Connect with us

News

Kisah anggota DPRD Sumbar yang sumbangkan 100 persen gajinya untuk pemilih

Kisah anggota DPRD Sumbar yang sumbangkan 100 persen gajinya untuk pemilih

[ad_1]

Padang, (ANTARA) – Di tengah karut marut dunia politik yang lekat dengan beragam intrik serta catatan kelam, di Sumatera Barat masih ada legislator yang bekerja tanpa pamrih dengan menyumbangkan 100 persen gaji bulanankepada konstituen.

Adalah Muhammad Ridwan anggota DPRD Sumatera Barat 2019-2024 dari Fraksi PKS yang terpilih dari daerah pemilihan Sumbar II yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang mengalokasikan semua gaji bulanan di DPRD hingga lima tahun ke depan untuk pemilih di dapilnya.

Pria kelahiran Pariaman 12 Desember 1978 tersebut membagi tiga gaji bulanan yang mencapai Rp42 juta per bulan dengan perincian sepertiga untuk anak yatim, sepertiga untuk bedah kedai dan sepertiga lagi untuk kegiatan dakwah.

Mungkin akan ada yang bertanya lantas dari mana yang bersangkutan menghidupi keluarga jika semua gaji telah disumbangkan kepada konstituen?.

Ternyata pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Andalas tersebut memiliki dua toko yang sudah lama dikelola jauh sebelum jadi anggota DPRD Sumbar.

Lalu apa alasannya sehingga Ridwan memutuskan menyumbangkan 100 persen gajinya yang terbilang lumayan besar itu kepada masyarakat ?.

Ternyata saat proses penghitungan suara pemilu legislatif selesai ia tak menyangka mendapatkan suara tertinggi di Kota Pariaman mencapai 14 ribu suara.

Angka 14 ribu suara tersebut merupakan 30 persen dari total pemilih di kota itu yang mencapai 40 ribu orang.

Padahal selama masa kampanye Ridwan tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada pemilih dan ia harus bersaing ketat dengan politisi lain yang marak menggunakan politik uang.

Lulusan S2 Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakartadan S1 FisipUnand itu tak menduga mendapat dukungan luas dari warga Pariaman sehingga akhirnya ia memutuskan mengembalikan 100 persen gaji bulanannya kepada pemilih.

Karena didukung oleh masyarakat maka sebagai bentuk totalitas dan pengabdian saya semua yang diperoleh dikembalikan ke masyarakat, ujarnya.

Usai dilantik sebagai anggota DPRD Sumbar Ridwan pun bergerak cepat mewujudkan rencananya menyumbangkan semua gaji bulanannya.

Langkah awal ia mencari dan menghimpun 50 orang anak yatim usia 12 tahun hingga 14 tahun yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Setelah mendapatkan 50 anak yatim ia pun menyatakan komitmen menjadi bapak asuh dan mengalokasikan Rp2.140.000 per tahun kepada masing-masing anak yatim.

Para anak yatim tersebut mendapatkan belanja bulanan senilai Rp205 ribu per orang yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing oleh Ridwan.

Tidak cukup sampai di situ ia saat tahun ajaran baru ia juga menyiapkan dana untuk membeli baju sekolah dan kebutuhan belajar dan nanti saat menjelang Idul Fitri para anak yatim tersebut juga mendapatkan tunjangan hari raya.

Jika dihitung maka selama lima tahun Ridwan menggelontorkan gajinya Rp700 juta untuk menyantuni 50 orang anak yatim tersebut

Dalam mencari anak yatim Ridwan melibatkan pengurus PKS di Pariaman dan Padang Pariaman serta alumni sekolah.

Kemudian sekali sebulan Ridwan menggelar pertemuan rutin dengan para anak yatim sebagai bentuk pembinaan selaku bapak asuh.

Pada pertemuan pertama selain berkenalan ia pun mengevaluasi proses belajar para anak asuhnya hingga mengecek pelaksanaan ibadah rutin seperti shalat.

“Waktu itu setelah saya tanya siapa yang rutin shalat subuh, ternyata cuma enam orang, ini membuat saya sedih dan merasa bertanggung jawab agar mereka semua menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia pun bertekad mendidik para anak yatim tersebut menjadi generasi penerus yang berkualitas di tengah kealpaan sosok ayah.

“Ketiadaan ayah tidak boleh membuat seseorang kehilangan semangat hidup, mereka adalah para generasi penerus yang harus dibina,” ujarnya lagi.

Kendati saat proses seleksi ada yang juga menawarkan anak piatu atau tanpa ibu untuk diangkat jadi anak asuh ia menilai anak yatim lebih membutuhkan figur ayah dan diberikan pembinaan

Sementara untuk kegiatan bedah kedai Ridwan mengalokasikan anggaran minimal Rp1,5 juta untuk warung yang akan dibedah.

Ia pun menetapkan syarat warung rumahan yang akan dibedah adalah dikelola oleh janda namun memiliki anak yang menjadi tanggungan.

Setelah dilakukan survei oleh tim dan dinilai layak maka akan diberikan yang tunai untuk membeli barang belanjaan hingga memperbaiki kedai.

Jumlah kedai yang dibedah setiap bulan bervariasi hingga sepertiga dari total penghasilannya sudah memenuhi kuota.

Kemudian sepertiga lagi Ridwan mengalokasikan untuk kegiatan dakwah dan keagamaan yang disalurkan oleh PKS.

“Saya percayakan sepenuhnya untuk menyalurkan agar bisa bermanfaat,” ujarnya

Lantas yang menjadi pertanyaan umum apa motifnya melakukan semua ini ? saat politisi lain berlomba mengumpulkan pundi dari gaji dewan setelah mengeluarkan biaya tak sedikit saat kampanye.

Menjawab pertanyaan tersebut Ridwan memandang jabatan sebagai anggota DPRD merupakan amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.

Oleh sebab itu ia bertekad menjalankan sebaik mungkin dan menjadikannya sebagai lahan pengabdian.

Terkait dengan biaya hidup dan nafkah keluarga, Ridwan pun sudah punya penghasilan dari tokonya karena sejak 1997 ia sudah berwirausaha.

Ia pun mengakui mengambil keputusan untuk memberikan semua penghasilan bulanan kepada konstituen bukan hal mudah karena akan ada orang lain yang bisa saja kurang nyaman dengan langkah yang diambilnya.

Akan tetapi karena ia sudah berkomitmen memberikan semuanya kepada pemilih maka apapun tantangannya akan dihadapi.

Agaknya kutipan yang disampaikan Buya Ahmad Syafii Maarif yang menyatakan “jangan jadi politikus sebelum mampu dan cukup dalam urusan keluarga, dan jangan jadikan panggung politik itu untuk mengais rezeki,” tepat untuk menggambarkan hal ini.

Saat politisi lain berlomba mengumpulkan pundi bahkan hingga tersangkut korupsi masih ada politisi yang mencoba mengabdi tanpa pamrih.

Apa yang dilakukan Muhammad Ridwan bisa menjadi contoh bagi politisi lainnya bahwa menjadi legislator pun bisa menjadi ladang pengabdian untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer