Connect with us

beritasumbar

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari – siarminang.net

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari – Beritasumbar.com

Limapuluh Kotasiarminang.net – Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Ridwan kunjungi Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (22/1). Kunjungan itu dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat Maek terkait pemekaran nagari persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan.

Pertemuan yang dihadiri Sekcam Bukik Barisan Ali Sabri, Wali Nagari Maek Afri Yulianto, Ketua Bamus Darwis, perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan sejumlah niniak mamak itu, Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Bisron Hadi mengatakan anggota Komisi I DPRD Sumbar itu sengaja diundang dalam rangka menindaklanjuti perjuangan masyarakat Maek.

“Komunikasi kami dengan Pemkab, tinggal bagaimana mengharmonisasi proses pemekaran ini dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Untuk ranperda sudah diletakkan pada posisi prioritas nomor satu untuk dibahas. Setelah harmonisasi ini selesai baru kembali ke kabupaten untuk disahkan perdanya. Untuk itu kami minta proses harmonisasi ini dibantu pak Ridwan agar nagari persiapan Koto Tinggi Maek bisa segera menjadi nagari defenitif,” tuturnya.

Wali Nagari Afri Yulianto menyampaikan proses pemekaran nagari Koto Tinggi Maek telah memenuhi persyaratan baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sarana prasarana.

“Terakhir peta wilayah nagari juga telah diselesaikan. Untuk selanjutnya kami minta arahan dan dukungan bapak Ridwan,” ucapnya.

Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Ridwan menyampaikan siap membantu dan mengawal proses pemekaran nagari ini.

“Sebelum ke sini, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPMD, beliau sudah garansi. Secepatnya kita berkoordinasi dengannya di Padang. Insya Allah kami siap hadir dan kawal proses ini,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPD PKS Limapuluh Kota David Fery Andrio yang turut mendampingi Ridwan, mengapresiasi kunjungan Ridwan ke Maek meskipun Kabupaten Limapuluh Kota ini bukan bagian dari dapilnya.

“Berhubung komisi beliau di DPRD Sumbar sangat terkait dengan soal pemekaran nagari ini, alhamdulilah beliau bersedia datang ke sini,” ucapnya.



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

beritasumbar

Kawasan Lembah Harau Kembali Terbakar, Diduga Pelaku Kemah Lupa Matikan Api Unggun – siarminang.net

Kawasan Lembah Harau Kembali Terbakar, Diduga Pelaku Kemah Lupa Matikan Api Unggun – Beritasumbar.com

Sarilamak, siarminang.net – Kawasan Wisata Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota Kembali mengalami mengalami kebakaran pada Selasa siang, namun berhasil dipadamkan oleh petugas.

“Pada kebakaran hutan pertama, kami sudah melakukan pemadaman selama tiga hari dan telah padam. Namun, api kembali hidup pada Selasa (23/2) malam dan Alhamdulillah tadi sekitar pukul 11.00 Wib sudah berhasil dipadamkan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Limapuluh Kota Jhoni Amir didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik Rahmadinol, Rabu.

Ia mengatakan penyebab kebakaran itu diduga karena adanya kelompok masyarakat yang berkemah dan membuat api unggun namun lupa memadamkan ketika meninggalkan kawasan tersebut.

“Tapi yang jelas saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwenang. Apakah memang karena adanya orang yang membuat api unggun atau memang ada yang sengaja untuk membuka lahan baru,” ungkapnya.

Hutan lindung yang terbakar merupakan titik di sekitar lokasi hutan lindung yang sempat terbakar pada 12 Februari 2021.

Total lahan yang terbakar di lokasi tersebut termasuk dengan kebakaran hutan pertama tersebut berjumlah sekitar tujuh hektare. Proses pemadaman memang sedikit kesulitan karena lokasi kebakaran yang sulit dijangkau.

Lokasi kebakaran terdapat di bukit berbatu dengan ketinggian 785 meter dengan kemiringan 95 derajat. Pemadaman juga dipermudah karena adanya alat pemadaman portabel dari kehutanan provinsi sepanjang 500 meter.

“Lokasi kebakaran hutan ini juga jauh dari jalan. Sehingga akses ke lokasi itu susah. Terlebih setelah padam api kembali hidup karena banyaknya ranting dan kayu yang mudah kembali terbakar,” ujarnya.

Agar tidak ada penyebaran api yang lebih luas ketika kembali terbakar, tim gabungan telah membuat gorong-gorong di sekitar lokasi.

Menurutnya bahwa di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat beberapa kecamatan yang memang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

“Pangkalan, Kapur IX, Harau, Suliki, Gunung Emas, Bukit Barisan, Lareh Sago Halaban dan Luhak. Sehingga masyarakat memang harus berhati-hati dengan api ketika berada di hutan terlebih di cuaca panas saat ini,” ujarnya.

Tim gabungan yang ikut pemadaman kebakaran itu terdiri dari BPBD, TNI, Polri, UPT KPHL, Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. (Asa)



Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Cegah Narkoba Di Jajaran Internal, Personel Polres Sijunjung Tandatangani Fakta Integritas – siarminang.net

Cegah Narkoba Di Jajaran Internal, Personel Polres Sijunjung Tandatangani Fakta Integritas – Beritasumbar.com

Sijunjung, siarminang.net – Untuk mencegah pemakaian nakorba pada jajaran internal, semua personel Polres Sijunjung menandatangani komitmen moral untuk tidak menyalahgunakan, memakai, dan atau mengedarkan  narkoba pada Selasa (23/2) di Lapangan apel mapolres setempat.

Upacara dipimpin lansung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan, S.IK, M.Hum, dimana kegiatan itu sesuai surat telegram Kapolri Nomor : ST/331/II/HUK. 7.1/2021  tanggal 19 Januari 2021 tentang  mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri baik untuk personel maupun PNS nya.

Kapolres Sijunjung dalam amanat menegaskan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi, loyalitas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta hindari penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai dan/atau apalagi pengedar serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merusak citra Polri di mata masyarakat.

Menurutnya semuanya itu diawali dengan komitmen moral bersama mulai dari kapolres sebagai pimpinan tertinggi sampai dengan anggota dan ASN di tingkat bawah.

“Sehingga komitmen perorangan ini selanjutnya akan menjadi komitmen kesatuan Polres Sijunjung,” kata Andry

Pada kesempatan itu ia juga mengimbau semua jajarannya agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu juga diminta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta dengan menjunjung tinggi HAM.

“Jaga kehormatan dan tingkatkan kebanggaan sebagai anggota polri, serta jaga nama baik Polres Sijunjung,” ajaknya.

Dengan menampilkan keteladanan melalui performance perorangan dan kesatuan, serta siap mendukung transformasi munuju Polri yang Presisi.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen moral bersama pada surat pernyataan bermaterai cukup bagi seluruh personil Polres Sijunjung termasuk ASN, dan secara simbolis dilakukan penandatanganan pada papan spanduk yang telah disediakan untuk tidak menyalahgunakan,memakai dan atau mengedarkan narkoba.(Alim)



Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Tak Berpenghasilan Tetap Didenda – siarminang.net

Tak Berpenghasilan Tetap Didenda – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net – KPP Pratama Bukittinggi mengimbau masyarakat wajib pajak pribadi atau badan, meski tak berpenghasilan diwajibkan melaporkan SPT tahunan 2020 sebelum jatuh tempo, guna menghindari sanksi administrasi berupa denda.

“Batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi 31 Maret 2021, dan DPT tahunan badan 30 April 2021,” kata Kasubag Umum KPP Pratama Bukittinggi, Wismar, di Bukittinggi, Minggu (21/2/2021).

Ia menegaskan, meski wajib pajak baik pribadi atau badan mengalami kerugian akibat terdampak pandemi Covid-19, laporan SPT tahunan tetap wajib dilaporkan.

“Badan atau pribadi yang mengalami kebangkrutan akibat terdampak Covid 19, dan mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT tahunan, tetap dikenakan saksi administrasi berupa denda. Dendanya itu, setelah terbit tagihan baru bayar,” katanya.

Disebutkan Wismar, SPT tahunan itu melaporkan kegiatan atau penghasilan. Pada SPT badan tersebut ada penghasilan dan biaya. Kalau biaya lebih besar dari pendapatan, artinya rugi dan rugi itu tak dikenakan pajak.

“Keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan, untuk pribadi didenda Rp100 dan untuk badan dengan denda Rp1 juta,” ucapnya.

Dia menegaskan, keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan, kendati tidak berpenghasilan wajib pajak tetap diminta membayar denda tersebut.

Menurut dia, pengampunan untuk mereka yang terlambat melaporkan SPT tahunan, upaya hukum untuk itu ada yaitu, bisa mengajukan penghapusan sanksi.

“Untuk pengapusan sanksi itu, syaratnya permohonan yang dibuat wajib pajak, melaporkan ke KPP dengan mengasih alasan. Formulirnya ada untuk pengapusan atau pengurangan sanksi administrasi itu,” tuturnya.

KPP Pratama Bukittinggi membidangi lima wilayah, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. (Adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer