Connect with us

News

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumbar Resmi Lantik PD DMI Padang

[ad_1]

PADANG — Ketua Pimpinan Wilayah (DPW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumatera Barat Prof Duski Samad melantikPimpinan Daerah (PD) DMI Kota Padang periode 2018-2023 di rumdis Wako Padang, di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Minggu (26/1/2020).

Ketua PD DMI Padang dijabat oleh H. Maigus Nasir, yang juga Anggota DPRD Sumbar sedangkan sekretaris dijabat M Fikar Dt Rajo Magek SAg MM MPd.

Selain itu pengurus PD DMI Padang periode 2018-2023, dilengkapi dengan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat). Lembaga otonom ini digawangi akademisi yang berkompeten di bidang dakwah, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

“Pusdiklat ini nantinya akan merumuskan strategi pembenahan dari semua sektor kehidupan. Mimpi kita, masjid sebagai pusat aktivitas keummatan, dalam menjawab seluruh persoalan,” ungkap Maigus Nasir usai pelantikan.

Dijelaskan Maigus Nasir, Pusdiklat ini akan digawangi Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Wahidul Kohar yang akam fokus mengurus persoalan tabligh (dakwah), Dekan FEBI UIN Imam Bonjol, Ahmad Wira (pemberdayaan ekonomi) dan psikolog IAIN Batusangkar, Irman (sosial kemasyarakatan).

“Semangat pengurus serta struktur kelembagaan yang disusun periode ini, diharapkan bisa melahirkan sejarah baru bagi perkembangan 1.600-an masjid dan mushalla di Padang,” harap Maigus.

Dikatakan, agenda yang telah diancang-ancang pengurus untuk dibahas dan ditetapkan pada rapat kerja (Raker) nanti yakni terbentuknya kepengurusan Pimpinan Cabang DMI di 11 kecamatan di Padang hingga ranting (104 kelurahan) pada akhir Maret 2020 ini.

“Kami bertekad, menjadikan DMI sebagai organisasi milik ummat dengan berdirinya sebuah kantor. Saat ini, kantor DMI Padang masih menumpang. Ini membuat kami terkendala dalam melayani masyarakat terkait dinamika pengelolan masjid/mushalla,” terang Maigus.

Maigus juga mengungkapkan mimpi yang akan diwujudkan dalam kepengurusan periode keduanya ini. Pertama, membangun ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan ummat. Caranya dengan membentuk Koperasi DMI Syariah Makmur.

“Saya pernah berkunjung ke sebuah pondok pesantren dengan 2.700 santri. Dengan mengelola kebutuhan harian santri saja, koperasi pondok itu mampu membukukan laba Rp9,3 miliar setahun. Kota Padang memiliki 1.600 masjid dan mushalla. Kebutuhan masjid ini merupakan potensi secara ekonomi yang belum terkelola dengan baik,” terang Maigus seputar wacana pembentukan koperasi ini.

Kedua, program ketahanan keluarga berbasis masjid untuk menjawab fenomena sosial kemasyarakatan di era teknologoli informasi dewasa ini.

Ketiga, membangun klinik kesehatan berbasis masjid dan keempat, masjid siaga bencana menyikapi kondisi ibu kota provinsi Sumbar ini yang rawan bencana.

“Mimpi DMI Padang ini jika tak ada dukungan seluruh elemen masyarakat, maka dia hanya akan jadi sebatas ide. Mari tanggalkan semua atribut kita, untuk mewujudkan ummat yang rahmatan lil alamin,” ajak Maigus.

Sementara, Kakan Kemenag Padang, Marjanis mengharapkan, tanah seluruh masjid di Padang disertifikatkan. Kemudian, masjid atau mushalla didaftarkan ke kantor KUA di masing-masing kecamatan.

Ketua PW DMI Sumbar, Duski Samad menilai, mimpi DMI Padang yang disampaikan Maigus Nasir itu sudah langkah aksi.

“DMI Padang telah hadir membersamai pembentukan karakter generasi muda Padang melalui pesantren Ramadhan sejak 2004 lalu. Teruslah bergerak, agar mimpi itu makin cepat terealisasi,” ungkap Samad.

Ketua Panitia Pelantikan, Johardi Dt Bandaro Putiah melaporkan, kepengurusan PD DMI Padang ini merupakan hasil musyawarah daerah (Musda) pada November 2019 lalu.

“Cukup panjangnya waktu jeda antara Musda dengan pelantikan, karena keinginan formatur untuk menyempurnakan keterwakilan kepengurusan,” terangnya.

Selain itu, Johardi juga mengucapkan terima kasih pada anggota Fraksi PAN DPRD Padang, Faisal Nasir yang telah mengalokasikan pokok-pokok pikirannya (Pokir) untuk PD DMI Padang di 2020 ini.

Dia juga mengucapkan terima kasih pada Pemko Padang, yang telah memfasilitasi acara pelantikan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang.

Sekda Padang, Amasrul mengatakan, pengurus DMI Kota Padang diharapkan mampu mengembang dan melaksanakan amanah ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

Selain itu, juga bisa memakmurkan masjid dan masyarakat.

“DMI harus mampu mengelolah masjid sebagai tempat pembinaan umat, bangsa dan negara,” katanya

bank syariah bisa diwujudkan DMI Padang, tak sekadar koperasi jika mencermati potensi ekonomi ummat. Amasrul kemudian menyebutkan telah selesainya konversi Bank Nagari dari sistem konvensional ke sistem syariah.

“Pemko Padang menilai, keberadaan DMI Padang sangat strategis dalam mendukung program unggulan wali kota terutama poin keempat yaitu melanjutkan penyelenggaraan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga yang berkualitas,” ujarnya.

Selain itu, Amasrul mengucapkan selamat bertugas pada pengurus PD DMI Padang periode 2018-2023 yang diketuai Maigus Nasir, M Fikar (sekretaris) dan Darmawan (bendahara). Kepengurusan ini dilengkapi 7 wakil ketua, 7 wakil sekretaris dan 2 wakil bendahara serta 13 bidang.

Selain itu, juga dilengkapi Majelis Mustasyar yang diketuai Salmadanis, Syahrial Nadir (wakil ketua) dengan 8 anggota. Majelis Pakar, M Ridha Ruslan (ketua), Hendrik Margaret (wakil ketua) dengan 6 anggota. (Rel)

OPONI – Menanggapi unggahan di media sosial mengenai insiden tergulingnya Mobil Tangki Bahan Bakar Minyak (BBM)…

JAKARJA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia mencabut Sanksi pemberian bantuan kebencanaan…

DHARMASRAYA – Para musisi nasional digaet Bupati Dharmasraya untuk meramaikan acara puncak festival pamalayu….

PADANG — Penderita HIV dan AIDS di Kota Padang, Sumbar kebanyakan adalah dari Lelaki Suka Lelaki (LSL/Homo). Sedangkan…



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer