Connect with us

News

Kasus Dugaan Kerusakan Mangrove Tarusan Bergulir di PN Padang

Kasus Dugaan Kerusakan Mangrove Tarusan Bergulir di PN Padang


PADANGPOS.COM (Padang)—–Pengadilan Negeri (PN) Kota Padang, Seasa, 17 September, 2019  mulai menyidangkan dugaan perkara kerusakan hutan mangrove, di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan, Fadlul Azmi mengatakan, penetapan PN Padang sebagai pihak pengadil sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 11/KMA/SK/I/2019 tentang Penunjukan PN Padang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. 

Penunjukan PN Padang juga merujuk pada Pasal 85 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam dakwaannya, perkara yang menyeret nama RA, seorang pejabat di Pesisir Selatan itu terjadi rentang waktu, Mei 2016 hingga tahun 2017. 

“Atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan,” kata JPU dalam dakwaannya.

Terdakwa RA membeli sebidang tanah pada Maret 2016 seluas sekitar 3 hektare. Dua bulan kemudian, pembangunan di lokasi dimulai. Antara lain, pelebaran jalan dan perairan laut dari 1 meter menjadi 4 meter yang panjangnya sekitar 30 meter. 

Kemudian, terdakwa juga memerintahkan seseorang untuk meratakan bukit dengan tujuan pendirian penginapan.

Jaksa mengklaim terdapat dua lokasi yang diduga terjadi perusakan mangrove. Lokasi pertama, ukuran panjang 12 meter dan lebar 75 meter. Titik kedua berukuran panjang 75 meter dan lebar 12 meter. 

Pada bukit yang diratakan telah berdiri empat bangunan permanen. “Di lokasi ini juga sudah dibangun fasilitas jalan dan pembangunan perumahan,” lanjut JPU.

Aktifitas terdakwa dinilai jaksa berdampak dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data lapangan dan citra satelit, kerusakan yang ditimbulkan, yakni matinya hutan mangrove saat pelebaran sungai seluas 3.029 meter atau seluas 0,3 hektare.

Pelebaran sungai di titik lain juga mengakibatkan rusaknya hutan mangrove seluas 1000 meter atau 0,1 hektare. Kemudian, hutan mangrove ditimbun tanah seluas 0,39 hektare. Total luas hutan mangrove rusak menurut jaksa 7.900 meter atau sekitar 0,79 hektare.

Terdakwa juga disebut telah melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan di sekitar areal perbukitan. 

Mulai dari pembukaan lahan, pembuatan jalan menuju bukit, serta pemerataan bukit. “Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” pungkas jaksa.

Informasi yang dihimpun, perkara hukum ini disebut-sebut berawal dari laporan masyarakat sekitar. 

Namun, terdapat laporan lain yang diteken Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni tertanggal 27 April 2018. Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh itu ditujukan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung. 

Ada empat nama yang dilaporkan, terdiri dari pejabat dan mantan pejabat Pessel. Sidang yang dipimpin hakim Gutiarso beranggotakan Agus Komaruddin dan Ansharullah itu akan dilanjutkan Selasa depan dengan agenda jawaban atas dakwaan (eksepsi). (rel)

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer