Connect with us

News

Jalin Silaturrahmi, Istri Pejabat Daerah se-Sumbar Ngumpul di Batusangkar

Jalin Silaturrahmi, Istri Pejabat Daerah se-Sumbar Ngumpul di Batusangkar

[ad_1]

Sabtu, 25 Agustus 2018 – 06:42:50 WIB – 146

Jalin Silaturrahmi, Istri Pejabat Daerah se-Sumbar Ngumpul di Batusangkar

Istri pejabar se-Sumbar ngumpul di di Gedung Suri Maha Rajo Dirajo Batusangkar, Jumat (24/08)

TANAH DATAR – Para istri kepala daerah kabupaten/kota se- Sumatera Barat kunjungi Tanah Datar dan berkumpul di Gedung Suri Maha Rajo Dirajo Batusangkar, Jumat (24/08).

Kunjungan sekaligus pertemuan istri kepala daerah selaku ketua Tim Penggerak PKK kabupaten dan kota ini merupakan kegiatan rutin bulanan dalam rangka memper erat hubungan silaturrahmi sesama pengurus dan kader PKK se Provinsi Sumatera Barat.

Ketua TP-PKK Tanah Datar Ny. Emi Irdinansyah, saat menjamu para istri kepala daerah ini dalam sambutannya sampaikan ucapan selamat datang di Tanah Datar Luhak Nan Tuo dan ucapan terima kasih karena telah ditunjuk sebagai tuan rumah pada pertemuan kali ini.

Dia juga melaporkan kegiatan 10 program pokok PKK di Tanah Datar berjalan dengan baik, “Bersama dengan dinas terkait kita juga melaksanakan berbagai kegiatan rutin seperti majelis taklim, wirid yasinan, sosialisasi anti kekerasan seksual terhadap anak, dan kegiatan lain bersama pokja baik di kabupaten maupun di nagari”, sebutnya.

“Pada tahun 2018 ini di bulan Suci Ramadhan 1439 H kita melaksanakan safari ramadhan ke surau-surau dan mushalla di 14 kecamatan masing-masing dua lokasi disetiap kecamatan, kalau tim safari kabupaten melaksanakannya malam hari, kita TP-PKK siang hari sekaligus shalat Dzuhur berjamaah dilokasi”, sebutnya.

Tambahnya, “Safari Ramadhan TP-PKK ini yang pertama di tahun 2018, karena tahun sebelumnya kita melaksanakan pelatihan shalat khusuk bagi kader mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari”.

Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Hardiman dalam sambutan yang dibacakannya, menyampaikan terima kasih kepada ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat karena telah mempercayakan Tanah Datar sebagai tuan rumah pertemuan rutin bulanan Ketua TP-PKK, BKOW, GOW dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Karena bertepatan dengan moment Hari Raya Idul Adha, Sekda Hardiman juga menyampaikan, “selamat hari raya Idul Adha 1439 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”, dari Pemkab Tanah Datar.

Dia katakan, “Tanah Datar sebagai kabupaten terkecil di Sumatera Barat memiliki 14 kecamatan dan 75 nagari, tidak memiliki potensi tambang maupun industri berskala besar yang bisa dikembangkan, hanya pariwista dan pertanianlah yang kita andalkan”, ucapnya.

Sementara itu Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Nevi Irwan Prayitno pada saat pertemuan istri kepala daerah itu mengajak semua yang hadir untuk menyisihkan sedikit harta untuk membantu korban bencana alam gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat.

“Ini bentuk kepedulian kita bagi sesama yang juga merasakan kesedihan mereka, hingga saat ini mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita bersama”, ucapnya.

Acara yang juga diisi pemaparan seputar kesehatan perempuan dengan tema menopause oleh dr. Ori John S.POG ini, turut dimeriahkan opera minang tentang persoalan keluarga dan tari piring para penari cilik dari kota Batusangkar.

Turut hadir pada acara tersebut Ny. Wartawati Nasrul Abit, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua GOW Ny. Retri Zuldafri Darma, Ketua Persit, Ketua Bhayangkari, Bundo Kanduang, Ketua PKK Kecamatan kader PKK Nagari dan undangan lainnya. (Irfan F)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Romeo

Tag: daerah,metro,pemprov-sumbar,perempuan,sumatra-barat,tanah-datar

Gelar Temu Warganet, PP Muhammadiyah: Produksi Conten Narasi Alternatif yang Berkemajuan

Gelar Temu Warganet, PP Muhammadiyah: Produksi Conten Narasi Alternatif yang Berkemajuan

YOGYAKARTA – Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar temu nasional warganet…

Pemerintah Rekom 10 Eksportir Manggis ke China, 1 Dari Sumatera

Pemerintah Rekom 10 Eksportir Manggis ke China, 1 Dari Sumatera

LIMAPULUH KOTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian, merekomendasikan 10 nama perusahaan…

Polres Tanah Datar Bekuk 3 Pria Pencuri Kartu ATM

Polres Tanah Datar Bekuk 3 Pria Pencuri Kartu ATM

TANAH DATAR – Polres Tanah Datar melalui Satuan Reskrim berhasil meringkus tiga tersangka pencurian ATM di atas…

Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Sebuah Sekolah di Padang Pariaman, Ternyata Pelakunya..

Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Sebuah Sekolah di Padang Pariaman, Ternyata Pelakunya..

PADANG PARIAMAN – Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Pariaman mengamankan oknum penjaga sekolah SMA N1 Sungai…

Paripurna Istimewa DPRD Kota Payakumbuh Sepi Anggota Dewan

Paripurna Istimewa DPRD Kota Payakumbuh Sepi Anggota Dewan

PAYAKUMBUH – Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Payakumbuh mendengar pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer