Connect with us

News

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan Ditentukan oleh Keputusan Politik Kaum Muda

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan Ditentukan oleh Keputusan Politik Kaum Muda


Diskusi Forum Berbagi Anak Muda Sumatera Barat di Kubik Koffie, Padang, Jumat (24/8).

PADANG – Perkembangan dunia era digital memperlihatkan semakin meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan anak muda di berbagai sektor. Dengan jumlah demografi yang membesar tak bisa dihindari pengaruh dan peran anak muda di Indonesia juga semakin kuat. Hal itu akan terjadi pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang di mana suara pemilih muda berkisar 40 persen.

Pegiat gerakan kewirausahaan sosial, Dimas Oky Nugroho, menyatakan kelimpahan bonus demografi dimana populasi usia produktif yang besar harus dapat digunakan secara optimal menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan politik Indonesia.

Dimas yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini mengatakan persepsi dan pemahaman terhadap para calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada Pilpres 2019 di kalangan pemilih muda harus menjadi fokus perhatian Jokowi sebagai capres petahana dan Prabowo sebagai capres penantang. Persepsi inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan-keputusan politik anak muda saat hendak mencoblos.

“Terdapat sejumlah pertimbangan yang khas anak muda era digital dalam mengambil sebuah keputusan politik untuk memilih calon yang mereka percaya. Faktor persepsi kedekatan, komunikasi dan gaya yang simbolik anak muda kekinian bisa saja menjadi faktor. Namun yang terpenting di mata anak muda sebenarnya adalah faktor ketersediaan kebijakan riil yang pro penguatan pemberdayaan anak muda. Dalam hal produksi kebijakan, jika jeli, Jokowi sebagai petahana memiliki potensi keterpilihan yang lebih besar oleh anak muda”, ujar Dimas doktor politik alumni UNSW Sydney, Australia ini di Padang saat bertemu dengan komunitas-komunitas kreatif Kota Padang, Jumat (24/8).

Diskusi bertema Forum Berbagi Anak Muda Sumatera Barat bertempat di Kubik Koffie Padang ini menampilkan pula anak muda Wali Kota terpilih Padang Panjang, Fadly Amran, yang berusia 30 tahun dan tokoh muda pengusaha kopi, Pebriansyah, yang juga seorang pakar ekonomi kreatif berbasis argo.

Dimas menjelaskan meski peluang Jokowi lebih berpeluang mendapatkan kepercayaan politik dari pemilih muda. Namun ia mengingatkan sosok capres pesaingnya Prabowo dan cawapres Sandiaga Uno memiliki daya tarik pula di mata anak muda.

“Jokowi dapat menggunakan kebijakan yang populis di mata anak muda khususnya di bidang pendidikan, kewirausahaan dan pariwisata serta kelautan. Pendekatan simbolik pencitraan sebaiknya ditinggalkan karena meski dianggap kerap simplifikatif namun generasi milenial era digital ini sesungguhnya memiliki pertimbangan objektif yang bijak dalam melihat kiprah dan ketulusan para calon pemimpin”, tambah Dimas yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kantor Kepresidenan ini.

Dimas menilai provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang cepat tanggap dalam merespon arah zaman dan bonus demografi ini selain Jawa Timur. Ia menunjuk terpilihnya sejumlah kepada daerah muda seperti di Kabupaten Dharmasraya dan Kota Padang Panjang baru-baru ini. Harapannya kepala daerah muda ini harus bisa konsisten membuat kebijakan-kebijakan yang progresif membenahi kualitas pelayanan publik dan memperkuat keterlibatan anak muda dalam proses pelaksanaan pemerintahan kelak.

Sementara, Wali Kota terpilih Padang Panjang, Fadly Amran, mengatakan meningkatnya partisipasi dan peran anak muda usia produktif ini tentunya menguntungkan Indonesia.

“Banyaknya anak muda yang mau bekerja dan memberikan prestasi bagi bangsa ini tentunya harus segera diakomodir dan difasilitas kepentingannya. Mereka harus diarahkan untuk kemajuan bangsa dan negaranya”, ujar Wali Kota tamatan Washington State University, Seattle, Amerika Serikat ini.

“Bagi saya, anak-anak muda kita harus pula ditingkatkan kepercayaan diri dan integritasnya. Bahwa, pada prinsipnya, apapun profesinya mereka harus dapat melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakatnya,” jelas Fadly yang juga Ketua Komite Nasional Pemudia Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat.

Fadly menyatakan ia pun akan menggunakan inovasi dalam membangun daerahnya serta menyesuaikan dengan tren digital. Namun menegaskan bahwa potensi pembangunan Padang Panjang ke depan harus selaras dengan semangat spiritualitas dan keagamaan yang khas dan kuat di daerah tersebut.

“Pembangunan dan kemajuan suatu daerah tetap harus berpijak pada fondasi nilai-nilai sosial relijiusitas, budaya dan prospek sosial ekonomi ke depan. Targetnya adalah agar anak-anak muda lokal dapat berperan lebih besar”, ujarnya.

Hal itu diaminkan oleh pembicara lainnya, Pebriyansah yang juga Direktur Nusantara Argo International Coffee. Ia mengatakan bahwa anak muda hari ini harus dapat bekerja multitasking dan berupaya membangun jaringan luas. Anak muda dengan berbagai potensinya harus mampu beradaptasi di berbagai sektor, khususnya kewirausahaan, sosial ekonomi, sosial politik, serta sosial budaya. Dalam iklim persaingan era global, anak muda Indonesia harus belajar bagaimana berkompetisi secara cerdas dan tangguh.

“Bagi saya semakin banyak anak muda Indonesia bergerak di bidang entrepreneurship maka semakin berpeluang maju Indonesia dan warganya pun semakin mandiri. Negara harus sungguh-sungguh mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong dan memperkuat kompetensi anak muda kita,” ujar Pebriansyah.

Tanpa kebijakan yang konkret untuk pemberdayaan dan pendampingan bagi kewirausahaan anak muda maka menurut Pebri partisipasi politik di Indonesia akan kosong makna dan tak akan mampu menggerakkan kesejahteraan sosial secara nyata.

Diskusi ini bekerja sama dengan Opini.Id sebagai platform media yang mendukung partisipasi aktif anak muda ini dihadiri oleh anak muda dan komunitas kreatif dari berbagai latar belakang di Kota Padang. (rel)

TANAH DATAR – Satu tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba diamankan satuan Narkoba Polres Tanah Datar, Kamis malam…

PADANG – Demi menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, petugas penegak Perda Kota Padang kembali melakukan…

NASIONAL – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menelusuri maksud dan tujuan pawai budaya anak-anak TK…

POLITIK – Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak menilai, rencana pertemuan antara…

TANAH DATAR – Walinagari di Kecamatan Sungayang Tanah Datar sama dengan walinagari lainnya mengeluhkan belum…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer