Connect with us

headline

Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Diskusi Smart City Dengan Diskominfo Kota Bandung

Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Diskusi Smart City Dengan Diskominfo Kota Bandung


Bandung,BeritaSumbar.com,-Terinspirasi dengan Bandung Smart City,Komisi B DPRD Kota Payakumbuh sambangi kantor diskominfo kota Bandung. Pertemuan digelar dalam bentuk diskusi pada Selasa 5/6 siang diruangan Kominfo setempat.
Diskusi di mulai setelah Chandra Setipon Ketua Komisi B memperkenalkan nama nama rombongan yang hadir di ruangan tersebut. Dalam diskusi tersebut Ayi M.Rahmat mengatakan untuk melaksanakan program menuju kota cerdas (Smart City) ini tidaklah sulit jika kepala daerahnya betul betul mau atau ingin. Soal biaya kita bisa merangkul segala lini yang ada di wilayah kita. Karena Smart City itu adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya daerah seefekif dan seefisien mungkin.

Untuk itu Kalborasi lintas sektoral sangat di perlukan dalam merealisasikan program ini, ujar Kasi Perencanaan Diskominfo Kota Bandung. Untuk itu sangat diperlukan keputusan Walikota/kepala daerah seperti yang sudah dilaksanakan di kota Bandung. Seluruh kegiatan OPD bisa dimonitor masyarakat melalui program yang dikendalikan dari pusat informasi pemerintahan ini,imbuh Ayi.

Adapun keputusan Walikota Bandung yang menjadi dasar program smart city yaitu:

1)Pembentukan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City)

Keputusan Walikota Bandung No. 130/Kep.860-Bappeda/2014

2) Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Smart City Kota Bandung

Keputusan Wali Kota Bandung No. 119/Kep.755-Diskominfo/2017

baca juga : diskominfo kota bandung beberkan 3 langkah menuju kota cerdas smart city

Yusuf bagian informasi dan keterbukaan publik Diskominfo Kota Bandung kepada rombongan membeberkan apa saja yang sudah dilakukan Pemko daerah ini dalam menjalankan program smart City. 3 langkah yang dilaksanakan sangat efektif dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Desentralisasi,Kalaborasi dan inovasi,tiga hal ini merupakan dasar program smart city, ujar Arief Muhajidillah dari bidang kebijakan Kominfo Kota Bandung.

Desentralisasi ini maksudnya satu komando dan monitoring kegiatan. Setiap OPD terkoneksi ke Bandung Command Center. Disini dikendalikan seluruh informasi yang ada di Kota Bandung ujar Yusuf menjawab pertanyaan Wilman Singkuan,Edwar DF dan Anggota lainnya tentang desentralisasi ini.

Dalam diskusi ini terbaca sejauh mana kemauan dari kepala daerah untuk menjadikan kota yang dipimpinnya menjadi kota Cerdas alias Smart City.

Soal anggaran yang di tanyakan oleh rombongan, Bagian perencanaan menjelaskan dengan kolaborasi segala lini dana bisa didapat. Untuk itu Pemko Harus bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat. Baik Intelektual,pelaku bisnis, pelajar,mahasiswa untuk melahirkan ide ide bagus untuk kemajuan kotanya.

Bagaimana bisa terlaksana suatu program jika pemkonya tidak mampu merangkul segala lini,ujar Arief. Sebab menuju kota cerdas tidak hanya dibidang digital serba online, juga dalam bentuk penataan kota yang bisa membuat warga nyaman. Seperti pembuatan taman taman kota, Sarana wisata, dan lain lainnya,imbuh arief.

Dalam efisiensi program Ayi M Rahmat mencontohkan tiang lampu jalan yang memiliki multi fungsi. Selain sebagai penerangan juga tempat rehat dengan adanya tempat duduk yang dilengkapi tempat pengisian daya. Juga dipasang kamera pemantau dan ada juga bagian untuk iklan.

Dari sesi diskusi dengan Diskominfo tersebut Edwar DF dan rekan rekan Anggota Komisi B yang lainnya mengambil kesimpulan jika Payakumbuh betul betul ingin menjadi kota Cerdas alias Smart City, semua stakeholders harus komit. Tanpa hal itu jangan harap smart city bisa diwujudkan di kota Payakumbuh. Terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Hal ini dibuktikan Pemko Bandung, Dari kepala daerah sampai ke tingkat RT siap untuk bekerjasama mensukseskan program Smart City. Sekarang bagaimana komitmen seluruh stakeholder didaerah kita bisa dilaksanakan untuk mensukseskan program Payakumbuh Smart City dan kebijakan Walikota dalam hal ini,jika memang Payakumbuh ingin menjadi Kota Cerdas (Smart City) ujar Wilman Singkuan, Chandra Setipon,Edwar DF dan anggota dewan dari Komisi B lainnya kepada BeritaSumbar.com usai diskusi dengan Diskominfo Kota Bandung.(*)





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#demokrat

Ternyata Jarak Hambalang Lebih Dekat ke Cikeas daripada Duren Sawit

Ternyata Jarak Hambalang Lebih Dekat ke Cikeas daripada Duren Sawit


JAKARTA – Kasus dugaan ‘mega korupsi’ pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Bogor, kembali ‘dihidupkan’ setelah sejumlah Elit Partai Demokrat (PD) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) menggelar konferensi pers (Konpers) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, inisiator KLB, Darmizal mengatakan, Wisma Atlet sengaja dijadikan lokasi Konpers karena tempat itu menyimpan sejarah sekaligus paradoks bagi partai berlambang bintang mercy tersebut.

Kemudian Ketua Dewan Kehormatan PD versi KLB, Max Sopacua dalam pernyataannya di Konpers di Hambalang (25/3/) juga menyebutkan ‘bangunan’ Wisma Atlet juga menjadi cikal bakal runtuhnya elektabilitas PD.

Bahkan, Max dalam pernyataan kepada awak media sempat menyebut kasus dugaan korupsi Wisma Atlet masih menyimpan ‘misteri’ lantaran masih ada pihak-pihak atau disebutnya sosok yang belum tersentuh hukum hingga sekarang.

Juru Bicara PD versi KLB atau kubu Ketua Umum Moeldoko, Muhammad Rahmad juga ikut ‘mengamini’ pernyataan Darmizal dan Max Sopacua. Menurutnya, Hambalang memiliki nilai sejarah bagi Partai Demokrat.

“Melalui Hambalang inilah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) pertama kali mengkudeta (mantan) Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum,” ujar Rahmad saat dihubungi, Jumat (26/3/2021).

Rahmad mengaku memiliki alasan kenapa Hambalang menjadi cikal bakal munculnya ‘kudeta politik’ di tubuh PD. Dia menilai, saat itu ‘kubu Cikeas’ dianggap gagal menghalau dominasi politik kelompok Anas Urbaningrum yang memegang tampuk pemimpin tertinggi di partai tersebut.

Rahmad kemudian menengarahi karena kudeta melalui cara politik gagal, maka SBY melakukan kudeta melalui cara hukum yang sangat terkesan dipaksakan.

“Setelah map Hambalang dibuka makin detail, ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Duren Sawit,” tuturnya.

Sekedar diketahui, merujuk pada istilah ‘Cikeas’ tempat itu diidentifikasi sebagai tempat tinggal atau kediaman keluarga SBY. Sedangkan Duren Sawit merupakan kediaman atau tempat berkumpul bagi kelompok mantan Ketum PD, Anas Urbaningrum. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#pilkada

Gugatan Ditolak MK, Epyardi -Jon Firman Menangi Pilbup Solok

Gugatan Ditolak MK, Epyardi -Jon Firman Menangi Pilbup Solok


PADANG – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Solok nomor urut 1 Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, Senin (22/3).

Majelis Hakim yang diketuai Anwar Usman menyatakan, mahkamah telah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan berbagai pihak, serta memeriksa buktipokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. “Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi,” katanya.

Dalam sidang itu, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dalam eksepsi, mahkamah, telah memcermati permohonan pemohon. Ternyata permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan.

Menjadi pokok permohonan oleh Nofi Candra-Yulfadri sebagai pemohon. Di antaranya, pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon dengan cara merusak surat suara sah pemohon oleh KPPS, sehingga menjadi suara tidak sah yang terjadi di beberapa TPS.

“Termohon membantah dalil permohonan pemohon. Pihak terkait jugamembantah dalil pemohon,” kata hakim.
Pemohon tidak dapat menguraikam dengan jelas mengenai dugaan terjadinya perusakan surat suara pemohon oleh petugas KPPS, sehingga mahkamah tidak mendapat bukti yang cukup meyakinkan untuk pengurangan suara dimaksud.

“Lagipula saksi pemohon di TPS yang dimaksud tidak mengajukan keberatan, hal ini sesuai fakta persidangan bahwa saksi di TPS menandatangani dan tidak ada yang keberatan. Berdasarkan keterangan Bawaslu Solok, juga tidak terdapat satu pun keberatan,” katanya.

Selanjutnya, persoalan tidak profesionalnya termohon, terkait pemilih yang mencoblos untuk pemilih lain dan pemilih mencoblos dua kali, mahkamah tidak mememukan bukti. Termohon membantah, bahwa tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua menandatangani.

Dengan ditolaknya permohonan Nofi Chandra- Yulfadri Nurdin, maka Epyardi Asda-Jon Firman Pandu sah menjadi pemenang Pilkada Solok hasil rekapitulasi KPU. Selanjutnya KPU akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#sby

SBY: Moeldoko Merebut Ketum Demokrat yang Sah

“Amerika, Are You Ok?”


JAKARTA – Mantan Presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menegaskan, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketua Umum (Ketum) Demokrat sah yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, kepemimpinan AHY sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.
“Sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini,” tutur SBY.

SBY menyayangkan sikap Moeldoko yang pada saat itu, sebelum digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) justru mengatakan, bahwa pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat hanyalah sekadar acara minum kopi.

Padahal, saat itu, SBY mengatakan bahwa beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena keterlibatan gerakan kudeta.

SYB menambahkan, bagaimana awal mula AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) sejak awal bulan Februari 2021.

“Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Setelah itu, Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada miring,” kata SBY. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer