Connect with us

News

Jawab Sengkarut Pembangunan RSUD M. Zein, Pemkab Lakukan Audit Investigasi

Jawab Sengkarut Pembangunan RSUD M. Zein, Pemkab Lakukan Audit Investigasi


Teks foto : Bupati Hendrajoni saat diwawancarai wartawan di rumah dinasnya usai buka bersama dengan Badan Muyawarah Nagari di Painan, Rabu (30/5).

PADANG POS (PAINAN)-Silang sengkarut pertanyaan tentang kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan, agaknya mulai terjawab.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

(Pessel) bersama Badan Pemeriksan dan Keuangan (BPKP) dan tim ahli dari salah satu universitas di Surabaya, Jawa Timur untuk melakukan audit investigasi.

“Ya, betul. Kalau nggak ada masalah, baru kami lanjutkan. Kalau ada, tentu harus diselesaikan dulu,” ungkap bupati saat buka bersama di rumah dinasnya, Painan, Rabu (30/5). 

Selain BPKP dan akademisi, pemerintah daerah nantinya bakal mengundang PT Sarana Multi Investasi (PIP-red) sebagai pemberi pinjaman. 

Selain itu, jiga akan mengundang PT Waskita Karya selaku kontraktor. Audit bakal berlangsung hingga 45 hari ke depan atau mulai 30 Mei 2018. 

Audit dilakukan pada sejumlah tahapan seperti UKL-UPL hingga konstruksi jaring laba-laba yang digunakan. Sebab, dari pemeriksaan awal, ditemukan adanya kejanggalan dari konstruksi jaring laba-laba. 

Konstruksi yang terpasang dinilai tidak layak. Sebab, ia dibangun di atas lahan masih labil. Karena tidak adanya upaya persiapan lahan yang matang, sehingga rawan ambruk.

“Artinya menurut penemu konstruksi itu, dia harus dibangun di atas tanah yang sudah keras,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga meminta adanya dokumen Amdal yang jelas. Sebab, dala dokumen resmi, lahan RSUD hanya 9.900 meter persegi.

Namun pada kenyataannya, lanjut bupati, gadung baru rumah sakit itu dibangun pada lahan seluas 12.000 meter persegi.

Seharusnya, pihak kontraktor tidak melaksanakan kegiatan pembangunan. Karena pembangunan tidak sesuai dokumen yang ada.

“Aturannya mereka nggak mau ngerjain. Kalau gitu baru ‘cakep.’ Kan udah tau salah. Nah, tapi kenapa dilanjutkan. Saya nggak mau terjebak di sini,” terang bupati.

Gedung baru RSUD M. Zein Painan dibangun melalui pinjaman Pemkab Pessel pada PIP sebesar Rp99 miliar, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2013, tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pada PIP.

Dari dana tersebut Rp96 miliar dipakai untuk konstruksi. Sedangkan sisanya yang sebesar Rp3 miliar digunakan sebagai biaya pengadaan peralatan kesehatan.

Saat ini progres pembangunan telah mencapai 80 persen. Namun, biaya yang diberikan pada kontraktor baru sebesar Rp32 miliar atau sekitar 30 persen.

Sedangkan sesuai kesepakatan dalam Perda, Pemkab dibebankan bunga 9,5 persen per tahun, dengan tenor pinajaman selama lima tahun atau sampai pada 2018 ini.

Kendati demikian, ia menegaskan, Pemkab Pessel belum mau membayar kekurangan pada kontraktor sebelum adanya hasil dari audit investigasi.

Bahkan, Pemkab pun telah menyurati PIP untuk melakukan penundaan pembayaran. Sebab, saat ini tengah dilakukan audit investigasi

“Saya ditagih Rp70 miliar. Tapi harus selesai dulu. Saya takut salah. Karena ini masih bermasalah,” tegas bupati. (teddy setiawan)





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pertimbangkan Aspirasi Rakyat! – Fadli Zon

Massa Desak Jokowi Bentuk TGPF, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat!


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Fadli Zon meminta agar Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan enam laskar FPI.

Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (19/12/2020) dini hari. Dia menanggapi sebuah artikel tentang massa yang mendesak Jokowi untuk segera membentuk tim independen pencari fakta kasus FPI.

Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kasus penembakan enam laskar FPI.

Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” cuitnya, dikutip Suara.com.

Fadli Zon menyebut pembentukan TGPF menjadi jalan tengah agar masyarakat dapat percaya bahwa keadilan masih ada.

“TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada,” tukasnya.

Perlu diketahui, massa melakukan aksi 1812 pada (18/12/2020). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penuntasan kasus penembakan enam laskar FPI.

Selain itu, dalam aksi tersebut massa meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab yang tengah ditahan Polda Metro Jaya.

Saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa,” ujar Fadli Zon dalam kanal Youtube Fadli Zon Official.

Dia mengatakan anggota TGPF berasal dari komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas islam lain.

Sebab, menurut Fadli, kasus ini perlu diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum di Indonesia.

“Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bagaimana Caranya Mencari ‘Keadilan’? – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam


Anggota DPR RI, Fadli Zon menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terkait 6 Laskar FPI ditembak mati polisi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan cara mencari keadilan atas kematian 6 Laskar FPI di tangan polisi.

Awalnya Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya menyebut bahwa memahami keadilan itu sulit untuk dilakukan.

Mahfud MD pun mengambil contoh pada sebuah kasus yang terjadi pada Fahri Hamzah melawan PKS.

Saat Mahkamah Agung (MA) menyatakan Fahri Hamzah menang Rp 30 miliar dari PKS, Fahri menyebut ada keadilan di Indonesia.

Namun, ketika kemenangan Rp30 miliar dibatalkan oleh Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, pastinya malah gantian politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut putusan MA adil.

Cuitan tersebut lah yang pada akhirnya menuai banyak komentar dari publik, termasuk salah satunya memdapatkan komentar dari Fadli Zon yang mengaitkan keadilan tersebut dengan kasus kematian 6 Laskar FPI yang baru-baru ini terjadi.

Fadli Zon mempertanyakan cara mencari keadilan dalam kasus kematian enam anak buah Rizieq Shihab itu.

“Bagaimana caranya mencari ‘keadilan’ bagi enam anggota FPI yang dibunuh polisi?” kata Fadli Zon dalam akun Twitter-nya.

Tak hanya itu saja, bahkan Fadli Zon juga menyindir dengan adanya peluang merealisasikan sila kedua Pancasila yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’.

“Ada peluang merealisasikan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’?” ujar Fadli Zon.

Diketahui, sebanyak 6 Laskar FPI tewas dalam aksi penembakan di Jalan Tol Jakarta – Cikampek, pada Senin 7 Desember 2020.

Dan kemudian keenam anggota FPI yang tewas ditembak mati itu, jenazahnya telah dimakamkan pada Rabu 9 Desember pagi.

Yang mana pada saat itu lima jenazah dimakamkan di Megamendung, kabupaten Bogor, yakni Andi Oktiawan (33), Faiz Ahmad Syukur (22), Ahmad Sofiyan alias Ambon (26), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Reza (20).

Dan sementara satu jenazah lainnya yakni Luthfil Hakim (25) dimakamkan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut kepolisian, insiden tersebut berawal saat anggota polisi tengah menyelidiki informasi adanya rencana pengarahan massa jelang pemeriksaan Rizieq terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Sehingga Pihak Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengikuti kelompok yang diduga simpatisan Rizieq.

Selanjutnya, ada dua kendaraan yang ditumpangi kelompok simpatisan Rizieq memepet kendaraan milik anggota kepolisian.

Diduga mereka sempat menembak ke arah kendaraan milik anggota polisi. Hingga akhirnya, kejadian itu membuat anggota polisi di lapangan mengambil tindakan tegas terukur.

Namun, kronologi dari kepolisian tersebut berbeda dengan kronologi versi FPI. FPI justru menuding polisi yang lebih dulu memepet mereka

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Tak Ada Terorisme Dalam Islam – Fadli Zon

Sambut Curhatan Fahri Soal Harga Tes Corona, Fadli Zon: Peluang di Tengah Kesempitan


Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melontarkan kontra narasi atas wacana Terorisme yang cenderung dihubungkan dengan Islam.

Ia ungkap pendapatnya melalui laman twitter @fadlizon pada Jum’at tanggal 18 – Desember 2020.

Fadli menanggapi pernyataan polisi dalam sebuah pemberitaan yang mengungkap Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiah.

Keterangan didalamnya memuat tentang pergerakan Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiah (JI) yang telah menyebar di 20.067 kotak amal ke beberapa wilayah di Indonesia.

Ia tidak segan-segan menegaskan bahwa tidak ada di dalam ajaran Agama Islam itu mengenalkan tentang terorisme.

“Tak ada terorisme dalam Islam,” tegasnya.

Sebelumnya Fadli menyentil pewacanaan tentang terorisme menggunakan diksi yang unik yaitu jualan terorisme tak habis-habis.

“Jualan terorisme tak habis2,” katanya.

Pada cuitannya singkat tak lupa dia menyertakan hastag Lawan Islamofobia.

” #LawanIslamofobia,” tulisnya.

Postingan Fadli Zon dalam lamantwitternya mendapatkan 2.085 Likes dan 488 Retwitt dari Netizen.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer