Connect with us

beritasumbar

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari – siarminang.net

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari – Beritasumbar.com

[ad_1]

Limapuluh Kotasiarminang.net – Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Ridwan kunjungi Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (22/1). Kunjungan itu dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat Maek terkait pemekaran nagari persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan.

Pertemuan yang dihadiri Sekcam Bukik Barisan Ali Sabri, Wali Nagari Maek Afri Yulianto, Ketua Bamus Darwis, perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan sejumlah niniak mamak itu, Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Bisron Hadi mengatakan anggota Komisi I DPRD Sumbar itu sengaja diundang dalam rangka menindaklanjuti perjuangan masyarakat Maek.

“Komunikasi kami dengan Pemkab, tinggal bagaimana mengharmonisasi proses pemekaran ini dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Untuk ranperda sudah diletakkan pada posisi prioritas nomor satu untuk dibahas. Setelah harmonisasi ini selesai baru kembali ke kabupaten untuk disahkan perdanya. Untuk itu kami minta proses harmonisasi ini dibantu pak Ridwan agar nagari persiapan Koto Tinggi Maek bisa segera menjadi nagari defenitif,” tuturnya.

Wali Nagari Afri Yulianto menyampaikan proses pemekaran nagari Koto Tinggi Maek telah memenuhi persyaratan baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sarana prasarana.

“Terakhir peta wilayah nagari juga telah diselesaikan. Untuk selanjutnya kami minta arahan dan dukungan bapak Ridwan,” ucapnya.

Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Ridwan menyampaikan siap membantu dan mengawal proses pemekaran nagari ini.

“Sebelum ke sini, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPMD, beliau sudah garansi. Secepatnya kita berkoordinasi dengannya di Padang. Insya Allah kami siap hadir dan kawal proses ini,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPD PKS Limapuluh Kota David Fery Andrio yang turut mendampingi Ridwan, mengapresiasi kunjungan Ridwan ke Maek meskipun Kabupaten Limapuluh Kota ini bukan bagian dari dapilnya.

“Berhubung komisi beliau di DPRD Sumbar sangat terkait dengan soal pemekaran nagari ini, alhamdulilah beliau bersedia datang ke sini,” ucapnya.

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

beritasumbar

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam – siarminang.net

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam – Beritasumbar.com

[ad_1]

Jakarta, siarminang.net – Untuk menuntaskan pembangunan Monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kegigihan Bupati dan Wabup Limapuluh Kota untuk menuntaskan pembangunan Monumen PDRI di era Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) akhirnya membuahkan hasil.

Menko Polhukam pada Rabu (3/3) mengundang Kementrian PUPR, Keuangan, Pendidikan, Bappenas, Sosial, Menhankam, Gubernur Sumbar, Bupati Limapuluh Kota, Agam, Unand dan lain-lain membahas percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi, Sumatra Barat.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara untuk keberlanjutan monumen tersebut.

“Perjuangan kita sebelum menjadi kepala daerah alhamdulillah sekarang membuahkan hasil yang signifikan,” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Pusat juga menyadari bahwa PDRI memang merupakan sejarah penting di Indonesia yang mesti mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

Sementara Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri mengatakan dalam waktu dekat dana proyek pembangunan Kawasan Monumen Bela Negara akan segera turun.

“Percapatan pembangunan segara dilanjutkan, ini menjadi langkah bersejarah bagi Limapuluh Kota,” ujarnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengungkapkan Pemerintah Pusat mendukung penuh percepatan pembangunan kawasan monumen tersebut.

Bentuk dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait membahas perlunya menyepakati dasar hukum percepatan pembangunan monumen bela negara.

Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan guna mematangkan konsep penyelesaiannya, sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

Seperti diketahui sejatinya pembangunan monumen tersebut merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak 2013. (Rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Lantik Ny.Lira Rizki Kurniawan Nakasri Sebagai Ketua Dekranasda Limapuluh Kota, Ini Pesan Dekranasda Sumbar – siarminang.net

Lantik Ny.Lira Rizki Kurniawan Nakasri Sebagai Ketua Dekranasda Limapuluh Kota, Ini Pesan Dekranasda Sumbar – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang, siarminang.net – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Barat, Ny. Harnely Mahyeldi melantik 11 orang Ketua Dekranasda kabupaten dan kota daerah itu di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (3/3).

Salah satu yang dilantik adalah Ketua Dekranasda Kabupaten Limapuluh Kota, Ny. Lira Rizki Kurniawan Nakasri. Dalam pelantikan itu Ny. Lira tampak menggunakan pakaian tenun khas Kubang Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia mengatakan ke depan bisa bekerja sama untuk membawa kemajuan terhadap IKM dan UMKM Kabupaten Limapuluh Kota yang sejatinya memiliki banyak potensi pengrajin.

“Semoga kita bersama bisa membawa kemajuan bagi industri dan deskranada di Limapuluh Kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Ny.Hj.Harneli Mahyeldi, mengucapkan selamat kepada Ketua Dekranasda masa bhakti 2021-2024 yang baru saja dilantik. 

Amanah tersebut katanya, agar dapat dilanjutkan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka, namun dibalik itu terdapat tanggung jawab besar dalam mengembangkan produk kerajinan lokal daerah ” tutur Hj Harneli Mahyeldi.

Ny.Harneli Mahyeldi mengatakan, bahwa Dekranasda dalam menjalankan fungsinya yakni membantu pemerintah dalam menggali, melestarikan dan membina kerajinan di daerah.

“Segala inovasi desain ditengah revolusi industri 4.0 harus dimaksimalkan. Sehingga, hasil kerajinan dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun di mancanegara,” tuturnya.(Rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Target Vaksinasi Melebihi Penduduk, Dinkes Padang Panjang Pertanyakan Data Pemprov Sumbar – siarminang.net

Target Vaksinasi Melebihi Penduduk, Dinkes Padang Panjang Pertanyakan Data Pemprov Sumbar – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang Panjang, siarminang.net – Pelaksanaan vaksinasi tahap II yang menyasar petugas publik, Pemrov Sumbar  memberikan target kepada Pemko Padang Panjang  dengan sasaran sebanyak 59.516 orang.

Target tersebut melebihi melebihi jumlah penduduk yang hanya 56.311 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020.

“Data ini tidak realistis. Sudah kita konfirmasi dan pertanyakan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jawaban yang kita dapat, data berasal dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Nuryanuwar, Rabu (3/3).

Jumlah sasaran sebanyak 59.516 itu, sebutnya sama persis jumlahnya dengan sasaran untuk Kota Padang yang notabenenya adalah ibukota provinsi dengan jumlah penduduk mencapai satu juta kurang, atau persisnya 909.040 berdasarkan hasil SP 2020.

Merujuk kepada data BPS, 56.311 jiwa warga Padang Panjang sudah masuk semua kelompok umur. Mulai dari 0 tahun sampai ke 75 tahun ke atas.

Sementara dalam vaksinasi, kelompok 0-18 tahun belum dapat dijadikan sebagai sasaran vaksinasi.

Pemkot Padang Panjang akan mengupayakan data ini terkonfirmasi ke pusat dan diubah sesuai dengan angka riil sasaran yang sebenarnya. “Karena kalau untuk vaksinasi pelayan publik, jumlahnya hanya ribuan, tidak mencapai puluhan ribu,” katanya.

Ia menjelasakan untuk vaksinasi pelayan publik ini Padang Panjang hanya diberi jatah vaksin 6.500 dosis untuk 3.250 sasaran dari TNI/Polri, ASN dan BUMN/BUMD.

Targetnya, selama Maret 2021 ini, vaksinasi tahap II tuntas dan baru fokus ke tahapan berikutnya dengan sasaran lanjut usia. Untuk vaksinasi lanjut usia, berdasarkan data rilis KPCPEN, Padang Panjang ditarget sasaran sebanyak 4.882 orang. (Rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer