#Pilgubsumbar
Ketua Yayasan Rumah Konstitusi: Memilih Kotak Kosong Adalah Hak Konstitusional
![Ketua Yayasan Rumah Konstitusi: Memilih Kotak Kosong Adalah Hak Konstitusional](https://siarminang.net/wp-content/uploads/2020/12/Ketua-Yayasan-Rumah-Konstitusi-Memilih-Kotak-Kosong-Adalah-Hak-Konstitusional.jpg)
[ad_1]
PASAMAN – Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) Medan menerima keluhan dari anggota masyarakat yang hendak memilih kotak kosong dalam Pilkada serentak Tahun 2020. Pada Pilkada di Sumatera Barat, fenomena calon dan kotak kosong itu ada di Kabupaten Pasaman.
“Keluhan itu salah satunya berupa adanya dugaan penggiringan opini publik oleh organisasi kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Pasaman (Sumbar) yang hendak menakut-nakuti masyarakat yang mensosialisasikan atau mengajak warga lainnya untuk memilih kotak kosong. Parahnya itu lho, bernada menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman penjara,” sebut Ketua YRKI Amir Hamdani Nasution, Kamis (3/12).
Menurutnya, hal itu perlu diluruskan oleh penyelenggara pemilu agar tidak muncul diskriminasi antara pasangan calon tunggal dan opsi kolom kotak kosong. “Sebab, sejatinya memilih kotak kosong bukan berarti berada di barisan golongan putih (golput), melainkan upaya rakyat yang memposisikan diri untuk melawan hegemoni partai politik dan kuasa modal dalam berdemokrasi,” tutur Amir Nasution.
Amir menegaskan, konstitusi menjamin dan melindungi setiap warga negara untuk menggunakan kebebasan hak pilih dalam setiap perhelatan demokrasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi: ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Hal itu diperkuat dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.
Dengan demikian, sebutnya, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.
Lebih lanjut, mengenai aturan sosialisasi kotak kosong di daerah dengan satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan dengan satu paslon. Kemudian termuat dalam Pasal 27 ayat 2 disebutkan, materi sosialisasi berupa memilih kolom kosong dinyatakan sah.
Sangat disayangkan, sebut Amir, kerap terjadi upaya membenturkan penggunaan istilah kampanye dan sosialisasi dalam perhelatan paslon tunggal melawan kotak kosong.
“Dalam regulasi memang yang bisa kampanye sampai saat ini kan cuma paslon, bukan berarti juga kolom kotak kosong dilarang sama sekali untuk bersosialisasi atau menyampaikan informasi seputar kolom kotak kosong,” ujarnya. (211)
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
[ad_2]
Sumber
#mulyadi
Pesan SBY, “Pak Mulyadi, Tetaplah Tabah”
![“Amerika, Are You Ok?”](https://siarminang.net/wp-content/uploads/2020/12/Pesan-SBY-Pak-Mulyadi-Tetaplah-Tabah.jpg)
[ad_1]
JAKARTA – Calon gubernur Sumbar, Mulyadi diminta tabah dan terus berjuang di jalan Allah. Ini pesan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diterima Singgalang, Sabtu (05/12/2020) malam.
Pesan itu disampaikan SBY karena tiba-tiba oleh polisi ia dijadikan tersangka dalam pelanggaran masa kampanye Pilgub Sumbar.
Pesan mantan presiden itu diterima redaksi dari elit Partai Demokrat, Imelda Sari.
Memang, sejak beberapa hari ini Pilgub Sumbar memanas, timses berbuat maksimal termasuk kadu-mengadukan baik ke Bawaslu bahkan sampai ke polisi.
Begini pesan yang diterima redaksi:
Pesan Bapak SBY kepada Bapak Mulyadi, Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Barat (Cagub Sumbar)
“Pak Mulyadi, saya harap Anda tetap tabah. Teruslah berjuang di jalan Allah untuk Sumatera Barat yang kita cintai. Sering kali ada sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat (common sense). Namun, percayalah keadilan akan datang. Datangnya mungkin lambat tapi pasti” SBY (aci)
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
[ad_2]
Sumber
#Pilgubsumbar
Riza Falepi Beberkan Alasan Batal Bertarung dalam Pilgub Sumbar
![Riza Falepi Ingin Jadi Gubernur Jalan](https://siarminang.net/wp-content/uploads/2020/01/Riza-Falepi-Ingin-Jadi-Gubernur-Jalan.jpg)
[ad_1]
PAYAKUMBUH – Sulitnya berkomunikasi dengan petinggi PKS di pusat, selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), membuat Riza Falepi memilih mundur dari pencalonan sebagai Gubernur Sumbar periode 2021-2016.
Kemudian kesibukan dalam mengurus wabah Covid-19 di Payakumbuh, membuat urusan Pilgub Sumbar jadi terabaikan.
“Mohon maaf, karena kesibukan mengurus Covid-19 membuat urusan administrasi yang diminta DPP PKS jadi terabaikan. Tidak bisa saya penuhi sesuai harapan pengurus pusat,” ujar Riza melalui telepon selulernya, Sabtu (16/5).
Dikatakan Riza, dirinya ikhlas memberikan kesempatan kepada calon lain yang lebih punya waktu untuk memenuhi seluruh persiapan terkait dengan Pilgub itu. Jadi pilihan mundur ini, tidak ada karena persoalan personal. Dan bukan karena faktor tertentu, tapi murni karena tak punya banyak waktu mengurus segala persiapan. “Termasuk beberapa persyaratan tersebut juga terlambat akibat Corona ini,” tambah Riza.
Diakuinya, dirinya akan fokus mengurus Covid-19 serta membangun Payakumbuh hingga berakirnya masa jabatannya, yakni pada 2022 mendatang. Ia ingin mewujudkan janji politiknya untuk membangun Masjid Agung, selain pembangunan infrastruktur lainnya. Ingin juga menuntaskan proyek strategis, normalisasi dan penataan Batang Agam.
“Selepas masa jabatan nanti, saya akan kembali melanjutkan dunia usaha dengan grup yang sudah dirintis sebelum jadi walikota. Pengabdian saya buat negeri ini, bukan sebatas sebagai kepala daerah saja. Tapi bisa diaplikasikan dalam bentuk lain. Yang penting, segala usaha yang dikerjakan, berguna buat kepentingan rakyat banyak,” katanya. (bule)
[ad_2]
Sumber
#nasrulabit
Ketua DPD Organda Sebut Nasrul Abit Berhasil Pimpin Sumbar
![Ketua DPD Organda Sebut Nasrul Abit Berhasil Pimpin Sumbar](https://siarminang.net/wp-content/uploads/2019/12/Ketua-DPD-Organda-Sebut-Nasrul-Abit-Berhasil-Pimpin-Sumbar.jpg)
[ad_1]
PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Sengaja Budi Syukur menyebutkan, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit adalah sosok yang berhasil memimpin sebuah daerah dengan maksimal.
“Nasrul Abit adalah kepala daerah yang sangat langka di Indonesia. Dan hanya satu-satunya yang berhasil memimpin sebuah daerah dengan maksimal. Menurut saya, pemimpin yang hubungannya dengan masyarakat sangat baik hanya Nasrul Abit,” kata Sengaja Budi Syukur di Padang, Rabu (4/12).
Budi Syukur menilai, sejak Nasrul Abit menjadi wakil bupati di Kabupaten Pesisir Selatan hingga menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat, hubungannya dengan masyarakat maupun dengan atasan dan bawahan sangat terjaga dengan baik. Nasrul punya pola yang baik untuk menjaga hubungan.
“Bisa dilihat, saat beliau menjadi wakil bupati, hubungan beliau dengan atasannya sangat bagus, begitu juga saat beliau menjadi wakil gubernur, sangat baik dengan caranya menjaga hubungan dengan atasan dan masyarakat,” ujarnya
Menurut Budi Syukur, kesuksesan orang nomor dua di Sumatera Barat itu saat memimpin Kabupaten Pesisir Selatan dinilai sangat baik. Dua periode beliau di Pesisir Selatan sebagai bupati, berhasil membangun daerah yang dikenal oleh dunia dari prospek kepariwisataannya.
Selain itu, di mata Budi Syukur, Nasrul Abit juga sangat peduli dengan transportasi umum. Ini, dibuktikan sewaktu terjadi kelangkaan BBM beberapa hari lalu. Nasrul kata Budi, langsung meminta kepada Pertamina untuk segera memenuhi bahkan menambah kuota BBM buat transportasi umum.
Pihaknya ikut rapat saat itu, dalam waktu tak terlalu lama BBM lancar kembali. Kebutuhan transportasi terpenuhi dan masyarakat nyaman. Melihat trek record yang baik, Budi Syukur berharap pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilakada) 2020 mendatang, Nasrul Abit terpilih untuk memimpin Sumatera Barat agar bisa lebih memajukan provinsi yang memiliki banyak potensi ini.
“Kalau harapan saya, tentu sama dengan harapan masyarakat Sumatera Barat. Saya berharap agar Pak Nasrul Abit memimpin Sumbar untuk lebih maju kedepannya. Saya yakin pak Nasrul Abit akan dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat, karena beliau pantas menjadi pemimpin untuk memajukan Sumatera Barat,” tutup Budi. (sigit)
[ad_2]
Sumber