Connect with us

News

Korem 032/WBR Sumbar Paparkan Situasi Wilayah Kepada Peserta SSDN PPRA LVIII Lemhanas 2018

Korem 032/WBR Sumbar Paparkan Situasi Wilayah Kepada Peserta SSDN PPRA LVIII Lemhanas 2018


Jumat, 31 Agustus 2018 – 21:43:15 WIB – 33

Kepala Staf Korem 032/Wbr, Kolonel. Arh. Sonny Septiono saat menerima kunjungan Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LVIII Lemhanas Tahun 2018 (28/8)

PADANG – Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LVIII Lemhanas Tahun 2018 kunjungi Korem 032/Wirabraja. Fokus pembahasan yaitu tentang wilayah Sumbar yang rawan bencana dan rentan terhadap masalah radikalisme serta terorisme.

Dalam giat tersebut peserta SSDN mempertanyakan bentuk koordinasi dan penanganan dari masalah-masalah tersebut kepada Kepala Staf Korem 032/Wbr, Kolonel. Arh. Sonny Septiono. Giat dilaksanakan di Gedung Saptamarga Makorem 032/Wbr, Selasa (28/8/2018)

Kasrem memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi Korem 032/Wirabraja yang wilayah tugasnya melingkup seluruh Sumatera Barat, termasuk kekuatan personel yang ada di sana.

“Sumbar memiliki luas 42.297,30 Km persegi dengan 302 pulau, yang 180 diantaranya memiliki nama dan 122 tidak bernama. Masalah yang dihadapi diantaranya, mengalami gempa. Pada 2017 terjadi 42 kali gempa dan 2018 sudah 130 kali gempa, “sebut Kasrem.

Kondisi sosial masyarakat di Sumbar ditegaskannya relatif kondusif, meski pun ada beberapa masalah yang ditemui, seperti adanya indikasi radikalisme dan terorisme. Dimana pada 13 Agustus 2018 lalu, Densus 88 telah menangkap terduga teroris di Padang, Payakumbuh, dan Bukittinggi.

Lanjut Kasrem, indikasi lain adanya terorisme adalah adanya sel-sel tidur terorisme, yaitu dengan kasus pembakaran Polres Dharmasraya pada 12 November 2017. “Untuk pelaku pembakaran ini kami tambahkan bukanlah orang Sumatera Barat, “tegas Kasrem.

Setelah pemaparan yang sangat rinci dan gamblang oleh Kasrem, diantaranya peserta Lemhanas yang mengajukan pertanyaan Justin Matthew Thurston Roocke, salah seorang siswa Lemhanas dari Australia dan Pastor Silvanus Musmulyadi Mongkon, tentang pertanyaan seputar paparan yang disuguhkan.

Kerawanan lainnya disebutkan adalah kegiatan illegal mining dan illegal logging, sengketa tanah, lahan perkebunan dan lahan pertambangan di Padang, Pasaman Barat, dan Pasaman. Sedangkan konflik sosial, yakni penolakan pembangunan pembangkit geothermal atau panas bumi.

“Terkait upaya menangkis paham radikalisme dan terorisme di Sumbar disampaikan Kasrem, terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada generasi muda. Mengenai bencana gempa dan tsunami terus kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, “ungkap Kasrem.

Hal ini dibenarkan Danlanud Sutan Sjahrir, Kol. Pnb. Purwanto Adi Nugroho. Untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi bencana, pihaknya dan jajaran terkait selalu melakukan latihan terpusat dan kewilayahan, “ujar Purwanto.

Sebelumnya, Marsda TNI Baskoro Alrianto yang memandu jalannya pertemuan membeberkan tujuan kehadiran mereka di sana. SSDN disampaikannya, bagian dari studi para peserta untuk melihat kondisi wilayah yang dikunjungi, diantaranya mengunjungi objek strategis Sumbar, termasuk Korem 032/Wbr, Lanal, dan Lanud sebagai bagian dari aspek pertahanan.

Rombongan ini dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Nasrul Abit dan Marsdya TNI Bagus Puruhito. Dihadiri siswa Lemhanas pada SSDN 25 orang yang terdiri dari 23 peserta dalam negeri dan dua peserta luar negeri yaitu Justin dari Australia, dan Syed Zaighum Abbas Nagvi dari Pakistan merupakan Tentara Angkatan Darat di negaranya.(romeo)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: romeo/penrem 032/Wbr

Tag: gempa,padang,sumatra-barat

Api Hanguskan Dua Unit Rumah Semi Permanen di Nagari Aia Gadang Pasaman Barat

Api Hanguskan Dua Unit Rumah Semi Permanen di Nagari Aia Gadang Pasaman Barat

PASAMAN BARAT – Dua unit rumah semi permanen milik Marina dan Wani warga Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang,…

Idul Adha 2018 di Indonesia Berbeda dengan Arab Saudi, Ini Penjelasan Pakar Ilmu Falaq UMSB

Idul Adha 2018 di Indonesia Berbeda dengan Arab Saudi, Ini Penjelasan Pakar Ilmu Falaq UMSB

PADANG — Penetapan 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha di Indonesia pada Rabu, 22 Agustus 2018 berbeda dengan Arab…

Jumlah Hewan Qurban di Pasaman Tahun ini Turun

Jumlah Hewan Qurban di Pasaman Tahun ini Turun

PASAMAN – Jumlah peserta dan hewan qurban tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikatakan Dedi…

Penemuan Mayat Pria dalam Mobil di Kebun Sawit, Masyarakat Pasaman Barat Buncah

Penemuan Mayat Pria dalam Mobil di Kebun Sawit, Masyarakat Pasaman Barat Buncah

PASAMAN BARAT – Masyarakat Jambak Jalur IX Timur, Nagari Lingkuan Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,…

Diisukan Sebagai Wagub DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno, Ini Kata Mardani Ali Sera

Diisukan Sebagai Wagub DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno, Ini Kata Mardani Ali Sera

POLITIK – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer