Connect with us

Kolom & Opini

Kekuatan (Sosial) Untuk Perubahan (Sosial) – siarminang.net

Kekuatan (Sosial) Untuk Perubahan (Sosial) – Beritasumbar.com

Sulit sekali untuk membantah bahwa daya/kuasa ( power ) adalah sumber dari kemenangan atas apapun di dunia ini. Dalam situasi damai maupun perang, tanpa daya/kuasa ( powerless ) maka manusia -secara individual maupun sosial- maka akan sulit mengembangkan potensinya bahkan mempertahankan kehidupannya secara keseluruhan. Bahwa pada akhirnya tidak ada daya/kuasa dan upaya/kuasa yang mampu mengalahkan kedigdayaan/kekuasaan Tuhan, namun Tuhan tetap menuntut manusia untuk terlebih dahulu berikhtiar/berusaha ( effort ).

Artinya, ada ikhtiar/usaha dahulu sebelum ada daya/kuasa yang dibutuhkan untuk mengubah nasib/kenyataan/keadaan setiap manusia bahkan semua orang. Lalu, apakah yang dibutuhkan manusia secara individual dan sosial untuk berikhtiar/berusaha? Maka jawabannya adalah kekuatan pendorong ( force ). Jadi, sebelum ada perubahan ( change ) mensyaratkan adanya daya/kuasa yang mensyaratkan ikhtiar/usaha yang mensyaratkan kekuatan yang mendorong untuk itu. Power dan effort membutuhkan force yang mungkin lebih nyata atau material ketimbang dua hal sebelumnya, karena power dan effort lebih lekat dan seringkali berkelindan dengan sesuatu yang non-material atau bersifat ideal.

Power menjadi sebuah situasi dan kondisi yang dibentuk karena adanya effort dimana force membuatnya ada atau meng-ada-kan atau membentuknya. Jika kemudian digunakan untuk membicarakan situasi dan kondisi sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat modern yang tidak bisa lagi dilihat sebagai sepenuhnya alamiah atau natural, maka perubahan (sosial) yang makna sesungguhnya adalah rekayasa (sosial)/kehidupan bersama, maka dikerangkai dengan apa yang disebut struktur (sosial). Sehingga konsepsi tentang force, effort, dan power, ada dalam konteks yang struktural ketimbang yang natural. Meskipun ketiganya kemudian disebut sebagai bagian dari perilaku manusia secara sosial yang disebut sebagai kultur/budaya. Sehingga setiap tindakan yang berpola sebagai perilaku seringkali disifati sebagai kultural.

Dalam struktur, maka power sangat identik dalam konteks politik, dan effort dalam konteks budaya, dan force lebih identik dengan ekonomi. Sehingga tidak sulit memahami mengapa dalam struktur ada yang disebut dengan struktur dasar ( base/infra structure ) yang ekonomikal dan struktur atas ( super/supra structure ) yang politikal, lalu yang menghubungkan keduanya yang kultural. Yakni perilaku politik yang powerful dipengaruhi oleh effort yang forceful. Lalu bagaimana kekuatan yang mendorong bahkan mampu memaksa orang untuk berusaha/berikhtiar agar berdaya/berkuasa atas hidupnya sendiri bahkan memperdaya/menguasai atau memberdaya/menguasakan orang lain?

Jawabannya adalah produksi. Sehingga hal yang paling mendasar dari power adalah production. Oleh sebab itu tidak ada perubahan (sosial) tanpa ada kekuatan (sosial) yang dihasilkan dari produksi. Meskipun produksi dan reproduksi akhirnya juga dilekatkan pada sektor ekonomi, budaya, dan politik yang kelihatannya semua itu setara sejajar kedudukannya, padahal sesungguhnya tidak.

Lalu, bagaimana kekuatan itu diproduksi? Mungkinkah setiap manusia mampu mewujudkannya secara individual? Ternyata berproduksi dalam berbagai sektor kehidupan (sosial) tidak bisa bersifat personal atau orang per orang secara individual, namun bersifat komunal atau terbentuk secara sosial.

Kemudian, kekuatan sosial dari produksi itulah yang membutuhkan kapabilitas material/apapun yang dimiliki, ide/gagasan untuk memprosesnya, dan institusi yang mengorganisasikannya. Tanpa itu semua dimiliki secara sosial, maka yang ada adalah bentuk-bentuk hirarki di mana yang berkuasa/berdaya adalah individu sehingga penguasaan kapital/modal terkonsentrasi dan penguasaan atas pengaturan tersentralisasi pada pemegang puncak hirarki. Di titik inilah mengapa demokrasi politik juga harus disertai dengan demokrasi ekonomi. Maka, bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah dengan berkoperasi.

Padang, 15 Oktober 2020.
Virtuous Setyaka, Dosen HI FISIP UNAND & Ketua KMDM



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom & Opini

Mahyeldi Audy Dan Sumpah Pemuda – siarminang.net

Mahyeldi Audy Dan Sumpah Pemuda – Beritasumbar.com

Oleh Reido Deskumar

Peringatan sumpah pemuda tahun 2020 begitu berbeda dari biasanya. Peringatan sumpah pemuda kali ini bersamaan dengan kontestasi Pilkada serentak dihelat di 270 daerah yang tersebar di wilayah Indonesia. Dua momentum yang bertemu secara bersamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan pemuda khususnya.

Disetiap peringatan sumpah pemuda, narasi-narasi tentang pemuda begitu ramai disuarakan. Sejarah panjang perjuangan pemuda yang telah berkontribusi untuk Indonesia kembali dibuka dan menjadi pembahasan dimana-mana. Bahkan sampai detik ini, perubahan zaman dan kepemimpinan nasional, pemuda tetap menjadi tumpuan terpenting bagi bangsa ini. Maka wajar saja, peran pemuda tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan negeri.

Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, sederhananya pemuda itu adaptif, sangat cepat beradaptasi dengan zaman. Selain itu pemuda memiliki jiwa kreatif, inovatif dan responsif. Sehingga ide dan narasi yang dimiliki selalu tercurahkan dengan baik. Tanpa disadari hal itu yang membuat pemuda selalu terdepan menghadapi tantangan zaman.

Sebelum kemerdekaan dan saat kemerdekaan pemuda dihadapkan dengan perjuangan yang sangat sulit. Mencurahkan pemikiran bahkan jiwa dan raga untuk berkontribusi agar Indonesia merdeka. Berbeda dengan pasca kemerdekaan pemuda berkontribusi dengan inovasi dan kreativitas, bahkan ikut terlibat mengisi pos-pos strategis kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah. Jadi tidak perlu diragukan lagi, jika pemuda ambil bagian dalam segmen apapun, apalagi terkait kepemimpinan. Karena Bung Karno sebagai tokoh proklamator mengatakan, berikan aku sepuluh pemuda maka akan ku guncang dunia. Begitulah jiwa optimis Bung Karno terhadap pemuda, kekuatanya dan energi yang dimiliki memberikan pengaruh besar bagi siapapun.

Dalam kontek kepemimpinan, saat ini sedang berlangsung kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tidak sedikit pemuda yang ambil bagian ikut serta dalam pesta demokrasi terbesar ini. Salah satunya Mahyeldi Audy. Maju sebagai pasangan calon (paslon) termuda dari semua kandidiat yang berlaga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2021-2026.

Mahyedi Audy hadir sebagai representatif pemuda hadir dalam gelanggang membuktikan bahwa pemuda masih ada, pemuda masih memiliki nilai tawar berkompetisi dimata masyarakat. Majunya Mahyeldi Audy sebagai pasangan termuda bukan hanya sekedar ikut meramaikan helatan lima tahunan ini atau hanya sebatas ambisi merebut kekuasaan. Mahyeldi Audy berangkat jelas latar belakangnya. Mahyeldi Audy memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi diri untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Mahyeldi Audy adalah intelektual muda yang lahir dari kampus ternama yang ada di Indonesia. Bahkan salah satu dari mereka Audy menamatkan studi dari kampus Wageningen Belanda. Mahyeldi Audy perpaduan birokrat dan pengusaha muda. Dan Mahyeldi Audy hadir membawa visi misi serta program unggulan yang terukur dan terstruktur dan berdampak besar bagi Sumatera Barat. Jadi tidak kaleng-kaleng hanya sebatas mengikutsertakan diri akan tetapi Mahyeldi Audy memiliki value dan nilai tawar untuk hadir di masyarakat.

Menjadi bagian dari pemuda tentu keberpihakan Mahyeldi Audy tidak diragukan lagi. Dari awal Mahyeldi Audy membawa tagline Millenial Manang sebagai bentuk semangat juang bahwa pemuda (millenial) itu harus menang. Menang dengan menjadi pemimpin di Sumatera Barat dan menang dari tantangan zaman hari ini. Agar semua itu bisa direalisasikan Mahyeldi Audy membuat program unggulan yang berpihak kepada pemuda menciptakan 100 ribu entrepreneur dengan konsepan Digital Creative Enterpreneur Scholarship yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemuda Sumatera Barat untuk berkarya, berinovasi dan berkreasi.

Maka sudah saatnya masyarakat dan pemuda yang ada di Sumatera Barat, menyatukan tekat dan suara pada peringatan sumpah pemuda yang berlangsung hari ini Rabu 28 Oktober 2020. Mendukung penuh Mahyeldi Audy sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada tanggal 9 Desember 2020. Momentum sumpah pemuda merupakan waktu yang tepat memberikan kepercayaan, tempat dan ruang bagi pemuda menjadi pemimpin. Karena Mahyeldi Audy adalah representatif pemuda dan sudah jelas keberpihakan kepada pemuda tidak diragukan lagi.



Sumber

Baca Selengkapnya

Kolom & Opini

Tidak Ada Gunanya Peringatan Sumpah Pemuda Jika Pemuda Tidak Diberikan Ruang Dan Kepercayaan Menjadi Pemimpin – siarminang.net

Tidak Ada Gunanya Peringatan Sumpah Pemuda Jika Pemuda Tidak Diberikan Ruang Dan Kepercayaan Menjadi Pemimpin – Beritasumbar.com

Oleh Reido Deskumar

Setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai hari sumpah pemuda. Salah satu momen bersejarah dari perjalan panjang republik ini. Sembilan puluh dua tahun sudah anak-anak muda bergerak bersama, berhimpun menjadi satu dengan melahirkan deklarasi bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu atas nama Indonesia.

Sampai detik ini, setiap tanggal 28 Oktober selalu disambut dengan meriah. Berbagai bentuk acara dilakukan. Mulai dari upacara peringatan dengan mengundang pemuda dengan berbagai jenis organisasi kepemudaan, mengadakan berbagai macam perlombaan dan dalam situasi covid-19 ini banyak kegiatan seminar virtual yang diselenggarkan dengan tema pemuda. Sungguh membuat pemuda bak raja sehari. Dimana-mana menjadi perbincangan dan pembahasan. Bahkan bisa menjadi tranding topik diseluruh penjuru republik ini.

Peringatan sumpah pemuda seharusnya dilihat secara utuh dan komprehensif. Jangan hanya sekedar menjadikan pemuda sebagai objek dengan menghadirkan acara seremonial peringatan sumpah pemuda. Pemuda sebatas menjadi undangan untuk menghadiri upacara peringatan sumpah pemuda. Jika ada yang baik hati, pemuda diberikan ruang untuk bicara untuk memberikan kata sambutan. Setelah acara selesai, maka selesai pula “peran pemuda”.

Sangat miris jika hanya sebatas itu perlakuan yang diberikan untuk pemuda. Seharusnya potensi yang ada dalam diri pemuda itu diperdayakan. Pemuda harus diberikan kepercayaan, ruang dan tempat agar mereka bisa berkreasi dan berinovasi. Bukan hanya memanfaatkan dan memerlukan pemuda disaat acara peringatan sumpah pemuda 28 Oktober saja.

Momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Indonesia, sudah saatnya pemuda menjadi subjek dengan didukung penuh untuk menjadi pemimpin. Sudah saatnya pemuda berada di garis depan. Dan sudah saatnya pemuda ambil bagian dalam kontestasi perhelatan demokrasi terbesar di republik ini.

Jika hari masih ada yang meragukan kualitas pemuda untuk mengisi kepemimpinan, mereka tersebut harus belajar lagi, banyak membaca lagi. Karena sejarah telah mencatat dan menggoreskan bahwa pemuda telah terbukti menjadi bagian terpenting dalam perjalanan panjang Indonesia. Disetiap ketidak beresan maka yang akan bersuara lantang adalah pemuda. Yang ambil bagian adalah pemuda. Maka jangan ragukan lagi kualitas dan potensi besar yang dimiliki oleh pemuda!

Jadi kalaulah mindsetnya tidak berubah dan hanya menjadikan pemuda sebagai objek untuk peringatan sumpah pemuda disetiap tanggal 28 Oktober, tidak ada gunanya peringatan sumpah pemuda dilakukan.



Sumber

Baca Selengkapnya

Kolom & Opini

Omnibus Law, Simalakama Kaum Buruh Dan Angin Segar Pengusaha – siarminang.net

Omnibus Law, Simalakama Kaum Buruh Dan Angin Segar Pengusaha – Beritasumbar.com

Omnibus law adalah melakukan penyederhanaan, pemangkasan dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang kedalam satu undang-undang.

RUU cipta kerja ini menuai banyak sekali pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama dikalangan kaum buruh,bagaimana tidak ditengah kita harus berjuang menghadapi pandemi covid 19 yang sampai saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir, masyarakat juga harus dihadapkan dengan telah disahkannya rancangaan undang-undang ciptakerja oleh DPR-RI pada Senin, 5Oktober 2020 yang sebagian isinya yang sangat disayangkan sekali merugikan kaum buruh dan hanya berpihak kepada kaum pengusaha saja.

RUU cipta kerja ini bisa dikatakan mengesampingkan segala pertimbangan dan keadilan tentang ketenagakerjaan khususnya bagi kaum buruh. Pemerintah dan DPR-RI beranggapan bahwa semakin cepat RRU ciptakerja ini disahkan maka polemik yang terjadi saat ini akan berakhirdan semakin cepat memperkuat pondasi ekonomi.

Tetapi mereka salah justru dengan cepatnya disahkan RUU ciptakerja ini justru menyebabkan berbagai macam konflik misalnya keadaan ekonomi yang makin memburuk, banyak masyarakat yang menderita secara finansial. Apakah DPR-RI tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap kaum buruh apalagi saat ini banyak sekali buruh yang kena PHK akibat pendemi covid 19 sehingga kesejahteraan para buruh terancam?, atau DPR-RI hanya memikirkan kepentingan kaum pengusaha? siapa yang tahu.

Sungguh saya merasa kesal sekali seharusnya disaat seperti pemerintah harusnya fokus untuk melawan covid 19dan memperbaiki kondisi ekonomi yang makin merosot bukannya menambah masalah, satu masalah aja belum selesai lagi ditambah pula dengan munculnya masalah baru.

Adapun poin-poin keberatan buruh terhadap RUU ciptakerja ini adalah: 1). Pengurangan hak cuti atau pemotongan waktu istirahat, 2). Jam lembur lebih lama, 3). Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota dihapus, 4). Pengurangan nilai pesangon dari 32 kali mejadi 25 kali, 5). Kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak, 5). Outsourching tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup tidak menjadi karyawan tetap, 6).

Kemudahan bagi TKA masuk keindonesia. Dengan adanya poin-poin diatas tentu mejadi simalakama bagi kaum buruh dan menyebabkan hidup kaum buruh yang sudah susah menjadi tambah susah. Bagaimana tidak poin-poin tersebut semuanya memberatkan kaum buruh.Sedangkan pengusaha tentu seperti mendapatkan angin segar setelah disahkanya RUU ciptakerja ini, mereka mendapat banyak sekali keuntungan diantara:
1). Kemudahan dan kepastian mendapatkan perizinan berusaha lewat perizinan berbasis resiko dan penerapan standar,
2). Peningkatan daya saing dimana pemberian hak dan perlindunganpekerja/buruh dapat dilakukan dengan baik dan mendorong peningkatan produktivitas,
3). Mendapat insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fisikal maupun kemudahan dan kepastian pelayana investasi,
4). Ruang kegiatan usaha lebih luas untuk dimasuki investasi dengan mengacu pada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah,
5). Mendapat jaminan perlidungan hukum yang cukup kuat melalui penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenai sanksi administratsi sedangkan pelanggaran yang menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkugan (K3L) dikenai sanksi pidana.

Dari poin diatas dapat kita lihat bahwa pengusaha lebih diuntungkan dengan disahkan nya RUU cipta kerja ini dengan begitu pengusaha akan bertambah maju sedangkan kaum buruh tambah susah.Telah jelas sebenarnya pasal-pasal dalam Omnibus Law RUU ciptakerja “Tidak mencerminkan keadilan” yang pada awal pembahasannya pun sudah tidak melibatkan kaum buruh dan seakan terburu-buru dalam disahkannya.

RUU ciptakerja ini mendapatkan aksi penolakan dan gelombang unjuk rasa dari berbagai daerah diindonesia yang dilakukan oleh kaum buruh, mahasiswa dan masyarakat lainnya. Aksi penolakan ini bertujuan untuk mengembalikan hak buruh untuk mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, maka layak diperdebatkan, bahwa omnibus law ciptakerja tidak sepenuhnya berpihak pada kaum buruh, hanya kaum pengusaha saja yang lebih dipentingkan dan diuntungkan, DPR dalam konteks ini seharusnya mengadakan komunikasi dua arah (two way commication)dan diskusi publik antara rakyat dan keputusan yang akan diambil nantinya untuk mengesahkan RUU agar tidak terjadi kesalahpahaman diujungnya.

Kalau perlu DPR seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat, mengoreksi apakah RUU yang dibuat ini sudah adil terhadap berbagai kalangan yang ada. Pemerintah harus merevisi dan mengkaji kembali tentang RUU cipta kerja ini, pemerintah harus memberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan mengedepankan aspek kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat Indonesia, apalagi hal ini menyangkut kehidupan orang banyak. Pemerintah juga harus mencari cara agar semua pihak diuntungkan, baik bagi kaum buruh itu sendiri ataupun untuk kaum pengusaha agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan menciptakan Indonesia yang sejahtera dan mendapatkan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh: WAHYU YULIS GITASYA
Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer