanon (Foto: Dok. Istimewa)

Pilwako Kota Padang 2018

JAKARTA – Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Kemenangan ini didapat setelah Indonesia memperoleh 144 suara dari 190 negara anggota PBB dalam sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York.

Indonesia bersaing dengan Maladewa sebagai perwakilan Asia Pasifik dalam memenangkan keanggotaan ini, di mana negara tersebut memperoleh suara sebanyak 46.

Pencapaian Indonesia ini disambut suka cita oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Pasalnya, berdasarkan rekam jejak diplomasi serta kontribusi yang dikerahkan oleh Indonesia untuk dunia, kemenangan ini seolah membayar semua upaya tersebut.

Sebenarnya Indonesia sudah tidak asing lagi dengan tugas baru sebagai badan terkuat di organisasi internasional tersebut. Sebab, Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Kembali bergabung dengan dewan, Menlu Retno menyatakan akan bekerja keras untuk mempertahankan dan membangun perdamaian dunia mencegah konflik di kawasan ataupun ranah global.

“Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019 – 2020, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global,” ujar Retno, Jumat (8/6) lalu.

Selain itu, Indonesia juga akan berupaya memerangi terorisme dan radikalisme yang semakin menjamur belakangan ini dengan mengembangkan pendekatan komprehensif global agar tercapai penyelesaian yang damai.

Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian, serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.

Dilansir dari laman ABC News, sebagai negara yang memenangkan kursi di Dewan Keamanan, Indonesia akan memiliki hak khusus dibanding negara anggota PBB lain.

Ini menjadi puncak pencapaian bagi Indonesia nantinya negara memiliki kekuatan tersendiri dan akan dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan Dewan Keamanan.

Suara Indonesia akan didengar khususnya dalam sebuah pembahasan yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional mulai dari konflik Suriah, Yaman, Sudan Selatan.

Bahkan Indonesia juga bisa memberi masukan terkait ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara atau serangan-serangan kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) dan Al-Qaida.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode sama antara lain Jerman, Belgia, Republik Dominika, dan Afrika Selatan.

Kelima negara ini akan bergabung dengan lima negara anggota tetap PBB yang memegang hak veto, (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, RRC dan Rusia) serta lima negara anggota tidak tetap lainnya (Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia). (mrd)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Merdeka.com

Tag: indonesia,internasional,nasional,politik,sosial

Wakil Bupati Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-73 di Padang Pariaman

Wakil Bupati Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-73 di Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN – Wakil Bupati Suhatri Bur bertindak selaku inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Kapten Inf…

Peringati Hari Lahir Pancasila, Erwin Yunaz: Teguhkan Semangat Generasi Penerus Bangsa

Peringati Hari Lahir Pancasila, Erwin Yunaz: Teguhkan Semangat Generasi Penerus Bangsa

PAYAKUMBUH – Sejumlah tamu undangan memadati Halaman Balai Kota Payakumbuh untuk mengikuti upacara memperingati hari…

Anda Menderita Maag? Ketahui Panduan Berpuasa Berikut Ini!

Anda Menderita Maag? Ketahui Panduan Berpuasa Berikut Ini!

KESEHATAN – Tidak terasa puasa Ramadhan sudah menginjak hari ke 19. Bagi Anda yang menderita penyakit maag kambuhan,…

Soft Launching Badan Waqaf Mikro Syariah Alkautsar, OJK Taruh Harapan Besar pada PPM Alkautsar

Soft Launching Badan Waqaf Mikro Syariah Alkautsar, OJK Taruh Harapan Besar pada PPM Alkautsar

LIMAPULUH KOTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat melakukan Soft Launching Bank Wakaf Mikro Syariah Alkautsar di…

Libur Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, PMI Bukittinggi Siapkan Posko Kesehatan Gratis

Libur Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, PMI Bukittinggi Siapkan Posko Kesehatan Gratis

BUKITTINGGI – Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bukittinggi menyiapkan posko…



[ad_2]

Sumber

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer